Oleh: Imam Kusnin Ahmad SH.Jurnalis Senior Jawa Timur.
*Pendahuluan*
Pada 13 Oktober 1973, majalah TEMPO memuat sebuah tulisan yang sederhana judulnya namun menggugah kesadaran pembaca secara mendalam.
Tulisan berjudul “Awas, Ada Intelektuil!” itu ditulis oleh H. Mahbub Djunaidi — sosok yang dikenal tidak hanya sebagai pengamat sosial-politik, tetapi juga sebagai wartawan senior, politikus, sekaligus penulis humor yang legendaris.
Judulnya sengaja dibuat terdengar mengkhawatirkan, seolah kehadiran kaum berpendidikan tinggi adalah sebuah ancaman bagi masyarakat. Namun justru di balik judul yang provokatif inilah, Mahbub Djunaidi menyampaikan sebuah renungan yang sangat dalam, jujur, dan tajam tentang kedudukan, peran, serta masalah mendasar yang dihadapi kaum intelektual di tengah masyarakat dan kekuasaan. Tulisan ini tidak bermaksud menakuti-nakuti pembaca. Ia justru mengajak kita semua — baik masyarakat, penguasa, maupun para intelektual sendiri — untuk melihat secara jernih mengapa orang-orang yang berpikir kritis sering kali diposisikan di tempat yang samar-samar: dibutuhkan sekaligus dicurigai, dihormati sekaligus dijauhi, diundang saat diperlukan namun dibungkam saat mulai mengingatkan.
*Profil Singkat Penulis: H. Mahbub Djunaidi*
Sebelum mengurai isi tulisan, ada baiknya kita mengenal lebih dekat siapa sebenarnya sosok di balik tulisan ini, karena gaya dan cara pandang seorang penulis tak lepas dari kepribadian dan perjalanan hidupnya.
H. Mahbub Djunaidi adalah sosok yang unik dalam dunia jurnalisme dan sastra Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada tahun 1965, kemudian dipercaya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Nahdlatul Ulama untuk periode 1977 hingga 1982.
Karyanya di bidang sastra juga diakui secara luas ketika ia meraih juara dalam sayembara yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1975.
Sebagai seorang wartawan, Mahbub dikenal sangat produktif dan disiplin luar biasa. Ia mampu menyelesaikan satu hingga dua tajuk rencana koran setiap hari, hanya dalam waktu sekitar satu hingga dua jam — dan ia melakukannya selama bertahun-tahun tanpa kenal lelah. Puncak karyanya di dunia jurnalisme terlihat jelas pada rubrik mingguan yang ia kelola di harian Kompas, berjudul “Asal Usil”, yang berjalan konsisten selama hampir sembilan tahun, dari 23 November 1986 hingga 8 Oktober 1995.
Tercatat ada 236 tulisan yang dimuat dalam rubrik tersebut — sebuah angka yang membuktikan ketekunan dan konsistensinya dalam menyampaikan pesan-pesan sosial kepada masyarakat luas.
Tiga ciri utama yang menonjol dalam diri Mahbub Djunaidi sekaligus mewarnai seluruh karyanya adalah: seorang politikus yang memahami dinamika kekuasaan, seorang wartawan yang taat pada fakta dan kebenaran, dan seorang humoris yang menyayangi kemanusiaan. Ketiga identitas ini menyatu harmonis, menjadikannya penulis yang tidak mudah digantikan oleh siapa pun.
*Filosofi dan Gaya Penulisan Mahbub Djunaidi*
Gaya tulisan Almarhum Mahbub Djunaidi sangat khas dan sulit ditiru. Sebagai pribadi yang dikenal ringan, ceria, dan kocak dalam pergaulan sehari-hari, sifat ini terbawa ke dalam setiap kalimat yang ia tuliskan.
Tulisan-tulisan mantan Ketua Umum PWI ini terasa santai, seolah-olah pembaca sedang mendengarkan seseorang bercerita sambil bercanda di teras rumah. Namun mereka yang membaca dengan saksama akan menyadari bahwa di balik kelucuan dan keluwesan bahasanya, tersimpan persoalan-persoalan serius yang sedang dihadapi bangsa.
