Oleh Hadi Prajoko, SH, MH
*Analisis konstitusi*
Tentang semakin liar nya *Mahkamah Konstitusi (MK)* yang sedang jadi sorotan publik di masyarakat.
Saya tidak akan ikut dalam pro-kontra politik Gibran atau kepentingan partai politik kekuasaan, tetapi menganalisis…
Gus WARAS NALAR coba bedah secara *Historis-Yuridis dan Filosofis-Kultural* berdasarkan riset ilmuwan modern – supaya Bapak bisa nilai sendiri apakah gatal yang dirasakan masyarakat itu karena penyakit kulitnya atau karena cerminnya yang retak.
_1. HISTORIS-YURIDIS – DARI UUD 1945 SAMPAI MK LAHIR_
*A. UUD 1945 Asli (1945-1998): Tidak Ada MK*
UUD 1945 asli menganut *Supremasi MPR.* MPR adalah penjelmaan rakyat, paling tinggi. Tidak ada yang boleh batalkan produk MPR, termasuk undang-undang. Akibatnya selama 32 tahun Orde Baru, tidak ada 1 UU pun yang bisa diuji – walau bertentangan dengan UUD.
Riset Prof. Jimly Asshiddiqie (Ketua MK pertama, 2003) menyebut ini *Konstitusi Tanpa Pengawal.* disatu sisi Jimly juga sebagai koki yang membuat amandemen UUD 45, yg akhirnya tambah ruwet dan kabur.
*B. Amandemen UUD (1999-2002): Lahirnya MK*
Setelah reformasi 1998, semua sepakat: Kekuasaan harus dibagi. Maka lahir Pasal 24C UUD 1945 hasil amandemen ke-3 (2001):
> *MK berwenang menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, bubarkan partai politik, dan memutus sengketa hasil Pemilu.*
MK resmi berdiri pada *13 Agustus 2003.*
Tujuannya ideal – dalam teori *Hans Kelsen (1920) – Constitutional Court sebagai Negative Legislator:* Tugas MK bukan bikin UU baru, tapi *hapus UU yang melanggar RTA Konstitusi (UUD’45).*
*C. Fase 3 – MK Sebagai Positive Legislator (2010-Sekarang): Pergeseran Fungsi*
Riset Prof. Denny Indrayana (2023) dan Prof. Zainal Arifin Mochtar (UGM) mencatat pergeseran:
Awalnya MK hanya bilang “UU ini batal”. Sekarang MK sering bilang “UU ini harus dimaknai begini, batas umur begini, ijazah begini…”
Kedua profesor ini juga turut merusak kondisi norma tsb.
Dalam ilmu hukum ini disebut *Ultra Petita – Memutus melebihi yang diminta.* MK tidak hanya menghapus, tapi *menambahkan norma baru.*
Secara yuridis, ini dibolehkan kalau untuk isi kekosongan hukum. Tapi risikonya: MK terlihat seperti *membuat UU baru*, padahal yang berwenang membuat UU adalah DPR dan Presiden.
Di sinilah gatal pikiran dari Gus WARAS NALAR dan publik muncul. Bukan karena MK salah, tapi karena *garis batas antara “mengawal UUD” dan “membuat UUD baru” menjadi kabur, dan liar”*
_2.KASUS IJAZAH & SYARAT PRESIDEN/WAPRES – KEDUDUKAN PERKARA YURIDIS_
Tanpa masuk politik Seseorang tidak bisa dilegalisasi sebagai capres ini konstruksi hukumnya:
UUD 1945 Pasal 6 ayat 1: Presiden harus “berijazah… atau berpengalaman”.
UU Pemilu menjabarkan. Lalu ada gugatan ke MK: “Apakah pengalaman sebagai Walikota/Gubernur bisa gantikan syarat umur/ijazah?”
MK memutus dengan tafsir. Dalam hukum tata negara, putusan MK itu *final and binding* – tidak bisa banding. Sifatnya langsung jadi UUD.
Akibat yuridisnya:
– Sekali MK memutus, semua lembaga (KPU, DPR, Presiden) wajib ikut.
– Tidak ada mekanisme koreksi kecuali MK sendiri merevisi lewat putusan baru.
DALAM Riset ;
*The Venice Commission (Komisi Konstitusi Eropa, 2022)* tentang MK di 60 negara. menyimpulkan: MK yang putusannya tidak bisa dikoreksi, kalau tidak punya mekanisme etik yang kuat, akan sangat mudah dianggap politis – walau sebenarnya yuridis.
