Bali-Saat ini Persoalan pengelolaan parkir di Kota Denpasar, khususnya di ruang milik jalan (Rumija), menjadi perhatian masyarakat adat dan Pemerintahan Kota.
Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, pemerintah telah menggelar rapat evaluasi bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan seluruh perusahaan umum daerah (Perumda) di lingkungan Pemkot Denpasar. Salah satunya hal evaluasi tersebut adalah pengelolaan parkir.
Menurut Jaya Negara, tata kelola parkir harus dibenahi agar masyarakat memperoleh pelayanan yang baik sekaligus memiliki kepastian perlindungan apabila terjadi kehilangan kendaraan.
“Kami sudah melakukan rapat evaluasi dengan seluruh jajaran OPD dan seluruh Perumda. Kami sudah tegaskan kepada PD Parkir agar benar-benar tata kelola parkir ini diatur sehingga masyarakat yang parkir merasa nyaman dan apabila dia kehilangan, dia benar-benar mendapat ganti rugi,” ujar Jaya Negara.
Sementara masyarakat Adat menilai pendapatan dari Parkir menunjukkan pemerintah sedang kekurangan dana. Sebaiknya jangan bertumpu dari pajak Parkir. Harusnya tetap memprioritaskan tradisi budaya Bali yang dapat mendatangkan turis lokal dan mancanegara. Mengingat mereka datang ke Bali Karena suja budaya dan tradisi Bali.
Sedangkan jika Denpasar menjadi Kota Parkir. Maka turis domestik dan mancanegara enggan datang ke Bali. Mengingat Juru Parkir bikin orang enggan belanja di toko. Karena khawatir dikenai biaya parkir.
“Lihat saja cukup banyak orang datang ke sebuah toko untuk berbelanja. Karena disitu ada Tukang Parkir. Jika diteruskan, maka ekonomi akan ,”ujar Wayan
