Diar Mandala | MenaraMadinahNews.com
Negara hukum menuntut setiap unsur masyarakat tunduk pada konstitusi. Organisasi kemasyarakatan adalah bagian penting berbangsa. Keberadaannya dijamin negara sepanjang dijalankan sesuai hukum dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Hal ini sesuai jaminan konstitusi tentang kemerdekaan berserikat.
Dalam konteks ketatanegaraan, legalitas bukan sekadar administrasi. Berdasarkan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, Ormas berbadan hukum wajib memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Lewat proses itu negara melakukan pembinaan, pengawasan, dan perlindungan. Tanpa legalitas, akuntabilitas menjadi kabur dan berpotensi menimbulkan keresahan karena tidak ada kejelasan struktur dan pertanggungjawaban hukum.
Ormas yang telah dibubarkan wajib menempuh proses pendaftaran kembali. Mengganti nama atau susunan pengurus saja tidak serta merta menjadikan legal. Ormas tersebut dilarang menyelenggarakan kegiatan apa pun sebelum memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu UU Ormas juga mewajibkan setiap Ormas memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang isinya tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Tanpa dua hal ini, kegiatan tidak memiliki dasar hukum.
Keputusan negara adalah instrumen untuk menjaga ketertiban dan persatuan. Karena itu harus dihormati. Melanjutkan kegiatan tanpa legalitas sama dengan mengabaikan otoritas negara. Ini mencederai wibawa hukum dan membuka celah konflik.
Di sisi lain, negara wajib menegakkan hukum secara konsisten dan adil. Aparat harus memastikan tidak ada aktivitas yang bertentangan dengan hukum. Sekaligus negara perlu membuka ruang edukasi agar masyarakat paham pentingnya tertib berorganisasi.
Undang-undang memang menjamin kebebasan berserikat. Namun kebebasan itu tidak mutlak. Ia harus beriringan dengan kewajiban menghormati hukum dan kepentingan bangsa. Kegiatan tanpa payung hukum sulit diawasi dan rawan disalahgunakan.
Jalan keluarnya adalah kembali ke hukum. Bagi yang ingin berkontribusi untuk bangsa, tempuh mekanisme negara. Dirikan organisasi berazaskan Pancasila, daftarkan resmi, susun AD/ART transparan, dan jalankan kegiatan yang menyejukkan.
Perbedaan pandangan itu wajar, tetapi tidak boleh jadi alasan melanggar hukum. Persatuan harus di atas kepentingan kelompok. Saat hukum ditegakkan dengan wibawa dan ditaati dengan kesadaran, Indonesia akan semakin kokoh.
Indonesia damai hanya bisa terwujud jika negara hadir dengan tegas dan masyarakat hadir dengan tertib.
