Prof. Mahmud Mustain, Modified AI, 2026
(Teknik Kelautan ITS, Waketum PP Serikat Nelayan NU)
Paska sebuah Muktamar, perhatian publik dan warga organisasi biasanya tidak langsung berhenti pada saat forum resmi ditutup. Justru setelah Muktamar selesai, sering muncul berbagai pertanyaan, evaluasi, kritik, bahkan polemik. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar dalam sebuah organisasi besar yang memiliki sejarah panjang, jumlah warga yang besar, serta posisi strategis dalam kehidupan bangsa.
Salah satu isu yang dapat muncul dalam suasana paska Muktamar adalah pertanyaan mengenai integritas proses suksesi, termasuk munculnya isu atau kecurigaan tentang kemungkinan praktik riswah atau politik uang.
Dalam konteks Islam, riswah merupakan persoalan serius. Namun, persoalan tersebut juga tidak boleh dibahas dengan cara serampangan. Dugaan bukanlah bukti, isu bukanlah fakta, dan kecurigaan bukanlah putusan. Karena itu, setiap pembicaraan mengenai riswah harus ditempatkan dalam kerangka tabayyun, pembuktian, dan proses yang adil.
Yang menarik untuk direnungkan adalah bagaimana sebuah isu penting dapat dengan cepat bergeser dari ruang perhatian publik ketika muncul isu lain yang lebih besar, lebih populer, dan lebih politis. Dalam konteks inilah muncul pertanyaan reflektif mengenai perbincangan tentang “Islam ala Prabowo”.
Apakah munculnya wacana tersebut sekadar dinamika pemikiran dan politik nasional yang wajar? Ataukah, secara kebetulan atau melalui dinamika komunikasi tertentu, perhatian publik telah bergeser dari agenda evaluasi internal paska Muktamar?
Pertanyaan tersebut penting, bukan untuk membangun prasangka, tetapi untuk menjaga kecerdasan publik.
Riswah: Persoalan Akhlak dan Amanah
Dalam terminologi Islam, riswah secara umum dipahami sebagai pemberian yang dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan secara tidak semestinya.
Persoalan ini sangat sensitif ketika dikaitkan dengan suksesi kepemimpinan.
Sebab kepemimpinan dalam Islam bukan sekadar posisi, melainkan amanah.
Jika proses memilih pemimpin tercemar oleh kepentingan material, transaksi tersembunyi, atau praktik yang memengaruhi kebebasan pengambilan keputusan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya hasil pemilihan.
Yang lebih besar adalah:
– kepercayaan warga,
– kewibawaan organisasi,
– moralitas kepemimpinan,
– serta masa depan institusi.
Karena itu, apabila terdapat pertanyaan atau laporan yang kredibel mengenai integritas sebuah proses, penyelesaian terbaik bukanlah menutup ruang diskusi. Penyelesaian terbaik adalah klarifikasi yang transparan dan mekanisme pemeriksaan yang adil.
Tidak ada organisasi yang menjadi lemah karena melakukan tabayyun.
Sebaliknya, organisasi dapat menjadi semakin kuat ketika berani menghadapi pertanyaan dengan keterbukaan.
Ketika Isu Bergeser
Dalam kehidupan sosial dan politik, perhatian masyarakat adalah sesuatu yang sangat berharga.
Isu yang terus dibicarakan akan mendapatkan tekanan publik untuk dijawab.
Sebaliknya, isu yang mulai tenggelam perlahan dapat kehilangan momentum.
Karena itu, masyarakat perlu memahami fenomena yang dapat disebut sebagai pengalihan fokus atau pergeseran agenda publik.
Munculnya sebuah isu baru tidak otomatis berarti ada pihak yang sengaja melakukan pengalihan isu. Namun, dampak sebuah isu baru dapat tetap menghasilkan hal yang sama: perhatian masyarakat berpindah.
Dalam situasi paska Muktamar, publik seharusnya mampu membedakan antara dua hal:
Pertama, hak publik untuk mendiskusikan perkembangan politik nasional.
Kedua, kewajiban organisasi untuk menyelesaikan persoalan internal secara proporsional.
Jangan sampai yang pertama menghilangkan yang kedua.
Perbincangan mengenai “Islam ala Prabowo”, misalnya, dapat menjadi isu politik dan kebudayaan yang menarik. Akan tetapi, munculnya isu nasional tersebut tidak seharusnya membuat pertanyaan mengenai proses internal organisasi langsung dianggap tidak penting.
