Oleh: Moh. Muntholib, S.Pd., M.Pd.
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama telah menghasilkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU masa khidmah 2026–2031.Namun di balik hasil tersebut terdapat fakta-fakta yang tidak dapat begitu saja dihapus dari catatan perjalanan Muktamar.
Faktanya, KH Asep Saifuddin Chalim secara terbuka menyatakan bahwa suara AHWA yang telah berada di kotak suara merupakan hasil risywah dan penyekapan.
Kiai Asep bahkan meminta suara tersebut dimusnahkan dan menyebut adanya pemberian uang dengan nominal puluhan juta rupiah. Sebelum Muktamar berlangsung, Kiai Asep juga telah berbicara mengenai uang yang disebut sebagai “transport” dengan nominal Rp30 juta hingga Rp50 juta per PCNU. Menurut keterangannya, jumlah tersebut bahkan baru merupakan uang muka atau DP. Ini bukan lagi sekadar kabar anonim bahwa isu risywah sedang beredar.
Pernyataan Kiai Asep tentang adanya risywah adalah fakta yang dapat diverifikasi.
Namun tentu harus dibedakan antara fakta adanya pernyataan, rekaman, kesaksian, pemberian uang yang diklaim terjadi, dan fakta hukum mengenai siapa yang terbukti menjadi pemberi maupun penerima suap. Karena itulah penulis menggunakan satire: “Risywah Aam”, bukan Rais Aam?
Satire tersebut lahir bukan dari ruang kosong. Ia lahir dari berbagai persoalan nyata yang mengiringi Muktamar dan harus dijelaskan secara terbuka.
Bukan Hanya Risywah, Ada Kekerasan terhadap Pengurus PCNU
Fakta lain yang tidak dapat diabaikan adalah terjadinya pemukulan terhadap seorang pengurus PCNU di sebuah hotel di Jombang. Panitia lokal Muktamar sendiri telah mengonfirmasi bahwa insiden pemukulan memang terjadi di sebuah hotel di Jalan Kepatihan, di luar arena resmi Muktamar.
Sementara KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam mengungkap bahwa korban merupakan pengurus PCNU dan mengatakan yang bersangkutan mengalami kekerasan karena tidak mengikuti arahan dari pengurus wilayah. Kasus tersebut bahkan telah dilaporkan kepada Polres Jombang. Jika keterangan korban dan Gus Salam mengenai latar belakang perbedaan pilihan AHWA tersebut terbukti dalam pemeriksaan, persoalannya menjadi sangat serius. Sebab ini berarti perbedaan pilihan dalam menentukan para kiai AHWA tidak hanya menghasilkan ketegangan politik organisasi, tetapi telah merambah pada kekerasan fisik. Inikah wajah pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi yang seharusnya menjunjung tinggi kemuliaan para ulama?
Kiai Asep Meminta Suara AHWA Dimusnahkan
Pernyataan Kiai Asep juga tidak boleh dipotong hanya pada persoalan uang. Ia secara terbuka meminta suara AHWA yang telah dimasukkan ke kotak suara dimusnahkan, Alasannya sangat serius. Menurut Kiai Asep, suara tersebut merupakan hasil risywah dan penyekapan. Ia juga meminta peserta menyaksikan video yang disebut berisi kesaksian unsur Syuriyah dari Sumatera Selatan mengenai pengarahan nama-nama AHWA tertentu. Karena itu persoalannya sekarang bukan lagi apakah kritik terhadap proses AHWA ada atau tidak. Kritik itu nyata, pernyataannya nyata, Videonya beredar, Kasus kekerasannya juga nyata dan telah masuk proses hukum yang sekarang harus dibuktikan sampai tuntas adalah:
Siapa yang memberikan uang?
Siapa yang menerimanya?
Untuk kepentingan siapa uang diberikan?
Siapa yang menyusun nama-nama AHWA yang disodorkan kepada daerah?
Siapa yang melakukan pengondisian?
