Oleh: Imam Kusnin Ahmad SH. Jurnalis Senior Jawa Timur. Pemerhati Sosial Masyarakat.
*BAYANGKAN DIRI ANDA* sedang berdiri di tanah haram, hati penuh haru dan syukur karena akhirnya mimpi seumur hidup terwujud — bisa menjejakkan kaki di Baitullah. Atau sebaliknya, bayangkan Anda sedang menanti keberangkatan, koper sudah siap, doa sudah terpanjatkan, tiket sudah digenggam erat.
Namun tiba-tiba, berita tak menentu datang: ada gejolak di kawasan yang akan dituju. Penerbangan terganggu. Rute udara berubah. Dan yang paling berat: rasa cemas mulai merayap di hati — bagi jemaah yang sudah ada di sana, maupun keluarga yang menanti kepulangan di tanah air.
Inilah yang sedang dirasakan sebagian jemaah umrah Indonesia belakangan ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah, khususnya seputar Riyadh akibat konflik Saudi-Houti, keamanan dan kenyamanan jemaah umrah menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, menyampaikan pesan penting ini dengan nada yang tegas namun penuh kepedulian di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
*Urai dan Penjelasan*
Pertama, isu utamanya bukan sekadar penundaan penerbangan. Lebih dari itu, pembatasan rute udara di kawasan Riyadh serta kota-kota transit di Teluk seperti Abu Dhabi dan Dubai berdampak langsung pada perjalanan pulang-pergi ratusan bahkan ribuan jemaah.
Gangguan ini menimbulkan tiga masalah utama: jemaah tertahan di bandara atau hotel tanpa kejelasan waktu berangkat/pulang, biaya tambahan akibat perpanjangan masa tinggal yang belum tentu tertutup, dan yang paling mendasar — ketidakpastian informasi yang memicu kepanikan di dua tempat sekaligus: di lokasi kejadian dan di rumah-rumah keluarga yang menanti di Indonesia.
Kedua, peran Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjadi sangat krusial di momen ini. Tidak cukup hanya dengan mengandalkan laporan dari penyelenggara perjalanan ibadah. Diperlukan pemantauan langsung, pemetaan data yang akurat, dan komunikasi yang terbuka.
Maman menegaskan: “Kemenhaj harus memastikan setiap jemaah yang terdampak terpantau dengan baik. Jangan sampai ada jemaah yang terlantar, kesulitan informasi, atau bingung meminta bantuan.” Ini adalah peringatan sekaligus pengingat bahwa negara hadir di setiap langkah jemaahnya, bahkan di negeri orang.
Ketiga, sinergi lintas lembaga adalah kunci. Kemenhaj tidak bisa bekerja sendirian. Diperlukan kerja sama erat dengan Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, serta para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Masing-masing punya peran: Kemenhaj memastikan standar pelayanan ibadah, perwakilan negara menjamin perlindungan warga negara di luar negeri, dan PPIU yang berada di garis depan memberikan layanan langsung kepada jemaah. Jika satu mata rantai lemah, jemaah yang akan menanggung akibatnya.
Keempat, posko pengaduan dan hotline resmi bukan sekadar fasilitas pelengkap. Ia adalah jembatan harapan. Ketika jemaah tertahan di bandara di negara asing, ketika keluarga di Indonesia mendengar berita simpang siur, hal pertama yang mereka cari adalah seseorang yang bisa dihubungi, yang bisa memberi kepastian, bukan sekadar penjelasan yang menggantung.
Kejelasan mengenai kapan terbang ulang, di mana akan menginap, dan bagaimana prosedur selanjutnya — informasi-informasi sederhana inilah yang menenangkan hati lebih dari sekadar jaminan keamanan fisik.
*Analisis Kritis*
Pertama, kita perlu mengakui bahwa jemaah umrah adalah kelompok yang rentan. Banyak di antaranya berusia lanjut, tidak fasih berbahasa asing, berada di lingkungan yang baru pertama kali mereka kunjungi, dan membawa beban harapan serta biaya yang tidak sedikit.
