Oleh Moh. Muntholib, S.Pd., M.Pd.
Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, pembicaraan mengenai siapa yang akan memimpin PBNU pada periode berikutnya semakin menarik untuk dicermati. Dua figur yang tentu berada dalam sorotan adalah KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai Ketua Umum PBNU dan KH. Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU.
Peluang keduanya untuk kembali menduduki posisi strategis tidak cukup dianalisis hanya berdasarkan kekuatan jaringan, dukungan PWNU-PCNU, ataupun konfigurasi Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Ada persoalan lain yang menurut penulis berpotensi ikut memengaruhi penilaian warga NU terhadap kepemimpinan PBNU sekarang, yaitu dinamika hubungan antara Ketua Umum dan Rais Aam serta polemik nasab Ba‘Alawi yang sampai sekarang belum memperoleh titik temu yang diterima semua pihak.
Polemik Nasab Ba‘Alawi Menjadi Ujian Intelektual bagi NU
Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian KH. Imaduddin Utsman al-Bantani mengenai nasab Ba‘Alawi telah menimbulkan perdebatan luas. KH. Imaduddin berkesimpulan bahwa jalur nasab Ba‘Alawi kepada Nabi Muhammad ﷺ melalui Ubaidillah bin Ahmad bin Isa tidak dapat dibuktikan bersambung berdasarkan parameter dan sumber sejarah yang digunakannya.
Tesis tersebut kemudian mendapatkan tanggapan yang sangat beragam. Sebagian kiai, akademisi, peneliti dan masyarakat menerima atau mengembangkan argumentasinya. Sebagian lainnya menolak dan mengajukan pembelaan terhadap kesahihan nasab Ba‘Alawi.
Karena itu, secara ilmiah harus ditegaskan bahwa persoalan tersebut masih merupakan polemik, bukan kesepakatan final seluruh ulama ataupun seluruh warga NU.
Namun satu hal sulit dibantah: penelitian KH. Imaduddin telah mengubah lanskap diskusi nasab di Indonesia. Persoalan yang sebelumnya jarang dipertanyakan secara terbuka kini menjadi objek kajian kitab, sejarah, manuskrip, diskusi pesantren hingga penelitian akademik.
Warga NU Semakin Kritis terhadap Otoritas Nasab
Dampak penting dari polemik tersebut bukan semata-mata soal menerima atau menolak kesimpulan KH. Imaduddin. Yang lebih besar adalah munculnya kesadaran kritis sebagian masyarakat NU bahwa sebuah klaim nasab juga dapat ditanyakan, diteliti dan didiskusikan secara ilmiah.
Penghormatan kepada seseorang tidak semestinya menghilangkan tradisi tabayyun dan penelitian ilmiah.
Apabila seseorang benar-benar keturunan Rasulullah ﷺ, kemuliaan nasabnya patut dihormati. Akan tetapi, klaim genealogis sebagai fakta sejarah juga sewajarnya terbuka terhadap penelitian berdasarkan disiplin ilmu yang relevan.
Di sinilah tesis KH. Imaduddin memperoleh pengaruh sosial yang besar. Terlepas dari apakah seseorang menerima atau menolaknya, masyarakat kini mempunyai bahan pembanding dan tidak lagi hanya menerima satu narasi mengenai sejarah nasab Ba‘Alawi.
Lalu, Di Mana Posisi PBNU?
Persoalan berikutnya justru menjadi lebih penting menjelang Muktamar ke-35.
Sebagai organisasi Islam yang memiliki tradisi keilmuan pesantren sangat kuat, apakah PBNU perlu mengambil peran lebih besar dalam memfasilitasi penyelesaian polemik ini secara ilmiah?
Menurut penulis, PBNU seharusnya dapat berdiri sebagai rumah besar yang mempertemukan para ahli.
KH. Imaduddin dan pihak-pihak yang mendukung penelitiannya dapat mempresentasikan seluruh sumber primernya. Demikian pula ulama dan peneliti yang mempertahankan kesahihan nasab Ba‘Alawi diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan bukti dan metodologinya.
Perdebatan kemudian diuji secara terbuka melalui disiplin ilmu nasab, sejarah, filologi, manuskrip dan metodologi penelitian.
Dengan mekanisme demikian, persoalan nasab tidak perlu terus-menerus berubah menjadi konflik antara kelompok “pendukung” dan “penolak”, apalagi sampai bergeser kepada serangan pribadi.