Dan apakah semuanya mempunyai hubungan dengan proses yang akhirnya menghasilkan sembilan AHWA dan Rais Aam.
Jangan Bersembunyi di Balik Istilah “Uang Transport”
Dalam persoalan risywah, nama pemberian bukan ukuran utama. Uang dapat dinamakan transport,
dapat disebut bisyarah, dapat disebut sangu, dapat pula disebut bantuan, akan tetapi yang menentukan adalah tujuan pemberiannya.Jika uang diberikan tanpa syarat dan benar-benar merupakan penggantian biaya perjalanan yang wajar, tentu persoalannya berbeda.Tetapi apabila pemberian uang mempunyai konsekuensi agar penerima memberikan rekomendasi, memilih nama tertentu, atau mengikuti arahan politik organisasi tertentu, substansinya harus diperiksa sebagai dugaan risywah. Apalagi nominal yang disebut Kiai Asep mencapai puluhan juta rupiah. Karena itu jangan berdebat mengenai nama uangnya. Buka siapa pemberinya, siapa penerimanya, kapan diberikan, dan apa yang diminta setelah uang diterima. Dari situlah kebenaran dapat diketahui. Keseragaman Nama AHWA Juga Harus dibuka. Persoalan berikutnya adalah nama-nama AHWA yang direkomendasikan PCNU dan PWNU.
Kiai Asep telah mengungkap adanya penyodoran sembilan nama calon AHWA kepada pengurus daerah.
Sementara proses tabulasi resmi memang menunjukkan lebih dari 500 PWNU dan PCNU mengirimkan nama-nama calon AHWA yang kemudian dihitung untuk menentukan sembilan peraih suara tertinggi. Jika benar terdapat data yang menunjukkan bahwa nama-nama yang direkomendasikan PCNU dan PWNU hampir seluruhnya identik, maka data tersebut harus dibuka.
Penulis memperoleh informasi bahwa tingkat kesamaannya bahkan disebut mencapai sekitar 99 persen.
Angka tersebut perlu dicocokkan dengan tabulasi resmi, akan tetapi pertanyaan substantifnya tetap sama:
Mengapa pilihan dari ratusan cabang dan wilayah bisa begitu seragam?
Jika memang lahir dari pilihan bebas, tidak ada yang perlu ditakuti. Buka datanya, akan tetapi jika ternyata terdapat daftar sembilan nama yang sebelumnya disodorkan kepada daerah, publik berhak mengetahui siapa yang membuat daftar tersebut dan bagaimana proses distribusinya. Semua Ini Terjadi Sebelum Rais Aam Dipilih. Di sinilah istilah “Risywah Aam” mendapatkan konteks kritiknya.
Rais Aam dipilih oleh sembilan AHWA.
Sedangkan sembilan AHWA lahir dari suara PWNU dan PCNU, Maka kebersihan proses pembentukan AHWA tidak dapat dipisahkan dari legitimasi moral proses pemilihan Rais Aam. Ini bukan berarti KH Miftachul Akhyar otomatis terbukti terlibat dalam risywah. Tetapi juga tidak benar apabila persoalan yang terjadi sebelum terbentuknya AHWA dianggap tidak relevan hanya karena sembilan kiai akhirnya bermusyawarah secara mufakat. Kalau hulunya bermasalah, hilirnya wajib memastikan dirinya benar-benar bersih. Nahdliyin Kecewa: Muktamar Diharapkan Melahirkan Rais Aam Baru: Kekecewaan sebagian warga NU juga mempunyai latar belakang yang lebih panjang.