Ketika terjadi krisis, mereka bukan turis biasa yang bisa dengan mudah mencari alternatif perjalanan. Mereka datang dengan kebutuhan spiritual yang tinggi namun kemampuan adaptasi darurat yang terbatas. Oleh karena itu, standar perlindungan bagi mereka harus lebih tinggi dibandingkan wisatawan biasa.
Kedua, kesenjangan informasi adalah musuh terbesar dalam situasi darurat. Di era media sosial, kabar burung bergerak lebih cepat daripada berita resmi.
Jika pemerintah terlambat menyampaikan informasi yang jelas dan tenang, ruang itu akan diisi oleh ketakutan dan spekulasi. Maman menekankan pentingnya data yang akurat di lapangan, bukan laporan umum. Ini sangat penting — karena setiap jemaah punya kondisi berbeda. Ada yang perlu diperpanjang masa menginapnya, ada yang perlu dialihkan rute penerbangannya, ada yang membutuhkan bantuan medis. Penanganan satu untuk semua tidak akan efektif.
Ketiga, ada pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara transparan: siapa yang menanggung biaya tambahan akibat penundaan ini?
Apakah pemerintah, maskapai penerbangan, atau jemaah sendiri? Jika hal ini tidak segera dijelaskan, kekhawatiran keluarga akan bertambah — bukan hanya cemas soal keselamatan, tetapi juga soal biaya yang harus dikeluarkan mendadak. Kemenhaj perlu memberikan pedoman yang jelas mengenai hal ini.
Keempat, kesiapan mitigasi darurat bukanlah pekerjaan yang dilakukan saat krisis sudah terjadi. Ia seharusnya sudah dirancang jauh sebelumnya. Apakah sudah ada prosedur baku ketika rute udara tertutup? Apakah sudah ada daftar hotel cadangan? Apakah sudah ada skema komunikasi darurat?
Jika pertanyaan-pertanyaan ini baru dijawab saat kejadian, maka itu sudah terlambat. Situasi ini seharusnya menjadi pelajaran berharga untuk menyempurnakan protokol ke depan — karena ketidakpastian geopolitik di kawasan itu bisa terjadi kapan saja.
Kelima, iman dan ketenangan hati memang sangat penting. Mengimbau jemaah untuk tetap tenang adalah pesan yang bijak.
Namun ketenangan itu tidak bisa hanya diminta, ia harus didukung oleh ketersediaan informasi yang meyakinkan. Orang akan tenang ketika mereka tahu ada yang menjaga mereka, ada yang bisa dihubungi, dan ada solusi yang sedang diupayakan. Tanpa itu, seruan untuk tetap tenang hanya akan menjadi kata-kata kosong.
*Ibadah yang Dilindungi Negara*
Beribadah ke tanah suci adalah kebutuhan tertinggi bagi jutaan umat Islam di Indonesia. Negara tidak mengatur urusan hati manusia, tetapi negara wajib menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan warganya ketika mereka menunaikan ibadah.
Inilah yang dimaksud Kiai Maman Imanul Haq — bahwa kebijakan negara harus selalu berpihak pada keamanan jemaah, di mana pun mereka berada.
Pesan terpenting dari semua ini sederhana namun berat tanggung jawabnya: jangan biarkan satu pun jemaah Indonesia merasa sendirian di negeri asing. Jangan biarkan keluarga di rumah gelisah tanpa kepastian. Jangan biarkan ketidakpastian informasi memperburuk situasi yang sudah sulit.
Kepada jemaah yang sedang berada di sana atau yang berencana berangkat, tetaplah tenang dan ikuti arahan petugas. Kepada keluarga di rumah, percayalah bahwa banyak pihak sedang bekerja memastikan keselamatan orang-orang yang Anda cintai.
Dan kepada pihak berwenang — Kemenhaj, Kementerian Luar Negeri, KBRI, KJRI, dan seluruh penyelenggara — langkah cepat, informasi terbuka, dan koordinasi yang erat adalah doa nyata yang sedang ditunggu oleh ribuan hati saat ini.
Karena pada akhirnya, ibadah yang baik adalah ibadah yang aman. Dan negara yang baik adalah negara yang selalu hadir, terutama di saat-saat paling mendesak bagi warganya, di mana pun mereka berada.*Wallahu A’lam Bisshawab*