Islam ala Prabowo: Wacana yang Perlu Ditempatkan Secara Proporsional
Istilah “Islam ala Prabowo” pada dasarnya merupakan istilah yang perlu dijelaskan secara hati-hati.
Islam tidak memiliki pemilik personal.
Tidak ada “Islam milik” presiden, ulama, partai, organisasi, maupun kelompok tertentu.
Yang mungkin ada adalah gaya pendekatan seorang pemimpin dalam berhubungan dengan umat Islam dan dalam menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan publik.
Karena itu, diskusi mengenai hubungan Presiden Prabowo dengan Islam dan umat Islam dapat saja menjadi bagian dari diskursus demokrasi.
Namun, umat perlu tetap kritis.
Jangan sampai personifikasi Islam kepada seorang tokoh membuat diskusi publik kehilangan orientasi substansial.
Pertanyaan yang lebih penting bukanlah:
«Islam ala siapa?»
Tetapi:
«Apakah kehidupan politik dan kepemimpinan semakin mendekati nilai-nilai Islam?»
Apakah semakin jujur?
Apakah semakin amanah?
Apakah semakin adil?
Apakah semakin menghormati proses?
Apakah semakin terbuka terhadap kritik?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang lebih substansial.
Jangan Sampai Isu Nasional Menghapus Muhasabah Internal
Organisasi Islam yang besar memiliki tanggung jawab besar pula.
Kekuatan organisasi bukan hanya diukur dari jumlah anggota, kekuatan jaringan, atau kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Kekuatan yang paling fundamental adalah kepercayaan moral.
Kepercayaan itu dapat tumbuh apabila warga merasa bahwa organisasi:
– memiliki aturan yang dihormati,
– menjalankan mekanisme yang adil,
– menghargai kritik,
– bersedia melakukan koreksi,
– serta tidak membiarkan persoalan integritas menjadi kabur.
Karena itu, apabila terdapat pertanyaan mengenai kemungkinan penyimpangan dalam sebuah proses suksesi, pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab dengan kemarahan semata.
Jawaban terbaik adalah fakta.
Jawaban terbaik adalah transparansi.
Jawaban terbaik adalah pemeriksaan yang kredibel.
Dan apabila tidak ditemukan pelanggaran, maka hasil pemeriksaan yang jelas justru akan memperkuat legitimasi seluruh proses.
Sebaliknya, jika suatu persoalan terus dibiarkan berada dalam ruang rumor, maka spekulasi dapat berkembang tanpa kendali.
Tabayyun Lebih Baik daripada Polarisasi
Islam telah memberikan prinsip yang sangat kuat dalam menghadapi informasi: tabayyun.
Tabayyun berarti tidak terburu-buru menyimpulkan.
Tidak semua informasi harus dipercaya.
Tidak semua tuduhan harus disebarkan.
Namun, tidak semua pertanyaan juga harus dibungkam.
Di sinilah keseimbangan diperlukan.
Mereka yang mengangkat pertanyaan harus bertanggung jawab dengan data.
Mereka yang dikritik berhak mendapatkan perlakuan yang adil.
Dan lembaga yang berwenang harus memiliki keberanian untuk memeriksa secara objektif.
Pendekatan ini jauh lebih baik daripada dua ekstrem:
Ekstrem pertama: menganggap semua isu pasti benar.
Ekstrem kedua: menganggap semua pertanyaan sebagai serangan.
Keduanya dapat merusak organisasi.
Kebenaran membutuhkan proses.
Dan proses membutuhkan keberanian moral.
Bahaya Ketika Jabatan Menjadi Tujuan
Polemik suksesi sering kali membawa umat kepada pertanyaan yang lebih mendasar:
Apakah jabatan masih dipahami sebagai amanah, atau telah berubah menjadi tujuan?
Ketika jabatan menjadi tujuan, maka berbagai cara dapat dianggap wajar.
Persaingan berubah menjadi permusuhan.
Perbedaan berubah menjadi konflik.
Kawan berubah menjadi lawan.
Dan organisasi berubah menjadi arena perebutan.
Dalam kondisi demikian, akhlak menjadi korban pertama.
Padahal dalam tradisi Islam, semakin tinggi jabatan seseorang, seharusnya semakin besar tanggung jawabnya.
Bukan semakin besar hak istimewanya.