Kegaduhan Ketua Umum dan Rais Aam Juga Menjadi Catatan
Di sisi lain, dinamika hubungan antara jajaran Tanfidziyah dan Syuriyah PBNU, khususnya ketika terjadi perbedaan atau ketegangan antara pucuk kepemimpinan, tentu dapat menjadi bahan evaluasi menjelang muktamar.
NU mempunyai karakter organisasi yang khas. Rais Aam bukan sekadar simbol, sementara Ketua Umum juga bukan sekadar pelaksana administratif.
Syuriyah dan Tanfidziyah seharusnya dapat berjalan secara harmonis sesuai kewenangan masing-masing.
Apabila hubungan di tingkat pucuk kepemimpinan justru dipersepsikan masyarakat sebagai konflik berkepanjangan, hal tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan di tingkat bawah:
Apakah kepemimpinan sekarang masih mampu menjaga keseimbangan, komunikasi dan kesatuan organisasi?
Pertanyaan seperti ini wajar muncul dan seharusnya dijawab melalui evaluasi organisasi, bukan melalui fanatisme kepada salah satu figur.
Dua Persoalan yang Bisa Memengaruhi Muktamar
Dengan demikian, sedikitnya terdapat dua pekerjaan rumah besar yang dapat ikut membentuk persepsi terhadap kepemimpinan PBNU menjelang Muktamar ke-35.
Pertama adalah konsolidasi internal PBNU, khususnya harmonisasi hubungan Syuriyah dan Tanfidziyah.
Kedua adalah kemampuan PBNU merespons perubahan pemikiran keagamaan di akar rumput, termasuk polemik nasab Ba‘Alawi yang telah berkembang menjadi diskursus luas.
Apabila kedua persoalan tersebut tidak memperoleh respons yang memadai, bukan tidak mungkin sebagian muktamirin akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi terhadap kepemimpinan sekarang.
Sebaliknya, apabila Gus Yahya dan KH. Miftachul Akhyar mampu menunjukkan penyelesaian yang arif, transparan dan berorientasi pada persatuan NU, hal tersebut justru dapat menjadi modal kepemimpinan mereka.
Muktamar Harus Menjadi Momentum Evaluasi
Karena itu, pertanyaan mengenai peluang Gus Yahya dan KH. Miftachul Akhyar tidak cukup dijawab dengan menghitung siapa yang mempunyai jaringan paling banyak.
Pertanyaan yang lebih substansial adalah:
Apakah warga NU menginginkan keberlanjutan kepemimpinan sekarang atau menghendaki arah baru?
Muktamar seharusnya menjadi forum evaluasi yang jujur. Keberhasilan kepemimpinan harus diapresiasi, sedangkan kekurangan harus dikoreksi.
Demikian pula polemik nasab Ba‘Alawi. Muktamar tidak seharusnya menjadikan persoalan tersebut sebagai alat untuk menyerang kelompok tertentu. Justru NU mempunyai kesempatan menunjukkan kedewasaan tradisi keilmuannya dengan membuka ruang kajian yang objektif.
Kebenaran ilmiah tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras bersuara, siapa yang mempunyai nasab tertentu, ataupun siapa yang mempunyai jabatan paling tinggi. Kebenaran harus diuji melalui data, dalil, metodologi dan kejujuran ilmiah.
Penutup
Muktamar ke-35 NU pada akhirnya bukan hanya berbicara tentang apakah Gus Yahya akan kembali menjadi Ketua Umum atau apakah KH. Miftachul Akhyar kembali memperoleh kepercayaan sebagai Rais Aam
Lebih besar daripada itu, muktamar merupakan momentum menentukan wajah NU untuk periode berikutnya.
Warga nahdliyin membutuhkan kepemimpinan yang mampu mempersatukan Syuriyah dan Tanfidziyah, menghormati para kiai, menjaga independensi jam’iyah, berani menghadapi persoalan umat secara ilmiah, serta tidak alergi terhadap kritik dan penelitian.
Polemik nasab Ba‘Alawi dan dinamika internal PBNU dapat menjadi bagian dari ujian tersebut.
Maka pertanyaannya bukan sekadar:
Apakah Gus Yahya dan KH. Miftachul Akhyar masih berpeluang bertahan?
Tetapi lebih mendasar:
Model kepemimpinan seperti apakah yang dibutuhkan NU setelah Muktamar ke-35: mempertahankan konfigurasi lama atau menghadirkan kepemimpinan baru yang mampu merespons perubahan kesadaran kritis warga nahdliyin?
Jawabannya berada di tangan para muktamirin dan para kiai NU.
Oleh: Moh. Muntholib, S.Pd., M.Pd.
25 Agustus 2026
