_Oleh: H. Imam Kusnin Ahmad, S.H. Jurnalis Senior dan Pemerhati Sosial Masyarakat.
*PUBLIK KEMBALI DIKEJUTKAN* dengan konferensi pers Bareskrim Polri pada Selasa, 3 November 2026. Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyampaikan bahwa penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan illegal access. Ketiga tersangka berinisial LSP, AHN, dan EH.
Dalam keterangan tersebut disebutkan bahwa salah satu tersangka berinisial LSP adalah Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang merupakan mantan Kapolri. Dua lainnya adalah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso. Objek yang diduga disadap bukan main-main: nomor Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, hingga pengusaha. Periode dugaan penyadapan disebut terjadi pada 2025-2026, tanpa kaitan dengan penegakan hukum, dan disertai upaya penghapusan jejak log pada Oktober 2026.
Informasi ini tentu menggemparkan. Istana disadap? Presiden disadap oleh pembantunya sendiri? Ini bukan lagi soal teknis kepolisian, ini soal fondasi negara. Namun di tengah kegaduhan ini, kita wajib menahan diri. Tulisan ini memilih untuk tetap berpegang pada satu asas paling fundamental dalam negara hukum: praduga tidak bersalah.
*1. Mengedepankan Asas Praduga Tidak Bersalah*
Asas praduga tidak bersalah atau _presumption of innocence_ dijamin dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Artinya, penetapan tersangka adalah permulaan, bukan akhir dari proses hukum. Tugas Polri menetapkan tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti yang cukup. Namun benar atau tidaknya perbuatan itu, apakah ada niat jahat atau _mens rea_, apakah penyadapan itu ilegal atau justru bagian dari kewenangan yang disalahartikan, semua itu hanya akan teruji di pengadilan yang terbuka, jujur dan adil.
Kita tidak boleh menghakimi LSP, AHN, dan EH di ruang publik sebelum hakim mengetuk palu. Apalagi melibatkan institusi Istana dan Polri yang memiliki kehormatan institusional. Pemberitaan yang menyudutkan tanpa proses pengadilan justru akan melahirkan trial by the press yang berbahaya bagi demokrasi.
Oleh karena itu, netralitas pemberitaan dan opini menjadi penting. Kita hormati kerja Bareskrim yang berani membongkar dugaan kasus di lingkaran paling dekat kekuasaan. Sekaligus kita hormati hak para tersangka untuk didampingi penasihat hukum dan membela diri.
*2. Payung Hukum Penyadapan di Indonesia Sangat Ketat*
Mengapa penyadapan ilegal dianggap kejahatan serius? Karena Indonesia menganut rezim yang sangat ketat soal penyadapan. Penyadapan tidak bisa dilakukan sembarangan, bahkan oleh aparat sekalipun.
Beberapa pasal yang relevan menjadi dasar penulisan ini:
*a. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):*
Pasal 31 ayat (1) dan (2): Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.
Pasal 31 ayat (3): Pengecualian berlaku untuk penyadapan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan institusi penegak hukum lain sesuai undang-undang.
Pasal 32 ayat (1) s.d (3): Larangan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain.
Pasal 30 ayat (1) (2) (3): Larangan illegal access, mengakses komputer atau sistem elektronik orang lain tanpa hak.
Ancaman pidana pada Pasal 47 UU ITE: Pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 800 juta untuk penyadapan ilegal, dan Pasal 48 untuk penghapusan data.
*b. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru (berlaku efektif 2026):*
Pasal 433: Setiap orang yang tanpa hak melakukan penyadapan dipidana penjara maksimal 4 tahun.
Pasal 434: Penyadapan yang dilakukan pejabat dengan menyalahgunakan kewenangan pemberatan pidana sepertiga.
*c. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi:*
Pasal 40: Setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi.
Pasal 56: Ancaman pidana 15 tahun penjara.
*d. UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara:*
Pasal 31-32: Penyadapan oleh intelijen hanya dapat dilakukan dengan persyaratan ketat, harus ada izin khusus dan hanya untuk kepentingan keamanan nasional yang sangat mendesak, bukan untuk kepentingan politik praktis.
*e. Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2010 dan SOP Penyadapan:* Penyadapan untuk kepentingan penyidikan wajib ada surat perintah, ada kontrol dari atasan, ada izin pengadilan untuk kasus tertentu, dan ada berita acara serta log yang tidak boleh dihapus.
