*NASIB 117 JAKSA SENIOR* yang dipensiunkan secara paksa masih menggantung hingga hari ini. Meski telah ada putusan yang bersifat final dan mengikat, serta dasar hukum yang jelas yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menetapkan batas usia pensiun 62 tahun hingga tahun 2027, hak-hak mereka belum dipulihkan sepenuhnya. Para jaksa menyebut perlakuan ini sebagai ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi lagi.
Suara lantang dan penuh keprihatinan datang dari kalangan para mantan pejabat kejaksaan ini. Mereka yang telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk menegakkan hukum di negeri ini justru merasa diperlakukan tidak adil oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka. “Kami adalah pejuang keadilan, namun keadilan itu sendiri belum kami peroleh,” ujar salah satu perwakilan.
Uraian Pokok Masalah
Pasal utama yang menjadi dasar perjuangan ini adalah UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Aturan tersebut dengan tegas menyatakan batas usia pensiun jaksa adalah 62 tahun, dengan masa transisi yang berlaku hingga tahun 2027. Artinya, siapa pun yang dipensiunkan sebelum mencapai batas usia tersebut selama masa transisi — tanpa alasan yang sah dan terbukti secara hukum — telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang itu sendiri.
Lebih kuat lagi, telah ada putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak dapat lagi diajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Secara hukum tata negara, putusan semacam itu wajib dilaksanakan tanpa menunda-nunda lagi. Namun kenyataannya, hingga saat ini putusan tersebut belum dijalankan. Para jaksa tersebut belum dikembalikan ke jabatan maupun diberikan hak-hak yang seharusnya mereka terima sesuai ketentuan perundang-undangan.
Analisis Hukum dan Ketidakadilan
Kondisi ini memunculkan persoalan mendasar: jika putusan pengadilan yang sudah final tidak dilaksanakan, maka sesungguhnya negara sedang tidak menegakkan hukum, melainkan mengabaikannya. Prinsip negara hukum yang dijunjung tinggi di Indonesia mengamanatkan bahwa setiap keputusan pengadilan harus dilaksanakan sepenuhnya. Keterlambatan pelaksanaan sama artinya dengan pengingkaran terhadap kedaulatan hukum itu sendiri.
Para jaksa senior ini bukan sekadar meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya meminta agar undang-undang dijalankan sebagaimana tertulis. Hak atas pensiun sesuai usia yang ditetapkan UU adalah hak mutlak, bukan pemberian belas kasihan. Mengabaikan hak tersebut sama dengan merampas apa yang menjadi milik mereka secara sah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Tindakan pemaksaan pensiun ini juga dinilai tidak sejalan dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Di satu sisi, negara menuntut kepatuhan terhadap hukum dari seluruh warga negara. Di sisi lain, ketika kelompok penegak hukum sendiri menjadi korban pelanggaran aturan, pelaksanaannya justru diabaikan. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum secara keseluruhan.
Pandangan dan Harapan
Di tengah keterbatasan jalan yang tersedia, para jaksa menyatakan tetap berpegang pada keyakinan bahwa keadilan pada akhirnya akan tegak. “Perbuatan dzalim seperti ini tidak dapat ditoleransi lagi. Tinggal berjuang karena Allah semata,” ungkap mereka dengan tegas. Meski perjalanan terasa berat dan berliku, semangat mereka belum padam. Mereka meyakini bahwa keadilan Allah SWT pasti akan datang, bahkan jika langit seakan runtuh sekalipun. Hukum harus tetap ditegakkan, karena itulah inti dari keberadaan sebuah bangsa yang beradab.
Kini perhatian tertuju pada pihak berwenang: apakah putusan yang sudah sah dan mengikat ini akan benar-benar dijalankan, atau dibiarkan menjadi catatan pengingkaran hukum yang terus berlanjut? Bagi 117 jaksa ini, jawabannya bukan sekadar soal masa depan mereka sendiri, melainkan ujian bagi kehormatan hukum di negeri ini.*Wallahu A’lam Bisshawab*
