Oleh: Diar Mandala
Peristiwa Gerakan 30 September telah berlalu lebih dari enam puluh tahun, namun catatan sejarah tentangnya wajib terus dijaga sebagai pelajaran kebangsaan. Sebagai bangsa, kita memiliki kewajiban moral untuk mengingat fakta sejarah secara utuh dan objektif agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sejarah nasional mencatat bahwa Partai Komunis Indonesia terlibat dalam dua pemberontakan besar terhadap negara. Peristiwa pertama terjadi pada tahun 1948 di Madiun. Berdasarkan catatan sejarah resmi dan literatur akademik, pemberontakan tersebut ditujukan terhadap pemerintahan Republik Indonesia yang sah. Dalam rangkaian peristiwa tersebut, banyak korban berjatuhan dari kalangan ulama, santri, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah. Sejumlah pesantren dan fasilitas umum mengalami kerusakan sebagai dampak dari konflik tersebut.
Peristiwa kedua adalah Gerakan 30 September tahun 1965. Fakta sejarah yang didokumentasikan negara melalui berbagai sumber resmi, termasuk penetapan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966, mencatat bahwa gerakan tersebut telah melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira tinggi TNI yang merupakan putra terbaik bangsa. Peristiwa yang terjadi di Lubang Buaya menjadi bukti kekejaman yang tidak berperikemanusiaan dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila serta ajaran agama. Di berbagai daerah, konflik ideologis tersebut juga berdampak pada kehidupan umat beragama, khususnya umat Islam.
Meskipun Partai Komunis Indonesia secara yuridis telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia, kewaspadaan terhadap bahaya laten komunisme dalam bentuk paham dan ideologinya tetap relevan. Kewaspadaan tersebut bukan dalam bentuk tuduhan kepada pihak tertentu, melainkan kewaspadaan ideologis.
Indikasi yang perlu diwaspadai bersama dalam konteks literasi sejarah adalah munculnya upaya-upaya untuk memutarbalikkan fakta sejarah, menghilangkan peran korban, dan membangun narasi yang tidak sesuai dengan fakta resmi negara. Upaya tersebut dapat terlihat melalui penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, provokasi yang bertujuan memecah belah persatuan umat dan anak bangsa, serta penggunaan isu sensitif untuk mengadu domba.
Pola seperti fitnah, adu domba, dan upaya membangun narasi seolah-olah pelaku adalah korban, adalah pola lama yang harus dikenali oleh generasi saat ini. Oleh karena itu literasi sejarah yang bersumber pada dokumen resmi negara dan karya akademik yang kredibel menjadi sangat penting.
Tulisan ini tidak ditujukan untuk menyebarkan kebencian kepada kelompok masyarakat tertentu. Tulisan ini adalah ajakan untuk menjaga ingatan sejarah secara objektif. Kritik dalam tulisan ini sepenuhnya ditujukan kepada paham komunisme sebagai ideologi yang telah dinyatakan terlarang dan bertentangan dengan Pancasila, bukan kepada suku, agama, ras, atau kelompok keturunan tertentu.
Harapan kita bersama adalah agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Umat Islam sebagai pilar utama bangsa bersama dengan TNI dan seluruh elemen masyarakat perlu terus memperkuat ukhuwah, meningkatkan kewaspadaan, dan menjaga NKRI dengan cara-cara yang konstitusional, damai, dan bermartabat sesuai koridor hukum yang berlaku.
Semoga Allah SWT senantiasa menjaga persatuan, keamanan, dan keberkahan untuk bangsa Indonesia.