Sebelum Muktamar, telah muncul kritik terhadap kepemimpinan PBNU periode sebelumnya. Konflik Syuriyah dan Tanfidziyah, kegaduhan elite, persoalan pemberhentian Ketua Umum, serta berbagai ketegangan internal menjadi alasan bagi sebagian kalangan untuk menghendaki evaluasi besar. KH Miftachul Akhyar tentu tidak dapat dituduh sebagai penyebab tunggal seluruh persoalan tersebut. Namun beliau adalah Rais Aam pada periode itu. Karena itu kepemimpinannya wajar dievaluasi. Bagi sebagian pihak, Rais Aam dinilai gagal atau setidaknya belum maksimal menjalankan perannya sebagai peneduh dan pemersatu ketika konflik internal PBNU mencapai titik serius. Maka harapan mereka terhadap Muktamar sederhana: NU membutuhkan Rais Aam baru. Ketika hasil akhirnya justru kembali menetapkan KH Miftachul Akhyar, kekecewaan pun muncul.
Sampai Bendera NU Dikibarkan Setengah Tiang
Kekecewaan tersebut bahkan diekspresikan sebagian warga melalui simbol yang sangat keras: bendera NU setengah tiang. Tentu tindakan beberapa orang tidak dapat dianggap sebagai suara seluruh Nahdliyin. Tetapi jangan hanya melihat jumlah orang yang melakukannya, Lihatlah pesannya. Mengapa ada warga NU yang sampai memilih bendera setengah tiang sebagai simbol kekecewaan? Mengapa hasil Muktamar tidak menghadirkan kegembiraan bagi mereka? Mengapa pergantian kepemimpinan yang mereka harapkan tidak terjadi? dan mengapa di saat yang bersamaan proses Muktamar justru meninggalkan pembicaraan mengenai uang, pengondisian AHWA, serta kekerasan?
Jangan hanya melihat benderanya. Dengarkan pesan di balik bendera itu.
“Risywah Aam” Harus Dijawab dengan Transparansi
Karena itu Rais Aam terpilih mempunyai kesempatan sekaligus tanggung jawab moral yang besar
KH Miftachul Akhyar dapat berdiri paling depan untuk mengatakan:
Bongkar seluruh praktik risywah dalam Muktamar.
Periksa pemberi uang.
Periksa penerimanya.
Periksa rekaman yang beredar.
Buka tabulasi AHWA.
Periksa dugaan pengondisian.
Usut kekerasan terhadap pengurus PCNU.
Dan jangan melindungi siapa pun.
Jika langkah tersebut dilakukan, Rais Aam justru mempunyai kesempatan besar membersihkan kepemimpinannya dari seluruh bayang-bayang kontroversi Muktamar.
Fakta Harus Dibuka, Pelaku Harus Dibuktikan
Kita tidak boleh lagi mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa. Ada pernyataan terbuka Kiai Asep mengenai risywah, ada nominal uang puluhan juta rupiah yang disebut, ada video dan kesaksian yang diminta Kiai Asep untuk diperiksa, ada penyodoran nama-nama AHWA yang dipersoalkan, ada proses tabulasi AHWA, dan ada pemukulan terhadap seorang pengurus PCNU di hotel yang kasusnya telah dilaporkan kepada polisi. Itu semua adalah fakta peristiwa yang harus dijelaskan. Tetapi siapa yang secara hukum terbukti melakukan risywah tetap harus ditentukan berdasarkan bukti. Inilah bedanya keberanian dengan fitnah. Keberanian mengatakan apa yang memang terjadi. Keadilan memastikan siapa yang bertanggung jawab berdasarkan bukti.
Karena NU adalah organisasi ulama.
Jabatan Rais Aam terlalu mulia untuk dibayangi uang. Jika ada risywah, bongkar sampai ke akar, Jika ada yang memerintahkan, sebut setelah terbukti, jika ada penerimanya, proses, jika ada kekerasan, hukum pelakunya. Jangan sampai kata “risywah” lebih nyaring daripada kata “Rais”, dan jangan sampai sejarah mencatat bahwa Muktamar yang seharusnya melahirkan Rais Aam justru meninggalkan pertanyaan yang jauh lebih menyakitkan:
“Risywah Aam”, bukan Rais Aam?
Wallahu a’lam bish-shawab.
Sidoarjo, 31 Agustus 2026
Moh. Muntholib, S.Pd., M.Pd.