Dari konstruksi hukum ini terlihat jelas: Jika dugaan Bareskrim benar bahwa penyadapan dilakukan pada 2025-2026 tanpa kaitan penegakan hukum dan log dihapus pada Oktober 2026, maka itu masuk kategori pelanggaran berat. Penghapusan log menunjukkan adanya _obstruction of justice_. Namun sekali lagi, ini masih dugaan yang harus dibuktikan.
*3. Bahaya Terbesar: Perang Bintang dan Royoan Jabatan*
Yang lebih mengkhawatirkan dari kasus pidananya sendiri adalah buntut politiknya. Sejarah Indonesia mencatat istilah “Perang Bintang” — konflik antar jenderal, antar faksi kekuasaan di lingkaran istana yang saling berebut pengaruh.
Jika kasus ini dikelola dengan tidak hati-hati, yang terjadi bukan penegakan hukum, tapi perang bintang jilid baru. Satu faksi ingin menjatuhkan faksi lain. Jabatan Kepala Staf Kepresidenan, jabatan Kapolri, jabatan menteri, semua menjadi taruhan. Istilah Jawa yang tepat adalah _royoan jabatan_ — saling rebutan kursi.
Ketika para bintang berperang, siapa yang jadi korban? Rakyat.
Kita punya pengalaman pahit. Ketika elit sibuk bertarung, stabilitas terganggu. Harga pasar naik, investor menahan modal, nilai tukar goyah, program makan bergizi, swasembada pangan, dan hilirisasi yang sedang digenjot Presiden Prabowo bisa terhambat. Rakyat di bawah, seperti warga Blitar Raya yang sedang berjuang dengan harga gabah dan pupuk, yang akan menanggung akibatnya.
Rakyat tidak butuh tontonan jenderal saling sadap. Rakyat butuh kepastian hukum dan negara yang stabil.
*4. Dampak Luas Bagi Stabilitas Negara*
Penyadapan terhadap Presiden adalah isu keamanan nasional. Dalam doktrin ketatanegaraan, Presiden adalah simbol kedaulatan negara. Jika nomor pribadinya bisa disadap oleh lingkaran dalamnya sendiri, maka rahasia negara terancam. Komunikasi dengan kepala negara lain, arahan pertahanan, kebijakan ekonomi strategis, semua bisa bocor.
Ini juga merusak kepercayaan publik terhadap Istana dan Polri. Polri yang sedang dalam agenda reformasi untuk menjadi presisi dan humanis akan kembali dicap sebagai alat politik. Istana akan dianggap tidak solid.
Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak boleh setengah-setengah.
Apa yang harus dilakukan?
Pertama, Presiden harus mengambil jarak dan membiarkan proses hukum berjalan independen. Jangan ada intervensi. Bareskrim harus diberi ruang untuk bekerja profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
Kedua, DPR melalui Komisi III dan Komisi I harus menggunakan fungsi pengawasan, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memastikan SOP penyadapan diperketat dan diaudit. Perlu RUU Penyadapan yang selama ini tertunda segera disahkan agar ada satu undang-undang khusus, bukan tersebar di banyak UU.
Ketiga, semua pihak menahan diri untuk tidak menggiring opini menjadi perang bintang. Media harus berimbang, tidak menghakimi. Tokoh politik tidak memanfaatkan kasus ini untuk menjatuhkan lawan.
*Penutup: Kembalikan pada Hukum, Bukan pada Kekuasaan*
Kasus dugaan penyadapan Istana ini adalah ujian besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan bagi kematangan demokrasi kita. Apakah kita mampu menegakkan hukum terhadap orang-orang yang sangat dekat dengan kekuasaan? Apakah kita mampu tetap menjunjung praduga tidak bersalah di tengah godaan untuk menghakimi?
Jawabannya harus ya. Hukum harus menjadi panglima, bukan jabatan.
Jangan sampai karena royoan jabatan segelintir elit, rakyat yang sengsara. Jangan sampai karena perang bintang, negara menjadi tidak stabil. Stabilitas adalah harga mati. Tanpa stabilitas, tidak ada pembangunan, tidak ada kesejahteraan.
Mari kita kawal kasus ini dengan kepala dingin, dengan tetap berpegang pada asas praduga tidak bersalah, dengan tetap netral dan berimbang. Biarkan pengadilan yang memutus, bukan media sosial.
Semoga kebenaran materiil segera terungkap, dan jika terbukti bersalah, hukum seberat-beratnya, jika tidak terbukti, nama baik dipulihkan. Itulah keadilan.*Wallahu A’lam Bisshawab*.
–
