Oleh: Diar Mandala
Menaramadinahnews.com Pandeglang
Pandeglang, 9 November 2026
Beberapa hari terakhir, media sosial diramaikan oleh kabar tentang dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia. Kabar tersebut masih berupa dugaan yang beredar dan belum terkonfirmasi secara resmi oleh aparat penegak hukum. Namun kegelisahan publik atas kabar itu nyata. Kegelisahan itu tidak hanya datang dari pengamat di Jakarta, tetapi juga dari masyarakat di daerah. Salah satunya datang dari Pandeglang.
Masyarakat Pandeglang menyatakan sikap secara terbuka. Mereka mengutuk segala bentuk penyadapan ilegal, jika terbukti terjadi. Bagi warga Pandeglang, persoalannya bukan sekadar tentang siapa yang diduga disadap, melainkan tentang marwah negara. Presiden adalah simbol kedaulatan dan pemegang mandat konstitusional rakyat. Jika Kepala Negara diduga disadap tanpa dasar hukum yang sah, maka yang dilukai bukan hanya satu individu, tetapi wibawa seluruh bangsa Indonesia.
Dalam perspektif negara hukum, penyadapan tanpa otorisasi yang sah merupakan perbuatan yang dilarang. Praktik tersebut berpotensi melanggar hak atas privasi, keamanan komunikasi, serta prinsip supremasi hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak ada kekuasaan apa pun yang boleh bekerja di luar koridor hukum dalam negara demokratis.
Oleh karena itu, masyarakat Pandeglang mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengusut tuntas kabar dugaan ini secara transparan, profesional, dan akuntabel. Pengungkapan fakta yang sebenarnya, termasuk ada atau tidaknya perbuatan tersebut, siapa yang diduga terlibat, dan apa motifnya, menjadi suatu keharusan demi menjamin kepastian hukum serta memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Sikap masyarakat Pandeglang ini menunjukkan bahwa kesadaran konstitusional tidak hanya hidup di ruang akademik dan gedung parlemen, tetapi juga hidup di kampung, di majelis, dan di tengah masyarakat. Mereka tidak menuntut kegaduhan, mereka menuntut keadilan. Mereka tidak meminta balas dendam, mereka meminta penegakan hukum berdasarkan bukti.
Pandeglang sudah bersikap. Kini giliran negara untuk membuktikan sikapnya melalui kerja nyata penegakan hukum yang adil dan terbuka.