Kecintaan aktivis HMI lalu mendirikan PMII terhadap karya sastra Rusia sangat mempengaruhi cara menulisnya. Menurut pengamatannya, sastra Rusia banyak melahirkan karya-karya yang sarat dengan kritik tajam, namun disampaikan secara halus, cerdas, dan penuh satire — tidak menabuh genderang perang, namun meninggalkan kesadaran yang mendalam di hati setiap pembacanya.
Inilah yang kemudian diadopsi Mahbub dalam tulisan-tulisannya: menyampaikan kritik sosial dan politik yang sebenarnya cukup berat dan sensitif, namun dibungkus dengan bumbu humor dan keindahan bahasa sehingga terasa ringan diterima.
Pilihan untuk menggunakan gaya jenaka dan penuh satire bukanlah kebetulan semata. Mahbub sendiri menjelaskan alasannya secara tegas saat berceramah di Teater Arena, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada tanggal 8 April 1974.
Ia berkata bahwa setiap orang butuh tertawa, sama seperti setiap orang butuh udara segar untuk bernapas. Mengkritik dengan gaya humor, katanya, jauh lebih bijaksana dibandingkan mengkritik dengan nada tinggi dan menuduh.
Jika seseorang membaca kritik yang disampaikan dengan kemarahan, reaksi pertamanya biasanya adalah membela diri dan menutup telinga. Sebaliknya, jika pesan yang sama disampaikan dengan senyum dan kelucuan, pembaca akan tersenyum dulu, lalu perlahan memahami maksud yang tersirat. Objek yang dikritik pun tidak merasa dipermalukan, namun tetap terguncang dan merenung. Inilah kebijaksanaan Mahbub Djunaidi: menyentuh akal sehat melalui pintu hati yang rileks.
Mahbub juga menekankan pentingnya menyatukan tiga dunia yang sering dianggap terpisah: jurnalistik, politik, dan sastra. Baginya, ketiganya memiliki keterkaitan yang sangat erat dan intim. Jurnalistik menyajikan fakta, politik menyangkut nasib dan keadilan rakyat, sedangkan sastra memberikan kehalusan, kepekaan, dan kedalaman makna.
Jika ketiga unsur ini dipisahkan, tulisan akan menjadi kering, garing, dan keras — seperti makanan yang lezat namun tidak memiliki rasa. Wartawan yang menghayati sastra, menurut Mahbub, akan selalu lebih baik daripada yang tidak, karena sastra mengajarkan kepekaan terhadap kemanusiaan di balik setiap berita yang ditulisnya.
*Uraian dan Penjelasan Esai “Awas, Ada Intelektuil!”*
*A. Intelektual: Di Antara Dukun dan Orang Berbahaya*
H.Mahbub Djunaidi membuka esai ini dengan sebuah perumpamaan yang sederhana namun sangat tajam: “Kaum intelektuil itu tak ubahnya ibarat wadam atau dukun. Kedudukannya samar-samar.” Sebagian orang menolak kehadiran mereka, sebagian lain menerimanya dengan tangan terbuka.
Sebagian sangat membutuhkan pemikiran mereka, sebagian lain justru membenci dan mengutuk keberadaan mereka. Sikap ambivalen ini tidak hanya muncul dari satu kelompok masyarakat tertentu saja, melainkan terlihat merata — dari kaum Kanan, Tengah, Kiri, bahkan dari mereka yang tidak memihak pada aliran pemikiran apa pun. Semua orang tampaknya memiliki perasaan yang terbelah ketika berhadapan dengan orang-orang yang berani berpikir secara mendalam dan berbeda dari kebiasaan umum.
Penulis kemudian mencontohkan fenomena serupa dari berbagai belahan dunia untuk menunjukkan bahwa ketidakpercayaan terhadap kaum intelektual bukanlah penyakit lokal semata.
