JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberi arahan tegas terkait haji dan umrah.
Pembenahan menyeluruh diarahkan segera dilakukan. Mulai dari keuangan hingga pemberantasan praktik yang merugikan jemaah.
Arahan itu disampaikan setelah Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf serta Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak melapor di Istana, Senin (28/9/2026).
Presiden sangat mengapresiasi peluncuran hotline pemberantasan mafia haji dan umrah.
Beliau meminta seluruh kartel dan praktik curang disapu bersih.
“Sapu sajalah semua kartel dan mafia yang terkait haji-umrah,” kata Presiden, disampaikan Irfan.
Dukungan ini memacu kementerian untuk bekerja lebih cepat.
Tidak boleh ada jemaah yang rugi.
Selain pembersihan ekosistem, tata kelola keuangan juga ditinjau.
Presiden mendorong audit forensik pengelolaan keuangan haji.Tujuannya mengetahui fakta sesungguhnya. Langkah ini akan dikoordinasikan dengan BPKP.
Pemerintah ingin tata kelola yang bersih, akuntabel, dan melindungi jemaah.
Mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Presiden berpesan tegas.Kenaikan biaya karena situasi geopolitik Timur Tengah tidak boleh memberatkan jemaah.
Komposisi BPIH dan nilai manfaat diarahkan seimbang.
Sekitar 52 banding 48.
Dengan angka itu, beban tidak terlalu berat.
“Angka berubah, tapi jangan sampai memberatkan jemaah,” tegas Irfan menyampaikan arahan Presiden.
Pemerintah terus mencari formula terbaik.Keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan dan kemampuan jemaah menjadi prioritas.
Presiden juga memperhatikan masa tunggu keberangkatan.Dulu antrean terpanjang mencapai 49 tahun.
Kemudian diperbaiki menjadi rata-rata 26 tahun.Namun Presiden menilai itu masih terlalu lama.
Kementerian lalu membersihkan dan memvalidasi 5,7 juta data jemaah. Ditemukan 400 ribu data tidak sah.
Setelah dibenahi, masa tunggu kini turun menjadi rata-rata 14 tahun.
Ini kemajuan signifikan.Namun upaya perbaikan belum berhenti.
Presiden minta terus mencari formula agar antrean makin pendek.
Analisis menunjukkan arahan Presiden menyasar akar masalah.Bukan sekadar menekan biaya, melainkan memperbaiki sistem dari hulu ke hilir.
Data yang akurat menjadi dasar perencanaan yang tepat.Transparansi keuangan membangun kepercayaan.Pemberantasan mafia melindungi rakyat.
Semua langkah ini saling berkaitan.
Satu perbaikan memperkuat perbaikan lainnya.
Publik kini menantikan realisasi nyata.Apakah sapuan bersih benar-benar terjadi?
Apakah biaya tetap terjangkau? Apakah masa tunggu makin memendek?
Jawaban akan terlihat dalam bulan-bulan mendatang.Yang jelas, arahan sudah turun.Tugas melaksanakannya kini berada di tangan para pelaksana.Dan seluruh rakyat Indonesia memperhatikan.*Imam Kusnin Ahmad*
