Oleh: Imam Kusnin Ahmad SH.Eks Wartawan Jawa Pos dan Pemerhati Sosial Masyarakat.
*LANGKAH* sudah hampir melangkah masuk ke pesawat, paspor dan visa dinyatakan lengkap, namun izin masuk ke Tanah Suci ternyata belum diberikan. Itulah yang dialami KH. Marzuki Mustamar, pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang dan mantan Ketua PWNU Jawa Timur periode 2018–2023, pada Sabtu 10 Oktober 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Istri dan anaknya tetap diperbolehkan melanjutkan perjalanan, namun Kiai Marzuki harus berbalik pulang.
Kabar ini menyebar cepat di media sosial dengan beragam spekulasi. Kiai Marzuki menanggapinya dengan tenang dan bijaksana. Namun masyarakat berhak mengetahui kejelasan peristiwa ini dari Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) — lembaga yang dibentuk khusus untuk menjaga keamanan dan kenyamanan jemaah Indonesia.
*Apa yang Terjadi di Bandara?*
Melalui unggahan video di akun TikTok @ngaosabah, Kiai Marzuki membenarkan peristiwa tersebut. “Beberapa hari yang lalu, keberangkatan menuju Tanah Suci yang telah di depan mata, bahkan ketika langkah hampir sampai pada pintu pesawat, ternyata harus tertunda setelah adanya kabar dari otoritas Arab Saudi bahwa kami belum diizinkan masuk,” ujarnya dengan nada yang tenang namun menyiratkan keberatan hati.
Ia tidak menyebutkan alasan spesifik dari penolakan tersebut. Namun kalimat yang disampaikannya menyisipkan pesan yang dalam: “Dalam perjuangan, memang terkadang ada banyak perbedaan pandangan dan suara-suara yang tidak sejalan.
Ketidaksepemahaman itu kadang dibungkus dalam banyak hal, entah itu melalui kekuasaan, kepentingan, atau yang semacamnya.”
Pernyataan ini terbuka untuk dipahami dalam berbagai perspektif. Apakah ini murni keputusan otoritas Arab Saudi? Apakah ada faktor lain yang belum terungkap? Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari pihak berwenang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Tipe A Kota Malang, Ahmad Subhan, menyatakan belum menerima laporan resmi mengenai keberangkatan maupun pencekalan Kiai Marzuki. Ketiadaan informasi resmi inilah yang kemudian memunculkan ruang bagi berbagai narasi liar di media sosial.
Meski merasakan keberatan hati, Kiai Marzuki memilih sikap yang patut dijadikan teladan. Ia langsung kembali ke Pondok Pesantren Sabilurrosyad di Malang dan berkata: “Meskipun Tanah Suci belum dapat kita kunjungi sementara ini, tetap ada banyak jalan untuk mendapatkan syafa’at dari Rasulullah SAW. Dan di pondok pesantren, masih banyak santri yang menanti ilmu dan pengajaran, kitab-kitab yang harus dikaji, dan amanah yang harus terus dijalankan.”
*Dua Sisi Peristiwa: Kearifan Pribadi dan Tanggung Jawab Publik*
Peristiwa ini menyoroti dua hal yang sama-sama penting namun berbeda sifatnya. Pertama adalah ranah pribadi dan spiritual: bagaimana seseorang menanggapi penundaan rencana ibadah yang sudah sangat dirindukannya. Kiai Marzuki memberikan teladan bahwa keberkahan tidak hanya ada di satu tempat tertentu. Mengajar santri, menjaga akhlak, dan bersabar atas ujian — itu pun adalah bentuk ibadah yang nilainya sangat besar di sisi Allah. Tidak sedikit orang yang jika rencana ibadahnya terhambat akan merasa putus asa, menyalahkan keadaan, atau bahkan marah. Kiai Marzuki mengajarkan kita: jika satu pintu tertutup, pintu kebaikan lain tetap terbuka di depan mata kita sendiri.