Bukan semakin luas kekuasaannya.
Dan bukan semakin banyak fasilitas yang dapat dinikmati.
Kepemimpinan adalah beban amanah.
Bukan hadiah kemenangan.
Umat Harus Memiliki Ketahanan terhadap Pengalihan Fokus
Masyarakat modern hidup dalam arus informasi yang sangat cepat.
Hari ini satu isu menjadi perbincangan utama.
Besok isu lain menggantikannya.
Lusa masyarakat telah melupakan keduanya.
Fenomena seperti ini dapat menyebabkan persoalan substansial tidak pernah benar-benar diselesaikan.
Karena itu, umat memerlukan ketahanan intelektual terhadap perubahan agenda publik.
Artinya, umat harus mampu mengatakan:
«Kami boleh membahas isu baru, tetapi kami tidak boleh melupakan pertanyaan lama yang belum mendapatkan jawaban.»
Kematangan berpikir seperti inilah yang harus dikembangkan.
Perhatian terhadap isu nasional tidak boleh menghilangkan kewajiban melakukan muhasabah internal.
Kedekatan kepada kekuasaan tidak boleh menghilangkan independensi moral.
Dan popularitas sebuah tokoh tidak boleh menghilangkan kemampuan umat untuk berpikir kritis.
Kembali kepada Khittah Akhlak
Pada akhirnya, persoalan terpenting bukanlah siapa yang memenangkan perdebatan.
Bukan pula siapa yang paling kuat menguasai narasi.
Yang lebih penting adalah apakah organisasi semakin baik.
Apakah umat semakin percaya.
Apakah proses semakin transparan.
Apakah pemimpin semakin amanah.
Apakah kritik semakin dihargai.
Dan apakah nilai Islam benar-benar hidup dalam praktik kepemimpinan.
Inilah yang seharusnya menjadi pusat perhatian paska Muktamar.
Wacana mengenai “Islam ala Prabowo” boleh saja didiskusikan sebagai bagian dari dinamika nasional. Tetapi ia tidak seharusnya menjadi alasan untuk melupakan agenda evaluasi internal.
Demikian pula, isu mengenai dugaan riswah tidak boleh diperlakukan sebagai fakta sebelum adanya pembuktian. Namun, apabila terdapat dasar pertanyaan yang serius dan kredibel, ia juga tidak seharusnya hilang hanya karena perhatian publik telah bergeser.
Penutup: Jangan Mengganti Pertanyaan dengan Isu Baru
Paska Muktamar adalah waktu untuk melakukan muhasabah.
Jika terdapat keberhasilan, maka keberhasilan harus dilanjutkan.
Jika terdapat kekurangan, maka kekurangan harus diperbaiki.
Jika terdapat pertanyaan, maka pertanyaan harus dijawab.
Dan jika terdapat dugaan penyimpangan yang didukung informasi yang layak diperiksa, maka mekanisme yang adil harus bekerja.
Munculnya isu baru tidak boleh menjadi pengganti jawaban atas isu lama.
Perbincangan tentang “Islam ala Prabowo” tidak harus ditolak. Namun, umat harus memiliki kecerdasan untuk menempatkannya secara proporsional.
Sebab Islam bukanlah sekadar narasi.
Islam adalah amanah.
Islam adalah akhlak.
Islam adalah keadilan.
Islam adalah kejujuran.
Dan Islam mengajarkan bahwa jabatan bukanlah tujuan akhir, melainkan tanggung jawab yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban.
Karena itu, pertanyaan paska Muktamar yang paling penting bukanlah:
“Isu apa yang sedang ramai hari ini?”
Tetapi:
“Persoalan apa yang belum selesai, dan apakah kita memiliki keberanian moral untuk menyelesaikannya?”
Jika umat memiliki keberanian untuk tetap menjaga pertanyaan substansial, maka tidak mudah bagi perhatian publik untuk berpindah hanya karena muncul gelombang isu baru.
Sebab kebenaran tidak boleh bergantung kepada viralitas.
Dan amanah tidak boleh hilang hanya karena perhatian masyarakat telah dialihkan ke tempat lain.
Wallahu a’lam bish-shawab.
Semoga kita semua bisa memahami demikian aamiin. Wa Allahu a’lam bish -showaab.
Semoga manfaat barokah selamat dunia sampai akhirat aamiin.
Surabaya,
23 Robiul Awal 1448
atau
08 September 2026
m.mustain
