Oleh: Imam Kusnin Ahmad SH. Jurnalis Senior Jawa Timur.
*DUNIA POLITIK* Indonesia kembali dihantam polemik yang menguji ingatan, konsistensi, dan kejujuran para pemangku kepentingan demokrasi. Mantan Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, melontarkan peringatan keras yang sekaligus menjadi pertanyaan terbuka bagi dua tokoh publik: Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dan Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani. Isunya bukan hal sepele — menyangkut proses lahirnya aturan yang menjadi pintu masuk salah satu calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
*Uraian Peristiwa*
Kisah bermula ketika Ahmad Doli Kurnia pada Kamis, 8 Oktober 2026, menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (3) dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 — pasal yang dianggap meloloskan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka — tidak pernah dibahas dalam rapat-rapat di Komisi II DPR. Doli mengaku tidak mengetahui adanya pasal tersebut dan menduga ada “penyelundupan” aturan yang terjadi tanpa sepengetahuan pihak-pihak terkait.
Namun pernyataan itu dibantah tegas oleh Hasyim Asy’ari. Mantan Ketua KPU itu membeberkan fakta bahwa dokumen kesimpulan hasil Rapat Dengar Pendapat pembahasan draf PKPU 19/2023 telah ditandatangani bersama — termasuk oleh Ahmad Doli Kurnia selaku Ketua Komisi II DPR saat itu. Hadir pula di sana perwakilan Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri. Artinya, semua pihak hadir, semua pihak menandatangani, dan tidak ada satu pun yang keberatan saat itu.
Saking geramnya, Hasyim menggunakan analogi yang menusuk: “Saya membayangkan Malaikat Munkar dan Nakir bertanya: Apakah saudara hadir? Apakah tahu isinya? Apakah ikut menyetujui?” Lalu ia menutup dengan seruan yang kini viral: “Lupa boleh, munafik jangan.”
*Ulasan dan Analisis Kritis*
Pertama, ini adalah soal tanggung jawab kolektif. Dalam sistem ketatanegaraan kita, rapat pembahasan aturan negara bukan percakapan warung kopi. Ada notulensi, ada draf, ada tanda tangan persetujuan. Jika dokumen itu ada dan ditandatangani, lalu setelah sekian lama ada yang mengaku tidak tahu, maka ada dua kemungkinan: memang benar-benar lupa, atau sengaja mengingkari fakta demi kepentingan tertentu. Jika yang pertama, itu kelalaian serius. Jika yang kedua, itu pelanggaran kepercayaan publik yang jauh lebih berat.
Kedua, istilah “penyelundupan pasal” menjadi aneh jika semua pihak yang menandatangani ternyata adalah pihak yang sama yang kini menuduh. Penyelundupan berarti ada yang diam-diam memasukkan tanpa sepengetahuan. Tapi di sini, tanda tangan ada di atas meja. Maka yang terjadi justru sebaliknya — pasal itu lahir dalam persetujuan bersama. Mengapa baru setelah persoalan ini menjadi kontroversial di ruang publik, ada yang tiba-tiba merasa tidak tahu-menahu?
Ketiga, seruan “lupa boleh, munafik jangan” menyentuh inti masalah etika bernegara. Lupa adalah kelemahan manusiawi yang wajar. Tapi mengingkari fakta yang ada di depan mata, apalagi disertai tuduhan kepada pihak lain, itu bukan sekadar lupa — itu upaya membangun narasi baru yang memutarbalikkan sejarah demi membersihkan citra diri sendiri. Ini sangat berbahaya bagi demokrasi karena rakyat jadi bingung: mana yang benar, mana yang rekayasa?
Keempat, keheningan Doli dan Arsul Sani hingga saat ini juga menimbulkan pertanyaan besar. Jika ada yang keliru dalam dokumen tanda tangan itu, jelaskan di mana letak kesalahannya. Jika memang benar-benar tidak membaca sebelum menandatangani, itu pengakuan kelalaian yang tak kalah serius. Tapi jika tahu lalu mengingkari, maka rakyat berhak menilai integritas pejabat publik yang dipercaya menjaga aturan main demokrasi ini.
*Penutup: Demokrasi Butuh Ingatan yang Sehat*
Polemik ini pada akhirnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana namun sangat penting: demokrasi dibangun di atas kepercayaan, dan kepercayaan dibangun di atas kejujuran. Jika para pembuat dan penjaga aturan saja mudah mengubah versi cerita sesuai arah angin kepentingan politik, maka rakyat tidak akan punya pegangan mana yang benar.
Mungkin benar, manusia bisa lupa. Tapi bukti tertulis tidak pernah berbohong. Seruan Hasyim Asy’ari — “lupa boleh, munafik jangan” — seharusnya menjadi cermin bagi kita semua, terlebih bagi mereka yang memegang amanah publik. Fakta bisa diperdebatkan, tapi bukti tertulis harus dihormati.
Apalagi jika tanda tangan itu adalah tanda persetujuan sadar atas sesuatu yang menyangkut hajat hidup berdemokrasi di negeri ini.
Semoga polemik ini tidak berakhir di saling tuduh semata, melainkan menjadi titik awal kita semua untuk lebih menghargai proses, lebih berhati-hati dalam berujar, dan paling penting — lebih jujur kepada sejarah yang kita buat bersama hari ini.*Wallahu A’lam Bisshawab*