Kedua adalah ranah publik dan kelembagaan: ketika sebuah peristiwa menyangkut warga negara dan berpotensi terjadi pada orang lain, informasi yang jelas adalah hak publik yang harus dipenuhi. Kemenhaj berdiri di antara dua negara dan dua sistem aturan — ia harus menjadi pihak yang paling mengetahui apa yang terjadi dan mengapa hal itu bisa terjadi. Keheningan bukanlah jawaban yang dapat diterima ketika masyarakat sudah gelisah dan bertanya. Perlu ditegaskan, saat ini pengelolaan haji dan umrah sudah menjadi wewenang penuh Kemenhaj, bukan lagi di bawah Kementerian Agama. Sebagai lembaga yang berdiri sendiri secara khusus untuk mengurus urusan ini, Kemenhaj memiliki tanggung jawab langsung untuk menjadi jembatan informasi yang transparan antara pemerintah Indonesia, pemerintah Arab Saudi, dan masyarakat luas.
*Ada beberapa hal mendasar yang perlu segera dijelaskan oleh Kemenhaj kepada publik:*
Pertama, alasan konkret penolakan masuk. Masyarakat berhak mengetahui apakah penolakan ini terkait administrasi, kebijakan baru negara tujuan, atau alasan lainnya. Informasi ini penting bukan hanya bagi yang terkena dampak, tetapi juga bagi calon jemaah lain yang sedang bersiap berangkat.
Kedua, sifat peristiwa tersebut. Apakah ini kasus tunggal atau bisa terjadi pada jemaah lain dengan profil serupa? Ketidakpastian inilah yang justru menimbulkan kekhawatiran berlebihan di tengah masyarakat.
Ketiga, langkah antisipatif. Apa yang dapat dilakukan calon jemaah dan travel umrah untuk meminimalkan risiko serupa di masa mendatang? Informasi ini sangat dibutuhkan agar pelayanan umrah tetap berjalan lancar dan masyarakat dapat beribadah dengan tenang.
Keempat, upaya lanjutan pemerintah. Apakah Kemenhaj akan berkomunikasi lebih lanjut dengan pihak Arab Saudi untuk mendapatkan kejelasan dan solusi terbaik? Masyarakat berhak mengetahui bahwa pemerintah hadir dan berjuang untuk melindungi warganya.
Kemenhaj tidak harus memiliki semua jawaban secara instan. Namun menyampaikan bahwa sedang berkoordinasi, sedang mencari kejelasan, dan akan mengabarkan perkembangan terbaru jauh lebih baik daripada diam seribu bahasa. Kejujuran bahwa sesuatu sedang dicek adalah awal dari kepercayaan yang dibangun kembali.
*Penutup: Ibadah di Mana Saja, Pelayanan Tidak Boleh Tertunda*
Kisah ini mengajarkan kita bahwa ada penghiburan ketika rencana manusia berpapasan dengan ketetapan Ilahi. Kiai Marzuki mungkin belum sampai ke Tanah Suci secara fisik, tetapi ia telah menunjukkan kepada ribuan orang makna sejati menjadi seorang penuntut ilmu dan hamba yang berserah diri kepada Tuhannya. Semoga pintu yang tertutup sementara ini akan dibukakan di waktu yang lebih indah, dan semoga keberkahan yang didapat dari kesabarannya melampaui pahala ibadah yang tertunda.
Namun di saat yang sama, kejelasan informasi adalah hak setiap warga negara. Kemenhaj adalah lembaga baru yang sedang membangun kepercayaan publik. Transparansi bukan beban, melainkan wujud pelayanan yang paling mendasar.
Semoga Kemenhaj segera hadir memberikan penjelasan yang memadai, sehingga tidak ada lagi keresahan yang tumbuh di tengah masyarakat. Rencana manusia bisa tertunda, tetapi pelayanan pemerintah tidak boleh terhenti — terutama ketika menyangkut ketenangan hati jutaan umat yang merindukan baitullah.*Wallahu A’lam Bisshawab*
