Oleh KH. Imaduddin Utsman Al Bantani
Dalam komik superhero, orang kebal biasanya kena radiasi nuklir atau gigitan laba-laba ajaib. Tapi di panggung politik Indonesia, rumus kebal ternyata jauh lebih simpel: punya tangan kanan yang rajin pasang badan dan pemutus arus (circuit breaker) yang berfungsi 100 persen.
Nama Nusron Wahid belakangan ini makin sering berseliweran di panggung hukum. Tapi ia tetap bisa menghirup udara bebas. Berikut ini beberapa kasus yang masih diingat publik:
1. Kasus Suap & Serangan Fajar “Amplop Cap Jempol” (2019)
Nama Nusron Wahid terseret dalam penyidikan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso. Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menyita 400.000 hingga 600.000 amplop berisi uang pecahan Rp20.000 dan Rp50.000 berstempel/kode “cap jempol” yang disiapkan untuk politikan uang (attack/serangan fajar) Pemilu 2019.
Melalui pengacaranya dan dalam pemeriksaan KPK, Bowo Sidik mengaku diminta oleh Nusron Wahid untuk menyiapkan ratusan ribu amplop tersebut karena mereka berada di Daerah Pemilihan (Dapil) yang sama di Jawa Tengah.
Bantahan: Nusron Wahid membantah keras tuduhan tersebut dan menyatakan tidak pernah memerintahkan Bowo Sidik untuk menyiapkan amplop serangan fajar. KPK sempat mendalami keterangan ini meski status hukum Nusron dalam kasus tersebut tetap sebagai saksi/pihak yang diklarifikasi.
2. Dugaan Suap/Gratifikasi Bupati Kuantan Singingi (Kuansing)
Dalam perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi dan suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, nama Nusron Wahid sempat ikut terseret dalam alur pemeriksaan.
Kasus yang berpusat pada perizinan perkebunan/lahan serta pengurusan dokumen wilayah di daerah tersebut menyeret sejumlah nama pejabat publik dan petinggi kementerian. Penyidik KPK melakukan penelusuran terkait dugaan alur komunikasi atau aliran dana yang melibatkan kementerian terkait, di mana keterikatan nama Nusron didalami untuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan institusional/pribadi dalam proses penerbitan izin HGB/pemanfaatan lahan.
3. Kasus Kuota Haji Tambahan (2023–2024)
Nama Nusron Wahid isebut oleh saksi dalam persidangan dugaan penyalahgunaan kuota haji tambahan yang melibatkan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, terkait dugaan alur permintaan/penerimaan uang perantara di lingkup Pansus Hak Angket DPR.
4. Kasus Pengurusan HGB Kementerian ATR/BPN
OTT KPK atas suap pengurusan sertifikat/HGB PT Summarecon Agung Tbk yang menyita Rp106,3 miliar, di mana empat dari delapan tersangka yang ditangkap diduga merupakan “orang kepercayaan” dari politisi/pejabat di kementerian tersebut. Salah satu tersangka mengaku uang tersebut milik Nusran Wahid.
Yang menarik, ketika nama-nama di sekelilingnya rontok dan diciduk jadi tersangka—termasuk pihak yang disebut-sebut sebagai “orang kepercayaan”—Nusron sendiri selalu melenggang santai tanpa goresan.
Apakah Nusron memang “sakti” karena punya jaringan politik sekelas benteng baja, atau sekadar dinaungi dewi fortuna?
Kalau kita bedah secara logis, kesaktian ini sebenarnya perpaduan dua hal:
Pertama, Strategi Cut-off Tingkat Dewa.
Di Indonesia, hukum kita menganut asas satu tambah satu harus dua alat bukti. Dalam birokrasi, atasan sering kali dilindungi oleh skema “pintu berlapis”. Jika ada urusan pelicin atau pengondisian, yang bergerak adalah orang-orang di lingkar luar. Begitu ada operasi tangkap tangan (OTT), arus hukum mendadak jepret alias putus di level perantara. Sang “bos” cukup bilang: “Saya tidak tahu-menahu, itu ulah oknum.” Dan secara hukum formal, pernyataan itu sah-sah saja kalau tidak ada bukti transfer atau rekaman suara yang menyebutkan perintah langsung.
Kedua, Daya Tawar Politik yang Kokoh.
Bukan rahasia lagi, posisi sebagai menteri aktif sekaligus petinggi partai besar memberikan armor psikologis di ruang publik. Menyeret figur dengan bobot politik tinggi membutuhkan mental aparat yang urat takutnya sudah putus. karena risiko perlawanan politiknya sangat tinggi.
Jadi, kalau masyarakat menganggap Nusron itu “sakti”, anggapan itu tidak sepenuhnya salah. Kesaktiannya bukan berasal dari kemenyan atau ajian rawa ronge, melainkan dari kelihaian memanfaatkan celah hukum formal dan tameng birokrasi yang rapi.
Pada akhirnya, di arena hukum kita, orang tidak perlu punya ilmu menghilang untuk lolos dari jeratan. Cukup pastikan saja: setiap ada masalah, selalu ada “orang dekat” yang siap menampung badai, sementara sang tokoh utama tetap bisa tersenyum manis di depan kamera.
Menanti keseriusan KPK berantas korupsi tanpa tebang pilih.
