Oleh: Diar Mandala, Menara MadinahNews.Com
JAKARTA – Dalam khazanah keilmuan pesantren, konsep kualat dipahami sebagai sunnatullah atas konsekuensi moral ketika sebuah amanah dijalankan tidak sesuai dengan maqashid awalnya. Konsep ini kembali menjadi diskursus di kalangan warga Nahdlatul Ulama di tengah dinamika organisasi akhir-akhir ini.
Kegelisahan warga berakar pada komitmen untuk menjaga amanah Hadratussyaikh KH Hasyim Asyari agar PBNU tetap istiqomah sebagai jamiyah diniyah ijtimaiyah dan tidak bergeser menjadi instrumen politik praktis. Harapan warga adalah agar PBNU kembali kepada khittah 1926 sebagai rumah besar umat yang mengayomi semua golongan dan berkhidmat untuk kepentingan agama, bangsa dan negara.
Dalam konteks polemik ilmiah yang berkembang di tengah masyarakat, peran negara yang diharapkan adalah sebagai penengah yang arif, yang mendorong kajian akademik yang terbuka dan menghindari kesan keberpihakan kepada salah satu pihak. Hal ini penting untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.
Atas dasar itu, perhatian publik tertuju kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang. Sebagai pejabat negara yang memiliki mandat besar dalam urusan pertanahan rakyat, publik berharap agar fokus dan energi kementerian tetap tercurah sepenuhnya pada penyelesaian konflik agraria dan pelayanan pertanahan. Kritik dan masukan yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat kepada pejabat publik merupakan bagian dari kontrol publik yang sah dalam negara demokrasi dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Terkait dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan KPK, kami mendukung penuh langkah KPK untuk bekerja secara profesional, independen dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan. Kami menghormati asas praduga tak bersalah sebagai prinsip utama dalam negara hukum.