_3.FILOSOFIS-KULTUR KENAPA MK DI INDONESIA TERASA NARSISME?_
Ini pandangan riset modern, bukan opini.
*A. Teori Relasi Kuasa Piramida vs Jaring (yang Gus WARAS NALAR kemarin):*
UUD 1945 didesain dengan *Relasi Kuasa Jaring Sunda – Gotong Royong, serta kuasa musyawarah;* MPR, DPR, Presiden, MA, MK semua sederajat, saling asah-asih-asuh.
Tapi praktiknya, sejak 2003 kita geser ke *Relasi kekuasaan dalam Piramida Jawa-Mataram:* Ada 1 lembaga paling atas yang bisa batalkan semua – yaitu MK.
Dalam budaya Jawa, kalau ada 1 orang paling atas yang tidak bisa dilawan, budaya sungkan muncul – orang tidak berani kritik, lalu kritik yang tertahan jadi bentuk bisik-bisik “politik balas dendam”.
*B. Riset Prof. Benedict Anderson (Cornell, 1972) – Kekuasaan Jawa itu Menyatu:*
Dalam budaya Jawa, kekuasaan itu seperti cahaya senter – kompas keadilan semakin besar di pusat, semakin terang. MK yang bisa putuskan Presiden bisa maju atau tidak, secara kultural langsung dipersepsikan sebagai *Pusat Cahaya Baru.*
Bukan karena MK mau narsis, tapi karena *desain budayanya memusatkan harapan dan ketakutan di satu titik semata mata kekuasaan hukum.*
*C. Riset Larry Diamond (Stanford, 2019) – Constitutional Court in Fragile Democracies:*
Di negara demokrasi baru (Indonesia, Thailand, Turki), MK cenderung jadi *medan perang (Padang Kuru setra) terakhir partai politik* – karena drama Pemilu sudah selesai, dibuat demokrasi asal asalan atau pura pura, tetapi sengketa masih harus dibawa ke MK.
Akibatnya MK dipaksa main di ranah – wilayah politik, padahal jubahnya di wilayah hukum. Lama-lama jubah hukumnya kotor’ terlihat seperti baju kekuasaan partai politik, atau gabungan kartel mafia politik.
Larry Diamond sebut ini: – *Judicialization of Politics* – semua masalah politik dibawa ke pengadilan.
_4. KESIMPULAN ILMIAH – DIBAWA KEMANA BANGSA INI?_
Secara RTA Konstitusi (Hukum Keteraturan), ada 3 penyakit yang dideteksi oleh rakyat dan ilmuwan modern:
*1. Penyakit Kaburnya RTA (Norma):* UUD 1945 bilang “negara hukum”, tapi tidak jelas batas kekuasaan MK sampai mana boleh menafsir, sebuah konstitusi negara, maka di Perlu kan UU MK yang baru yang batasi Ultra Petita.
*2. Penyakit Hilangnya An-RTA (Kontrol):* Putusan MK final. Tidak ada yang bisa koreksi. Dalam RTA hukum Alam Semesta, tidak ada yang final – matahari pun terbit-tenggelam, semua Cakra Manggilingan , seperti roda pedati, Maka banyak negara (Jerman, Korea Selatan) punya *Dewan Etik MK yang independen dari para Tokoh adat* – bukan dari internal para hakim MK sendiri.
*3. Penyakit Lupa Jaring (Budaya):* Kita lupa desain awal UUD – musyawarah jaring, Gotong royong bukanlah piramida. Kalau semua diserahkan ke 1 MK, DPR dan MPR jadi penonton. Padahal cita-cita luhur kemerdekaan di Pembukaan UUD: *”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan”* – kata kuncinya permusyawaratan (jaring), bukan pemutusan satu lembaga (piramida).
*Rumus akhir perbaikan konstitusi:*
> *MK yang ideal adalah Penjaga RTA Konstitusi, bukan Pembuat RTA Baru. Begitu MK mulai membuat RTA baru, dia keluar dari relnya – dan kereta konstitusi jadi AnRTA, bikin rakyat gatal karena gerbongnya goyang.*
Solusi yang ditawarkan Gus WARAS NALAR _*Kembalikan MK ke fungsi Negative Legislator + perkuat Etik + hidupkan kembali fungsi MPR sebagai forum jaring musyawarah tertinggi.*_
Gus WARAS NALAR
Hadi Prajaka,- gunung wilis
