JAKARTA — Pernyataan tegas mantan Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), bukan sekadar penyangkalan biasa. Di tengah riuhnya informasi yang mengaitkan dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN dengan pembiayaan muktamar, langkah ini merupakan langkah strategis untuk melindungi integritas forum tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Gus Ipul menempati posisi yang paling tahu. Sebagai ketua panitia, ia memegang kendali penuh atas seluruh proses penyelenggaraan, termasuk arus dana masuk dan keluar. Ketegasan yang ia sampaikan — “Saya pastikan itu tidak ada” — membawa bobot tanggung jawab pribadi yang berat. Ia tidak sekadar membantah, tetapi mempertaruhkan kredibilitasnya sebagai figur sentral yang memimpin langsung pelaksanaan muktamar di Jombang, akhir Agustus lalu.
Penting dicatat bahwa penegasan ini bukan bentuk penolakan terhadap proses hukum. Justru sebaliknya: Gus Ipul secara eksplisit menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk bekerja secara profesional. Pendekatan ini menunjukkan sikap yang seimbang — di satu sisi menutup pintu spekulasi yang merugikan organisasi, di sisi lain tetap memberikan ruang penuh bagi penegak hukum untuk mengungkap fakta. Ini adalah sikap yang menjunjung tinggi prinsip: proses hukum berjalan, tetapi organisasi tidak boleh dihakimi sebelum ada bukti.
Kekhawatiran yang mendasari pernyataan ini jelas: jika dibiarkan, narasi yang mengaitkan dana korupsi dengan muktamar dapat merusak kepercayaan publik terhadap organisasi. Muktamar yang baru saja berjalan damai dan demokratis berpotensi ternoda oleh isu yang belum tentu benar. Oleh karena itu, klarifikasi segera diperlukan untuk memisahkan dua hal yang berbeda: perkara individu yang sedang ditangani hukum, dan keutuhan organisasi yang harus dijaga.
Gus Ipul mengingatkan satu prinsip penting: jangan membangun kesimpulan sebelum ada fakta resmi. Di era media sosial, informasi yang belum terverifikasi dapat menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Ketika sebuah isu dikaitkan dengan lembaga sebesar NU, dampaknya bukan hanya pada nama baik, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat luas terhadap institusi keagamaan.
Intinya: Gus Ipul sedang menjaga batas yang tegas. Proses hukum berjalan tanpa hambatan, tetapi Muktamar NU tidak boleh dijadikan bagian dari narasi yang belum terbukti. Semua pihak diminta menunggu hasil resmi KPK. Hingga saat itu, Muktamar ke-35 NU tetap berdiri sebagai momentum kemajuan organisasi yang berlangsung sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.*Imam Kusnin Ahmad*
