SURABAYA — Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026, suara peringatan kembali menggema. Tokoh Muda NU Jawa Timur, Syukron Dosi, mengajak seluruh elemen organisasi untuk bersatu mengawal Muktamar agar melahirkan kepemimpinan yang berakar pada tradisi pesantren, berintegritas, dan bebas dari praktik politik transaksional.
*Peringatan Tegas: Jangan Ulangi Luka Muktamar KE-33*
Cak Syukron — sapaan akrabnya — yang merupakan mantan Sekretaris PW GP Ansor Jatim (2013–2017) dan mantan Wakil Sekretaris PWNU Jatim (2018–2023), menegaskan bahwa tantangan terbesar Muktamar kali ini bukan soal siapa yang terpilih, melainkan bagaimana proses pemilihan itu berlangsung.
Ia mengingatkan sejarah Muktamar ke-33 NU di Jombang, Agustus 2015, yang sempat diwarnai polemik tata tertib, intervensi, serta dugaan politik uang dan dagang suara. Pengalaman itu, kata dia, tidak boleh terulang kembali, apalagi Muktamar kali ini berlangsung di kampung halaman pendiri NU, KH Wahab Chasbullah.
“Sejarah harus menjadi pelajaran. Jangan sampai Muktamar kembali dibayangi oleh persoalan tata tertib, intervensi, kartel dagang suara atau dugaan politik uang. Kita harus memastikan Muktamar kali ini menjadi forum yang benar-benar mencerminkan kedaulatan ulama dan warga NU,” tegasnya.
*Awasi Setiap Ruang Transaksi Politik*
Cak Syukron mendesak pengawasan aktif terhadap seluruh ruang komunikasi, pertemuan, dan konsolidasi menjelang Muktamar — tidak hanya pada kandidat, tetapi juga pada lingkungan PWNU, PCNU, serta jejaring kepentingan di sekitar masing-masing calon. Pengawasan itu pun harus melibatkan lembaga eksternal seperti KPK dan PPATK, agar pilihan peserta murni berdasarkan kapasitas, integritas, dan visi, bukan karena imbalan atau tekanan.
“Mari bergerak bersama mengawasi praktik tidak terpuji dan merusak organisasi ulama ini kembali terulang di halaman rumah pendiri NU,” serunya.
*Kembalikan Marwah Ulama Sebagai Poros*
Lebih mendasar, Cak Syukron menegaskan perlunya menempatkan kembali otoritas ulama dan lembaga Syuriyah sebagai poros moral tertinggi. Kepemimpinan PBNU tidak boleh dinilai dari kekuatan jaringan politik atau besarnya modal, melainkan dari keilmuan, integritas, kemandirian, dan kedekatan dengan tradisi pesantren. Ia pun mengingatkan adanya pihak-pihak yang berupaya melemahkan NU dengan cara meruntuhkan keadaban ulama dan otoritas Syuriyah.
*Momentum Abad Kedua NU*
Muktamar ke-35 di Tambakberas bukan sekadar pergantian pengurus. Ini adalah titik nol perjalanan abad kedua NU. Maka, seluruh proses harus dijauhkan dari risywah dan kepentingan transaksional. Yang diperjuangkan bukan sekadar nama di pucuk pimpinan, melainkan memastikan NU tetap menjadi rumah besar ulama, pesantren, dan payung teduh bagi bangsa Indonesia.*Imam Kusnin Ahmad*