Di Amerika Serikat, Presiden Eisenhower dan Senator McCarthy sangat curiga terhadap kaum intelektual, bahkan menuduh mereka hanya pandai berbicara lebih banyak dari yang diperlukan, terlalu kritis terhadap pendapat orang lain, dan tidak setia pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
Di Tiongkok, di bawah pemerintahan Mao Zedong, kaum intelektual justru menjadi sasaran penganiayaan besar-besaran dalam peristiwa Revolusi Kebudayaan — dituduh sembarangan, diburu seperti tikus, dan diusir dari masyarakat. Namun yang ironis, setelah keadaan menjadi kacau dan bangsa mengalami kesulitan besar, pemerintah baru menyadari bahwa jasa mereka tetap dibutuhkan.
Seruan “penyatuan dan pendidikan kembali kaum intelektual” pun dimunculkan, padahal kerusakan sosial-psikologisnya sudah terlanjur terjadi. Mahbub mengingatkan kita bahwa menjadikan kelompok tertentu sebagai kambing hitam memang mudah dilakukan, tetapi biaya yang harus dibayar oleh seluruh bangsa sering kali jauh lebih mahal daripada yang dibayangkan.
*B. Ketika Intelektual Masuk ke Dalam Kekuasaan*
Pengamatan menarik lainnya yang disampaikan Mahbub adalah fenomena yang sangat nyata namun jarang disadari banyak orang: begitu seorang intelektual diangkat menjadi pejabat, menteri, atau menduduki jabatan dalam pemerintahan, ia seketika dianggap “bukan lagi bagian dari kaum intelektual”. Ia dianggap telah pindah kubu, keluar dari lingkaran kaum yang berpikir bebas dan kritis.Fenomena ini dikutip dari Norman Podhoretz, editor majalah Commentary, yang berkunjung ke Jakarta saat itu.
Mahbub Djunaidi menyoroti hal ini bukan untuk membenci para intelektual yang masuk pemerintahan, melainkan untuk merenungkan: mengapa masyarakat kita sulit menerima seseorang yang sekaligus berkuasa dan tetap berpikir kritis? Apakah memang tidak mungkin menjadi pelayan negara yang jujur sekaligus tetap menjaga kebebasan berpikirnya? Atau justru penguasa yang tidak nyaman memiliki orang-orang cerdas di dekatnya yang berani mengingatkan saat ada yang keliru?
*C. Diskusi ITB: Ilmu Pengetahuan Harus Berpijak pada Rakyat*
Pada September 1973, Keluarga Mahasiswa ITB mengadakan “Diskusi Besar” dengan tema “Solidaritas Teknologi Bagi Pengembangan Nasional”. Kegiatan ini sebenarnya sangat penting karena menyangkut peran perguruan tinggi — bukan hanya ITB, tetapi seluruh lembaga pendidikan tinggi — dalam pembangunan bangsa. Mahasiswa sedang berusaha merumuskan bentuk organisasi kemahasiswaan yang tepat agar institusi pendidikan benar-benar milik rakyat, bukan milik kelompok tertentu.
Berbagai pandangan muncul dalam diskusi tersebut, dan Mahbub Djunaidi menyajikannya dengan gaya khasnya — ringan namun sarat makna:
Dr. Melly G. Tan dari Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional (Leknas) mengingatkan agar manusia tidak diperbudak oleh teknologi. Komputer secanggih apa pun, katanya, tidak lebih cerdas dari otak seekor semut. Pembangunan teknologi harus menciptakan lapangan kerja yang luas dan pemerataan pendapatan, bukan sebaliknya menggantikan manusia sehingga banyak yang kehilangan pekerjaan.
Dr. Astrid S. Susanto dari Universitas Padjadjaran menegaskan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh berdiri sendiri terlepas dari masyarakat yang menerimanya. Jurang nilai antara kehidupan kota dan desa harus dipahami dengan benar, agar pembangunan tidak menimbulkan konflik sosial. Perguruan tinggi di Indonesia terlalu banyak bergantung pada buku-buku dari luar negeri dan kurang memahami realitas kehidupan masyarakat sendiri.
