Mengurai Perbedaan, Menegakkan Integritas, dan Mengembalikan NU pada Khidmah
Prof. Mahmud Mustain, Modified AI, 2026
(Teknik Kelautan ITS, Waketum PP Serikat Nelayan NU)
Pendahuluan
Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi keagamaan yang memiliki kekuatan besar karena ditopang oleh dua unsur yang saling berkaitan, yaitu NU struktural dan NU kultural. NU struktural menjalankan fungsi organisasi, kepemimpinan, kebijakan, dan tata kelola kelembagaan. Sementara itu, NU kultural tumbuh dari pesantren, para kiai, santri, jamaah, tradisi keagamaan, serta pengabdian masyarakat yang telah mengakar jauh sebelum dan selama perjalanan organisasi.
Keduanya bukan dua kekuatan yang semestinya dipertentangkan. Justru, kekuatan NU terletak pada kemampuan menyinergikan keduanya. Struktur membutuhkan legitimasi moral dan sosial dari kultur, sedangkan kultur membutuhkan tata kelola struktural agar nilai-nilai keagamaannya dapat diwujudkan secara terorganisasi.
Namun, ketika muncul persoalan internal, termasuk perdebatan mengenai Ba‘alawi dan dugaan riswah dalam dinamika organisasi, hubungan struktural dan kultural dapat mengalami ketegangan. Perbedaan pandangan berpotensi berkembang menjadi saling curiga, saling menyalahkan, bahkan polarisasi.
Karena itu, NU membutuhkan rekonsiliasi yang elegan. Bukan rekonsiliasi dengan cara menutup persoalan, melainkan menyelesaikannya secara bermartabat, proporsional, dan berlandaskan kejujuran.
1. Struktural dan Kultural: Dua Sisi Kekuatan NU
NU struktural dan NU kultural memiliki wilayah pengabdian yang berbeda, tetapi tujuan akhirnya sama, yaitu menjaga agama, umat, bangsa, dan kemaslahatan manusia.
Struktural bertanggung jawab terhadap:
– Kepastian tata kelola dan aturan organisasi.
– Transparansi pengambilan keputusan.
– Kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan.
– Penegakan disiplin serta etika kelembagaan.
– Perlindungan terhadap marwah organisasi.
Adapun kultural memiliki kekuatan dalam:
– Menjaga tradisi keilmuan dan keagamaan pesantren.
– Membentuk akhlak, adab, dan keteladanan.
– Menjaga hubungan ulama dengan umat.
– Mengembangkan khidmah dan kepedulian sosial.
– Menjadi sumber legitimasi moral bagi gerakan NU.
Masalah muncul ketika struktur merasa cukup dengan legitimasi administratif, sementara kultur merasa aspirasinya tidak didengar. Sebaliknya, kritik kultural juga perlu disampaikan dengan adab, argumentasi, dan tanggung jawab.
Idealnya, struktur tidak alergi terhadap kritik dan kultur tidak kehilangan kepercayaan terhadap mekanisme organisasi.
2. Isu Ba‘alawi: Mengedepankan Keilmuan dan Menghindari Generalisasi
Perdebatan mengenai Ba‘alawi merupakan persoalan yang memerlukan pendekatan hati-hati, terutama karena menyangkut sejarah, nasab, tradisi keagamaan, dan hubungan sosial antarkelompok.
Pembahasan mengenai sejarah dan genealogi merupakan wilayah kajian yang sah selama dilakukan melalui sumber yang dapat diperiksa, metodologi yang jelas, dan adab ilmiah. Perbedaan pendapat tentang sejarah atau klaim genealogis tidak semestinya berubah menjadi kebencian terhadap suatu komunitas.
Penting untuk membedakan tiga hal:
Pertama, identitas genealogis seseorang atau kelompok. Identitas keturunan tidak dengan sendirinya membuktikan keunggulan maupun kekurangan moral seseorang.
Kedua, klaim sejarah dan keilmuan. Klaim semacam ini dapat dikaji, diuji, dibandingkan sumbernya, dan diperdebatkan secara terbuka.
Ketiga, perilaku individual atau praktik kelembagaan. Apabila terdapat tindakan yang dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan akhlak organisasi, penilaiannya harus diarahkan kepada tindakan tersebut berdasarkan bukti, bukan kepada garis keturunan.
Dengan demikian, NU tidak perlu memilih antara membela atau menolak suatu garis keturunan. NU harus membela kebenaran ilmiah, keadilan, persaudaraan, dan kehormatan manusia.
3. Isu Riswah: Integritas Organisasi Tidak Boleh Dikompromikan
Berbeda dengan perdebatan genealogis, riswah merupakan persoalan etika dan hukum yang berkaitan dengan pemberian atau penerimaan sesuatu untuk memengaruhi keputusan secara tidak patut.
