JAKARTA — Keputusan mantan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajukan somasi terhadap tiga orang yang dinilai menyebarkan narasi tak bertanggung jawab terkait Muktamar NU bukan sekadar persoalan hukum biasa. Ini adalah momen penting penegasan batas antara kebebasan berpendapat dengan penyebaran informasi yang merugikan, sekaligus upaya mengembalikan ketenangan internal pasca-Muktamar yang masih diwarnai perdebatan di dunia maya.
Pertama yang perlu dipahami: Gus Ipul tidak menutup ruang kritik. Justru sebaliknya, ia menegaskan kritik dan perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam tubuh organisasi. Yang dipermasalahkan adalah tudingan-tudingan yang dilempar tanpa bukti, yang kemudian menyebar luas dan memecah belah persatuan. “Silakan sampaikan, tapi buktikan. Jangan hanya melempar ke ruang publik lalu merasa tidak punya tanggung jawab,” ujarnya. Prinsip ini sangat mendasar: kebebasan berpendapat tidak sama dengan kebebasan menuduh tanpa dasar.
Kedua, pernyataan ini mengonfirmasi bahwa Muktamar telah berakhir secara sah dan demokratis. Tidak ada kecurangan, tidak ada penolakan laporan pertanggungjawaban, dan tidak ada intervensi dari pihak luar. “Tidak ada titipan dari mana pun,” tegas Gus Ipul. Ketika hasil forum resmi sudah diambil, maka itu menjadi keputusan yang mengikat seluruh warga organisasi. Memperdebatkan kembali di luar forum — apalagi dengan narasi yang meragukan keabsahan — berarti menolak mekanisme demokrasi yang sudah disepakati bersama.
Ketiga, peran Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin memperkuat pesan ini. Sebagai Koordinator Keamanan Muktamar, Addin menegaskan proses berjalan sah dari awal hingga akhir. Seruan agar kader kembali berkhidmat mengandung makna bahwa perbedaan pendapat yang wajar saat forum kini harus diserahkan kepada keputusan bersama. Menjaga nama baik organisasi di hadapan masyarakat luas adalah kewajiban semua elemen, baik yang menang maupun yang kalah.
Ada kekhawatiran langkah ini akan dianggap membungkam kritik. Namun Gus Ipul telah menjelaskan: ini bukan soal membungkam, melainkan soal meminta pertanggungjawaban. Jika tuduhan itu benar, buktikan di jalur hukum. Jika tidak, maka harus dipertanggungjawabkan. Ini justru melindungi demokrasi organisasi dari pengaruh narasi yang tidak teruji.
Di tengah situasi bangsa yang sedang membutuhkan ketenangan dan persatuan, NU sebagai organisasi besar harus menjadi teladan. Yang kalah terhormat, yang menang bermartabat — semboyan ini bukan sekadar kata-kata, melainkan tata kelola yang menjaga agar organisasi tetap kokoh meski berbeda pandangan.
Somasi terhadap tiga orang ini bisa menjadi titik balik. Bukan untuk menghukum, melainkan untuk mengingatkan: ruang publik milik semua orang, maka setiap kata yang diucapkan harus dapat dipertanggungjawabkan. Saatnya kembali berkarya, melayani umat, dan menjaga persatuan — sebagaimana arah yang sudah ditetapkan bersama. NU saklawase.*Imam Kusnin Ahmad*