Prof. Dr. Harsojo menambahkan bahwa teknologi yang dikembangkan harus disesuaikan dengan budaya dan tata nilai masyarakat setempat, jangan menjadi barang asing yang dipaksakan dari luar. Perguruan tinggi harus berkembang secara utuh — fasilitas fisiknya modern, namun jiwa dan semangatnya tetap memahami masyarakat tempat mereka berada.
Semua pandangan ini menunjukkan satu hal penting yang disadari oleh kaum intelektual saat itu: ilmu pengetahuan tidak ada tujuannya jika tidak digunakan untuk memanusiakan manusia.
*D. Tuduhan “Angkuh” dan Kebebasan Berbeda Pendapat*
Di bagian akhir tulisannya, Mahbub Djunaidi menyebutkan sebuah kejadian menarik di sidang pleno DPR. Seorang anggota dewan justru menuduh kaum intelektual itu “angkuh”. Mahbub tidak membantah secara langsung, tetapi mengajak pembaca merenung: apakah seseorang disebut angkuh hanya karena pendapatnya berbeda dari pendapat mayoritas atau penguasa? Apakah menyampaikan kebenaran yang tidak nyaman didengar adalah bentuk kesombongan?
Ia mengingatkan bahwa kejeniusan, keberanian, dan kebebasan berpikir kadang memang terlihat menyendiri, tetapi itu tidak sama dengan kegilaan atau keangkuhan. Pengecualian tidak boleh dijadikan aturan umum. Jangan pernah serahkan nasib bangsa ini kepada mereka yang takut mendengar pendapat berbeda, yang membungkam kritik, dan yang merasa paling benar sendirian.
*Analisis Kritis dan Relevansi Masa Kini*
Esai “Awas, Ada Intelektuil!” ditulis lebih dari setengah abad yang lalu, namun isinya masih terasa sangat relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia hari ini. Masih terlihat jelas betapa seringnya orang yang berpikir kritis, yang menyampaikan fakta yang tidak nyaman, yang mengingatkan saat ada penyimpangan — masih diposisikan di tempat yang tidak nyaman: dicurigai, diisolasi, diberi cap negatif, bahkan dijadikan musuh.
Pertanyaan mendasar yang diajarkan Mahbub Djunaidi kepada kita semua adalah: apakah kita benar-benar mencintai kebenaran, atau hanya suka mendengar apa yang kita ingin dengar? Apakah kita membutuhkan orang-orang cerdas hanya saat ingin menyelesaikan masalah, lalu mengabaikan mereka saat mereka mengingatkan kita agar tidak salah jalan?
Gaya penyampaiannya yang humoris mengajarkan kita sesuatu yang sangat berharga: perubahan tidak harus selalu dimulai dengan pertengkaran dan bentrokan. Kadang, satu senyuman, satu sindiran yang cerdas, satu cerita yang menyentuh hati — mampu membuka pikiran jauh lebih efektif daripada berjam-jam pidato yang keras dan menuduh. Tawa bukan tanda tidak serius. Ia justru cara yang lebih cerdas untuk menyampaikan hal-hal yang penting.
*Penutup*
H. Mahbub Djunaidi mengajarkan kita bahwa kebenaran tidak harus disampaikan dengan berteriak. Bahwa mengingatkan orang lain tidak perlu dengan cara menuduh dan mempermalukan. Bahwa kaum intelektual bukanlah musuh masyarakat, melainkan mitra berpikir yang harus didengar, dikritisi, dan diperbaiki bersama — bukan dibungkam atau diusir.
Bangsa yang sehat adalah bangsa yang berani mendengar suara-suara berbeda. Dan pembaca yang bijaksana adalah mereka yang mampu tersenyum saat membaca kelucuan di permukaan tulisan, sekaligus menangkap kebenaran yang tersembunyi di dalamnya — persis seperti yang selalu dilakukan oleh H. Mahbub Djunaidi, wartawan, politikus, dan humoris yang menyindir dengan tawa.Penulis: H. Mahbub Djunaidi.Sumber Asli: Majalah TEMPO, 13 Oktober 1973, Th. III, No. 32.
*Wallahu A’lam Bisshawab.*
