Oleh: Imam Kusnin Ahmad, S.H.
Jurnalis Senior dan Pemerhati Sosial Masyarakat.
*Di tengah riuhnya arus informasi yang tak selalu membawa kebenaran*, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menegaskan kembali arah kompas moralnya.
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, dalam pidatonya pada malam puncak PWI Sulut Award 2026 di Manado, Sabtu (7/11/2026), mengajak seluruh anggotanya kembali ke akar sejarah: bahwa wartawan Indonesia lahir sebagai pejuang bangsa, bukan sekadar pencari berita.
“PWI sendiri lahir pada tahun 1946, bersamaan dengan masa perjuangan kemerdekaan Indonesia,” ungkap Munir.
Perjalanan hampir delapan dekade itu kini diikuti oleh hampir 40 ribu anggota yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Angka itu bukan sekadar statistik — ia adalah amanah. Bahwa PWI bukan sekadar organisasi profesi, melainkan bagian tak terpisahkan dari perjalanan sejarah bangsa.
Peringatan itu disampaikan bukan tanpa alasan. Dunia jurnalistik hari ini berada di persimpangan besar. Di satu sisi, kemajuan teknologi membuka akses informasi seluas-luasnya bagi siapa saja. Namun di sisi lain, derasnya arus itu kerap membawa serta berita bohong, fitnah, dan informasi yang dipelintir — racun yang jika disebarkan tanpa filter dapat memecah belah masyarakat.
Munir mengibaratkan informasi seperti obat. Jika dikonsumsi pada dosis dan waktu yang tepat, ia menyembuhkan. Namun jika berlebihan dan tidak tepat sasaran, ia berubah menjadi racun yang mematikan. Di sinilah peran wartawan profesional menjadi sangat vital.
Ketika ruang publik dipenuhi kabar yang belum tentu benar, masyarakat membutuhkan pihak yang dapat dipercaya — yang memverifikasi, memilah, dan menyajikan fakta secara bertanggung jawab.
“Kami yakin warga menginginkan berita yang akurat, karena itu, pastikan jati diri wartawan, pelihara profesionalisme dan integritas,” pesannya.
Teguran keras juga disampaikan Munir terhadap oknum wartawan yang justru mencemarkan nama baik profesi melalui praktik pemerasan dan intimidasi.
“Kalau ada yang mengancam, hadapi dan laporkan ke Kabid Humas Polda Sulut,” tegasnya. Penegasan ini penting agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi pers tidak runtuh hanya karena perilaku segelintir orang.
Di saat yang sama, Munir juga mengajak pemerintah daerah untuk tidak alergi terhadap pers. Pers bukanlah musuh negara. Pers adalah mitra strategis pembangunan yang sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial. Kemitraan yang sehat — di mana pemerintah terbuka dan wartawan profesional — akan melahirkan pemerintahan yang lebih bersih, responsif, dan dekat dengan rakyat.
Suksesnya PWI Sulut Award 2026 menjadi bukti bahwa sinergi itu mungkin terwujud. Di bawah kepemimpinan Sintya Bojoh, PWI Sulut yang belum genap satu tahun menjalankan kepengurusan, telah berhasil menyatukan berbagai elemen — pemerintah daerah, Forkopimda, perbankan, BUMN/BUMD, dunia usaha, dan tokoh masyarakat — dalam satu malam penghargaan yang apresiatif namun juga kritis.
Salah satu penerima penghargaan malam itu adalah Kapolda Sulawesi Utara, yang diwakili oleh Wakapolda Brigjen Pol Susetio Cahyadi, dalam kategori “Mitra Strategis Pers dan Masyarakat dalam Keterbukaan Informasi Publik”.
Penghargaan kecil namun bermakna besar ini menunjukkan bahwa institusi kepolisian dan pers dapat bekerja saling menghargai — menjaga keamanan sekaligus menjaga hak publik atas informasi yang benar.
PWI Sulut Award 2026 bukan sekadar pesta penghargaan. Ia adalah pengingat: di tengah segala perubahan zaman, nilai-nilai dasar profesi tetaplah sama. Kejujuran, akurasi, keberanian, dan pengabdian kepada kebenaran. Itulah jati diri wartawan pejuang yang sesungguhnya — berjuang bukan dengan senjata, melainkan dengan pena yang menegakkan kebenaran dan menjaga martabat bangsa.****
