BLITAR — Empat organisasi perangkat desa di Kabupaten Blitar bersiap menggelar aksi damai besar-besaran pada Rabu, 21 Oktober 2026. Aksi ini merupakan respon atas penurunan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2026 dan belum adanya tanggapan atas permohonan audiensi yang diajukan ke DPRD Kabupaten Blitar sejak awal bulan ini.
Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI), ABPEDNAS, FORSEKDESI, dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menyatukan sikap dalam rapat konsolidasi yang digelar di Gedung BUMDes Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Rabu (14/10/2026). Mereka menuntut agar besaran ADD tahun anggaran 2027 dikembalikan setidaknya setara dengan alokasi tahun 2025.
Ketua PKDI Kabupaten Blitar, Rudi Puryono, S.H., M.A.P., menegaskan bahwa tuntutan ini bukan sekadar soal angka anggaran. “Ketersediaan dana tersebut berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah desa menjalankan administrasi, membiayai kebutuhan operasional, serta mempertahankan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Bagas Nanggolo, juru bicara aksi, menyampaikan bahwa target pengerahan massa mencapai 5.000 orang yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Blitar. Aksi akan berlangsung di lingkungan Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar dan DPRD Kabupaten Blitar. Keputusan turun ke jalan diambil setelah surat permohonan audiensi yang dikirimkan pada 7 Oktober 2026 belum mendapatkan jawaban hingga hari konsolidasi digelar.
Ketua PPDI Kabupaten Blitar, Sugeng, menjelaskan bahwa pelayanan di kantor desa akan tetap diupayakan berjalan selama aksi berlangsung. “Sebagian desa akan menyiagakan minimal satu petugas untuk tetap melayani warga,” katanya, menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tidak berniat mengabaikan kepentingan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, keempat organisasi juga menegaskan pentingnya membedakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (DD). ADD bersumber dari APBD Kabupaten, sedangkan Dana Desa bersumber dari APBN. Keduanya memiliki mekanisme dan aturan penggunaan yang berbeda, sehingga tidak dapat saling menggantikan. Selain itu, kebutuhan penyelenggaraan Pilkades dan pengisian anggota BPD pada 2027 juga diminta diperhitungkan secara memadai dalam anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Blitar maupun DPRD Kabupaten Blitar terkait tuntutan dan permohonan audiensi tersebut. Masyarakat kini menantikan respons pihak berwenang menjelang tanggal pelaksanaan aksi pada 21 Oktober mendatang.*Imam Kusnin Ahmad*
