BLITAR — Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kabupaten Sumenep resmi menjalin kerja sama antardaerah dalam bidang pengendalian inflasi daerah pada komoditas pangan strategis. Penandatanganan Kesepakatan Bersama dilakukan langsung oleh Bupati Blitar, Rijanto, dan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, di Pendopo Agung Keraton, Kabupaten Sumenep, pada Kamis (17/9/2026).
Turut mendampingi dalam acara tersebut Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim dan Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansyah, serta Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, perwakilan BUMD, dan SPPG dari kedua kabupaten.
Bupati Blitar, Rijanto, menyambut baik terjalinnya kerja sama ini. “Penandatanganan ini bukan sekadar sebuah dokumen, melainkan komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan pangan, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Ia juga memperkenalkan potensi Kabupaten Blitar yang known sebagai Land of Kings atau Tanah Para Raja, yang memiliki kekayaan sejarah dan budaya — mulai dari Candi Simping, Candi Sawentar, hingga Makam Proklamator Ir. Soekarno — sekaligus mengundang masyarakat Sumenep untuk berkunjung dan menjajaki peluang kolaborasi lebih luas.
Sementara itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan bahwa kerja sama antardaerah adalah langkah strategis yang saling melengkapi. “Setiap daerah memiliki potensi, pengalaman, dan keunggulan masing-masing. Melalui sinergi ini, kita bisa mengembangkan potensi dan sumber daya bersama untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya. Ia menambahkan bahwa kolaborasi ini mencakup sektor pertanian, peternakan, dan kelautan, dengan tujuan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Penting ditegaskan, kedua kepala daerah sepakat bahwa penandatanganan ini bukan sekadar seremoni. “Yang terpenting adalah tindak lanjut nyata melalui perangkat daerah, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat kedua daerah,” tegas Bupati Fauzi. Sinergi antarpemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sehingga berbagai persoalan pembangunan dapat tertangani secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Kerja sama ini membuka babak baru hubungan kedua daerah — bukan hanya dalam pengendalian inflasi pangan, tetapi juga sebagai pintu masuk kolaborasi lintas sektor yang lebih luas demi kemajuan bersama.*Imam Kusnin Ahmad*
