Oleh: Moh. Muntholib, S.Pd., M.Pd.
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama seharusnya menjadi panggung kedewasaan berorganisasi. Forum tertinggi jam’iyah ini mestinya memperlihatkan bagaimana perbedaan kepentingan, pilihan calon, dan pandangan politik organisasi dapat diselesaikan melalui musyawarah, argumentasi, serta penghormatan terhadap aturan.
Namun ketika Muktamar justru diwarnai kericuhan, penulis harus mengatakan secara terbuka: peristiwa semacam ini memalukan dan tidak sepatutnya terjadi dalam forum sebesar Nahdlatul Ulama.
Yang dipertaruhkan bukan hanya nama panitia atau peserta Muktamar. Yang dipertaruhkan adalah marwah organisasi yang membawa nama para ulama, pesantren, dan jutaan warga Nahdliyin.
Muktamar Bukan Arena Pertarungan Fisik
Kontestasi adalah sesuatu yang wajar dalam Muktamar.
Ada calon yang didukung, ada yang tidak didukung. Ada aturan yang menguntungkan sebagian pihak dan mungkin dianggap merugikan pihak lain. Ada keputusan yang diterima dengan gembira, ada pula yang mengecewakan.
Semua itu merupakan konsekuensi sebuah forum organisasi.
Tetapi ketika perbedaan tersebut berubah menjadi kericuhan, kita mempunyai persoalan yang jauh lebih serius.
NU memiliki tradisi musyawarah.
NU mempunyai tradisi tabayun.
NU juga mempunyai tradisi adab kepada kiai dan sesama warga Nahdliyin.
Maka ketika forum Muktamar justru gaduh dan ricuh, publik pantas bertanya: ke mana nilai-nilai tersebut ketika kepentingan kekuasaan mulai berbenturan?
Dugaan Persoalan “Masa Iddah Politik”
Kericuhan tersebut disebut-sebut berkaitan dengan dinamika pencalonan Ketua Umum PBNU, termasuk adanya figur yang dikabarkan tidak dapat masuk dalam bursa pencalonan karena aturan yang populer disebut sebagai “masa iddah politik”.
Namun penulis perlu memberikan garis tegas: dugaan tersebut jangan langsung dianggap sebagai fakta mengenai penyebab kericuhan sebelum terdapat keterangan dan bukti yang memadai.
Jangan sampai kritik terhadap kericuhan justru berubah menjadi tuduhan kepada calon atau kelompok tertentu.
Kalaupun benar terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh aturan pencalonan, bukankah Muktamar menyediakan forum untuk memperdebatkannya?
Kalau sebuah aturan dianggap tidak adil, lawan dengan argumentasi.
Kalau prosedurnya dianggap keliru, gugat melalui mekanisme persidangan.
Kalau terdapat pasal yang dianggap merugikan calon tertentu, bicarakan secara terbuka dalam forum.
Bukan dengan kericuhan.
Jangan Sampai Jabatan Mengalahkan Ukhuwah
Inilah yang menurut penulis jauh lebih memprihatinkan.
Ketua Umum PBNU hanyalah jabatan.
Rais Aam juga jabatan.
Pengurus datang dan pergi.
Muktamar lima tahun sekali akan kembali diselenggarakan.
Tetapi persaudaraan sesama Nahdliyin tidak seharusnya rusak hanya karena berbeda pilihan dalam menentukan siapa yang menduduki sebuah jabatan.
Jika perebutan kursi sampai membuat sesama warga NU saling berhadapan, kita perlu bertanya dengan jujur:
Untuk apa sebenarnya jabatan itu diperebutkan?
Bukankah menjadi pengurus NU seharusnya merupakan bentuk khidmah?
Kalau benar khidmah yang menjadi tujuan, mengapa sebuah jabatan harus diperjuangkan sampai menimbulkan kericuhan?
Kiai dan Pesantren Sedang Dilihat Masyarakat
Muktamar NU tidak berlangsung di ruang tertutup.
Hari ini hampir setiap orang memegang telepon seluler.
Video dapat direkam dalam hitungan detik dan tersebar ke seluruh Indonesia beberapa menit kemudian.
Apa yang terjadi di arena Muktamar akhirnya bukan hanya disaksikan peserta, tetapi juga santri, masyarakat umum, bahkan dunia internasional.
Karena itu setiap tindakan peserta membawa konsekuensi terhadap citra organisasi.
Bayangkan ketika santri diajarkan tentang tawadhu, tasamuh, tawazun, musyawarah, dan penghormatan terhadap perbedaan, tetapi kemudian mereka menyaksikan forum elite organisasinya sendiri diwarnai kericuhan.
Pesan moral apa yang akan mereka tangkap?
Panitia Harus Melakukan Evaluasi
Kericuhan ini juga harus menjadi bahan evaluasi serius bagi penyelenggara.
Apa sebenarnya penyebab ketegangan?
Apakah terdapat persoalan tata tertib?
Apakah terdapat komunikasi yang tidak berjalan?
Apakah mekanisme penyelesaian keberatan peserta tidak cukup efektif?
Ataukah terdapat persoalan pengamanan forum?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab secara terbuka agar masyarakat tidak mengisinya dengan spekulasi.
Jika terdapat pelanggaran, selesaikan sesuai aturan.
Jika terdapat pihak yang dirugikan, berikan ruang untuk menyampaikan keberatan.
Dan jika muncul informasi yang tidak benar mengenai penyebab kericuhan, panitia sebaiknya memberikan klarifikasi.
Transparansi jauh lebih baik daripada membiarkan berbagai tuduhan berkembang liar.
Yang Menang Jangan Jumawa, yang Kalah Jangan Mengamuk
Dalam sebuah kontestasi selalu ada pihak yang menang dan kalah.
Kemenangan tidak boleh membuat seseorang merasa NU telah menjadi miliknya.
Sebaliknya, kekalahan juga tidak boleh membuat seseorang merasa mempunyai alasan untuk merusak forum.
Siapa pun yang akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum PBNU harus menyadari bahwa dirinya bukan hanya Ketua Umum kelompok yang memilihnya.
Ia menjadi Ketua Umum seluruh jam’iyah.
Begitu pula pihak yang kalah harus menunjukkan kedewasaan.
Jika memang mencintai NU, khidmah tidak berhenti hanya karena tidak mendapatkan jabatan.
Jangan Permalukan NU di Rumahnya Sendiri
Tambakberas dan Jombang mempunyai sejarah panjang pesantren dan ulama.
Muktamar yang diselenggarakan di lingkungan dengan tradisi keilmuan dan pesantren yang begitu kuat seharusnya meninggalkan cerita tentang kebijaksanaan para kiai, kedewasaan bermusyawarah, dan persatuan Nahdliyin.
Bukan justru dikenang karena kericuhan.
Karena itu, menurut penulis, seluruh pihak harus melakukan introspeksi.
Muktamar boleh berlangsung keras dalam argumentasi.
Perdebatan boleh panas.
Perbedaan pilihan boleh tajam.
Tetapi semuanya harus berhenti pada batas adab dan aturan organisasi.
- Sebab ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada siapa yang menjadi Ketua Umum PBNU.
Namanya adalah Nahdlatul Ulama.
Jangan sampai jabatan yang hanya berlangsung beberapa tahun justru meninggalkan luka panjang di antara sesama Nahdliyin.
Muktamar boleh panas, tetapi marwah NU jangan sampai jatuh.
Penulis: Moh. Muntholib, S.Pd., M.Pd.
