JAKARTA – Birokrasi pertanahan yang selama puluhan tahun menjadi keluhan utama masyarakat dan pelaku usaha, akhirnya disiapkan pemangkasan total. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meluncurkan transformasi besar-besaran layanan, dengan target menghapus ketidakpastian waktu yang selama ini menelan korban.
Dalam Rapat Koordinasi di Kementerian Dalam Negeri, Senin (10/8/2026), Nusron menyoroti budaya lama yang merugikan rakyat.
“Selama ini proses berjalan, tapi selesainya kapan? Kadang hanya petugas BPN dan Allah yang tahu. Masyarakat cuma bisa menunggu tanpa kepastian,” tegasnya.
*Uraian dan Perubahan Utama*
Perombakan ini memuat tiga poin krusial:
1. Pemangkasan Waktu Drastis: Pengukuran bidang tanah yang dulunya tidak memiliki batas waktu pasti, kini ditargetkan selesai maksimal 12 hari kerja.
2. Layanan Peralihan Hak Dipercepat: Proses perubahan kepemilikan yang dulunya memakan waktu 20 hingga 40 hari, kini dipangkas drastis menjadi maksimal 10 hari kerja.
3. Transparansi Digital:
Seluruh proses dilengkapi sistem pelacakan daring, sehingga pemohon bisa memantau posisi dokumennya secara langsung, tanpa perlu bertanya-tanya ke petugas.
Pelayanan baru ini akan diluncurkan serentak pada 17 Agustus 2026, sehari setelah upacara Kemerdekaan, di 15 kota percontohan di seluruh Indonesia.
*Analisa Kritis: Di Balik Kilatnya Layanan*
Langkah ini bukan sekadar mempercepat pelayanan administratif, melainkan menyentuh akar masalah ketidakpastian hukum di bidang pertanahan. Selama ini, lamanya proses membuka celah birokrasi berbelit, pungutan liar, hingga kerentanan sengketa tanah karena status kepemilikan yang belum jelas dalam waktu lama.
Ada dua tantangan besar yang harus diwaspadai:
-Kesiapan Sumber Daya: Memangkas waktu hingga separuh atau lebih menuntut penambahan tenaga terlatih, peralatan ukur memadai, dan integrasi sistem digital yang tanpa gangguan. Jika tidak, target 10–12 hari berisiko hanya menjadi janji di atas kertas.
-Kualitas Verifikasi: Kecepatan tidak boleh mengorbankan ketelitian. Proses singkat harus tetap menjamin keabsahan data agar tidak melahirkan sengketa baru di kemudian hari.
Di sisi lain, langkah ini sangat strategis bagi perekonomian. Peringkat kemudahan berbisnis Indonesia saat ini masih di urutan 40 dari 101 negara. Kepastian hak atas tanah adalah kunci utama kemudahan investasi—tanpa itu, pengusaha ragu menanam modal, dan rakyat sulit menjadikan tanah sebagai aset produktif.
Reformasi birokrasi BPN adalah terobosan yang ditunggu lama. Ia menegaskan bahwa negara hadir untuk melayani, bukan mempersulit rakyat. Namun, keberhasilan tidak hanya diukur dari seberapa cepat proses selesai, melainkan seberapa adil dan kokoh kepastian hukum yang lahir darinya.
Masyarakat berhak berharap: janji layanan kilat ini benar-benar terwujud, bukan sekadar pencitraan menyambut hari kemerdekaan.*Imam Kusnin Ahmad*
