BLITAR — Sebanyak 100 unit rumah tidak layak huni di wilayah Kota Blitar, Jawa Timur, telah resmi selesai diperbaiki melalui program bantuan bedah rumah yang bersumber dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2026. Jumlah tersebut merupakan tahap pertama dari total alokasi kuota yang telah disetujui untuk Kota Blitar tahun ini.
Secara keseluruhan, Kota Blitar menerima jatah sebanyak 784 unit rumah yang akan direnovasi pada program tahun ini. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar, Erlin Ferida Kusnawati, menyampaikan bahwa proses pengerjaan bagi 684 unit sisanya saat ini terus berjalan melalui tahapan verifikasi kelayakan dan pengusulan teknis kepada Balai Perumahan Jawa Timur.
“Untuk program bedah rumah dari Kementerian PKP pada tahun 2026 ini, Kota Blitar mendapat kuota sebanyak 784 calon penerima. Per hari ini, sebanyak 100 titik telah selesai diperbaiki,” jelas Erlin dalam keterangannya, Jumat (30/10/2026).
Pemerintah Daerah Kota Blitar memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran pelaksanaan program tersebut, khususnya dalam tahap pendataan awal dan pemeriksaan langsung kondisi rumah warga di lapangan. Verifikasi dilakukan secara cermat dan menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap rumah yang diusulkan benar-benar memenuhi syarat serta sangat membutuhkan perbaikan. Hasil verifikasi tersebut juga menjadi dasar bagi pihak dinas untuk mengusulkan penambahan nama calon penerima kepada Kementerian PKP apabila di lapangan ditemukan warga lain yang memenuhi kriteria namun belum terdata sebelumnya.
Sementara itu, proses verifikasi lanjutan serta penanganan administrasi dan teknis pengusulan ditangani langsung oleh Balai Perumahan Jawa Timur yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam program ini.
Erlin menyampaikan keyakinannya bahwa seluruh rangkaian program bedah rumah ini dapat diselesaikan tepat waktu sesuai target pada akhir tahun 2026. Penilaian tersebut didasari atas pengalaman tim pelaksana serta adanya sistem pemantauan berkala yang terus berjalan di lokasi-lokasi pengerjaan.
“Insyaallah bisa selesai tahun ini, karena tim dari balai sudah berpengalaman dan juga selalu dimonitor kemajuannya. Kami dari pemerintah daerah terus mendukung dan memfasilitasi kegiatan tersebut agar berjalan lancar,” ujarnya.
Dalam skema bantuan ini, setiap rumah tangga penerima manfaat memperoleh alokasi dana sebesar Rp20 juta per unit. Rinciannya, sebesar Rp17,5 juta dialokasikan untuk pembelian bahan bangunan, sedangkan Rp2,5 juta sisanya digunakan untuk membayar upah tenaga kerja. Skema ini dirancang agar selain memperbaiki kualitas hunian warga, program ini juga sekaligus membantu meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat lokal melalui penyerapan tenaga kerja sekitar.
Pemerintah Kota Blitar berharap alokasi kuota program serupa dapat kembali diperoleh pada tahun anggaran 2027 mendatang, sehingga dapat menjangkau lebih banyak warga yang masih membutuhkan bantuan perbaikan rumah. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah daerah dalam mewujudkan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi seluruh masyarakat Kota Blitar.
“Semoga pada tahun 2027 kami kembali mendapatkan kuota program bedah rumah. Sehingga kami dapat terus berkontribusi mewujudkan rumah yang layak huni bagi seluruh warga Kota Blitar,” pungkas Erlin Ferida Kusnawati.
*ANALISIS KRITIS*
Kekuatan program:
– Pembagian anggaran yang seimbang — 87,5% untuk bahan bangunan dan 12,5% untuk upah tenaga kerja, membantu sekaligus meningkatkan ekonomi lokal.
– Verifikasi ganda — Dinas terkait melakukan verifikasi lapangan sebelum diusulkan ke balai pusat, mengurangi risiko ketidaktepatan sasaran.
– Transparansi anggaran — Besaran dan rincian dana diumumkan secara terbuka.
– Ada harapan keberlanjutan — Pemerintah daerah secara aktif mengajukan permohonan untuk tahun berikutnya
Catatan perhatian:
– Kecepatan pelaksanaan — Masih tersisa 684 unit yang harus diselesaikan dalam waktu sekitar 2 bulan sisa tahun anggaran, diperlukan pemantauan ketat agar tidak terburu-buru dan kualitas tetap terjaga.
– Kriteria penerima — Perlu dipastikan tidak ada penyalahgunaan data, terutama bagi warga yang rumahnya sebenarnya sudah layak namun masuk daftar penerima.
– Keberlanjutan program — Kuota 2027 belum pasti tersedia, sehingga warga yang belum terlayani perlu diberi informasi yang jelas dan realistis.*Imam Kusnin Ahmad*