Dalam dinamika organisasi, khususnya pemilihan kepemimpinan, persoalan ini harus ditangani dengan sangat serius. Sebab, keputusan organisasi bukan sekadar hasil kompetisi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Penyebutan suatu pemberian sebagai bisyaroh, hadiah, bantuan, atau bentuk penghargaan tidak otomatis menentukan status hukumnya. Konteks, maksud, waktu pemberian, adanya persyaratan, hubungan dengan keputusan, serta kebebasan penerima untuk menentukan pilihan harus diperiksa.
Namun, perlu ditegaskan bahwa dugaan riswah tidak boleh diperlakukan sebagai fakta sebelum terdapat pemeriksaan dan bukti yang memadai.
Rekonsiliasi bukan berarti menghapus proses klarifikasi. Justru, rekonsiliasi yang sehat membutuhkan kejujuran, transparansi, dan mekanisme pemeriksaan yang adil.
Jika terbukti terjadi pelanggaran, penyelesaiannya harus sesuai aturan dan prinsip keadilan. Jika tidak terbukti, nama baik pihak yang dituduh juga wajib dipulihkan.
4. Jangan Mencampuradukkan Persoalan: Identitas, Integritas, dan Tata Kelola
Salah satu sumber konflik internal adalah kecenderungan menggabungkan berbagai persoalan menjadi satu pertentangan besar.
Perdebatan mengenai Ba‘alawi berkaitan dengan sejarah, genealogi, tradisi, dan penerimaan sosial. Sementara itu, riswah berkaitan dengan integritas tindakan dan kemungkinan penyalahgunaan pengaruh dalam pengambilan keputusan.
Keduanya tidak boleh disamakan, apalagi dijadikan alasan untuk menyalahkan komunitas tertentu.
NU perlu membangun tiga jalur penyelesaian yang berbeda:
1. Jalur keilmuan: membahas sejarah, nasab, dan klaim keagamaan melalui kajian akademik serta sumber yang dapat diverifikasi.
2. Jalur etika dan hukum: memeriksa dugaan riswah atau pelanggaran integritas melalui prosedur yang transparan dan tidak memihak.
3. Jalur rekonsiliasi sosial: memulihkan komunikasi, persaudaraan, dan kepercayaan antarkomponen NU.
Pemisahan jalur ini penting agar satu persoalan tidak digunakan untuk memperkeruh persoalan lainnya.
5. Menyelesaikan Masalah dari Hulu: Penguatan Kultur NU
Persoalan yang muncul di tingkat struktural sering kali memiliki akar yang lebih dalam, yaitu kualitas manusia dan kultur organisasi.
Jika nilai amanah melemah, aturan organisasi dapat kehilangan ruhnya. Jika adab dalam perbedaan tidak terjaga, perdebatan keilmuan dapat berubah menjadi permusuhan. Jika tradisi tabayun ditinggalkan, informasi yang belum teruji dapat berkembang menjadi fitnah.
Karena itu, penyelesaian tidak cukup dilakukan melalui pergantian pengurus atau perubahan aturan. NU juga perlu memperkuat pendidikan moral dan tradisi keagamaan.
Rangkaian pembinaan yang dapat dikembangkan adalah:
Iman → Adab → Akhlak → Amanah → Kultur Organisasi → Tata Kelola → Khidmah.
Rangkaian tersebut merupakan kerangka konseptual pembinaan, bukan rumus ilmiah yang telah teruji secara empiris. Maknanya, tata kelola yang baik membutuhkan manusia yang memiliki landasan iman, adab, dan tanggung jawab moral.
Pesantren memiliki posisi strategis dalam proses ini. Tradisi keteladanan kiai, pengajaran kitab, pembiasaan khidmah, dan pendidikan kehidupan selama 24 jam merupakan modal penting untuk membentuk kader NU yang tidak hanya cakap secara organisasi, tetapi juga matang secara moral.
6. Rekonsiliasi Elegan: Langkah Operasional
Rekonsiliasi tidak cukup menjadi seruan moral. Ia harus diwujudkan melalui langkah yang dapat dilaksanakan.
Pertama, membuka ruang tabayun yang bermartabat.
PBNU dan jajaran terkait perlu menyediakan ruang dialog yang mempertemukan unsur struktural, kiai pesantren, ulama, akademisi, serta perwakilan warga NU. Forum harus menjamin kesetaraan, ketertiban, dan kesempatan menyampaikan pendapat.
Kedua, memisahkan persoalan dan mekanisme penyelesaiannya.
Perdebatan genealogis diselesaikan melalui kajian keilmuan. Dugaan riswah ditangani melalui pemeriksaan yang objektif. Konflik hubungan sosial diselesaikan melalui mediasi dan pemulihan kepercayaan.
Ketiga, membangun transparansi organisasi.
Proses pemilihan, pembiayaan kegiatan, penerimaan bantuan, dan pengambilan keputusan perlu memiliki standar keterbukaan yang jelas. Transparansi akan mengurangi ruang prasangka sekaligus memperkuat kepercayaan.
Keempat, membentuk mekanisme etik yang independen dan adil.
Pemeriksaan dugaan pelanggaran harus berdasarkan bukti, memberikan hak jawab, menghindari konflik kepentingan, dan menyediakan mekanisme keberatan. Tidak boleh ada penghukuman berdasarkan tekanan kelompok maupun popularitas isu.
Kelima, memperkuat komunikasi struktural dan kultural.
Kiai, pesantren, pengurus, akademisi, dan generasi muda NU perlu memiliki komunikasi yang berkelanjutan, bukan hanya bertemu ketika konflik terjadi.
Keenam, mengembangkan program bersama.
Energi yang selama ini terserap dalam perdebatan internal perlu dialihkan kepada program nyata: pendidikan pesantren, pemberdayaan ekonomi umat, penguatan literasi, pelayanan sosial, dan kontribusi perdamaian dunia.
Ketujuh, membangun evaluasi dan komitmen pascarekonsiliasi.
Hasil dialog perlu diterjemahkan menjadi kesepakatan, pembagian tanggung jawab, tenggat pelaksanaan, serta evaluasi berkala. Dengan demikian, rekonsiliasi tidak berhenti sebagai seremoni.
7. NU Harus Kembali Menjadi Rumah Besar Persaudaraan
NU bukan sekadar organisasi administratif. NU merupakan rumah besar tradisi keagamaan, pesantren, ulama, santri, dan masyarakat yang memiliki keragaman latar belakang.
Karena itu, perbedaan tidak semestinya menjadi alasan untuk saling mengeluarkan dari rumah besar tersebut. Namun, persaudaraan juga tidak boleh digunakan untuk membenarkan pelanggaran atau menutup kebenaran.
Di sinilah pentingnya keseimbangan antara ukhuwah dan integritas. Persaudaraan menjaga hubungan antarmanusia, sedangkan integritas menjaga kehormatan organisasi.
NU perlu menegaskan bahwa tidak ada kelompok yang boleh memperoleh kekebalan dari kritik, tetapi tidak ada pula kelompok yang boleh menjadi sasaran generalisasi dan diskriminasi.
Kritik harus tetap terbuka, tetapi disampaikan dengan adab. Pemeriksaan harus tegas, tetapi berdasarkan bukti. Rekonsiliasi harus tulus, tetapi tidak mengorbankan keadilan.
Penutup: Rekonsiliasi sebagai Jalan Kembali kepada Khidmah
Persoalan internal NU, baik yang berkaitan dengan perdebatan Ba‘alawi maupun dugaan riswah, seharusnya menjadi momentum introspeksi bersama. Keduanya memerlukan pendekatan berbeda, tetapi dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat kultur organisasi.
NU struktural tidak boleh berjalan tanpa kepercayaan kultural. NU kultural juga perlu memberi ruang bagi mekanisme struktural yang adil dan bertanggung jawab.
Rekonsiliasi elegan bukan berarti semua pihak harus memiliki pandangan yang sama. Rekonsiliasi berarti semua pihak bersedia menghormati perbedaan, mengakui kebenaran berdasarkan bukti, memperbaiki kesalahan, dan kembali bekerja untuk kemaslahatan umat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan NU bukanlah siapa yang paling kuat dalam pertentangan internal, melainkan seberapa besar manfaat organisasi bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan.
Sudah saatnya NU mengubah energi konflik menjadi energi khidmah. Struktur diperkuat dengan moralitas kultur, kultur diperluas melalui tata kelola yang amanah. Dengan demikian, NU dapat kembali menjadi teladan persaudaraan, penjaga tradisi, dan kekuatan perdamaian.
الْإِصْلَاحُ خَيْرٌ مِنَ الْخُصُومَةِ، وَالْعَفْوُ مَعَ الْعَدْلِ أَفْضَلُ مِنَ الِانْتِقَامِ
Perbaikan lebih baik daripada permusuhan, dan pemaafan yang disertai keadilan lebih utama daripada pembalasan.
Semoga Allah SWT membimbing NU untuk senantiasa menjaga persatuan, menegakkan amanah, dan mengutamakan kemaslahatan umat.
اللَّهُمَّ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ.
Ya Allah, perbaikilah hubungan di antara kami, satukanlah hati kami, dan tunjukilah kami jalan-jalan keselamatan dan perdamaian.
Semoga kita semua bisa memahami demikian aamiin. Wa Allahu a’lam bish -showaab.
Semoga manfaat barokah selamat dunia sampai akhirat aamiin.
Surabaya,
28 Jumadil Ula 1448
atau
08 Nopember 2026
m.mustain
