DI TENGAH HIRUK-PIKUK dunia yang semakin bising, ada satu tempat yang tetap tenang namun bergetar oleh keprihatinan mendalam. Rabu malam, 9 September 2026, sejumlah kiai dari berbagai penjuru tanah air berkumpul di Gedung Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN), Surabaya.
Bukan untuk seremoni. Bukan untuk pidato panjang lebar. Mereka berkumpul untuk shalat malam dua belas rakaat dan istighatsah. Berdoa. Memohon perlindungan Allah SWT, sekaligus menyikapi berbagai peristiwa yang belakangan ini menimpa bangsa — dan terkhusus, menimpa Nahdlatul Ulama.
Pertemuan ini dikoordinasi oleh Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA. Hadir para kiai pengasuh pesantren dan guru besar dari Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Jawa Barat. Dari Tulungagung, Madura, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya, Semarang, hingga Jawa Barat. Hadir KH. Shodiq Hamzah dari Semarang, KH. Farid Wajdi dari Jawa Barat, dan puluhan kiai lainnya. Kehadiran mereka bukan sekadar fisik — itu adalah kehadiran nurani yang tergerak. Mereka datang karena merasa ada yang tidak beres. Ada yang terluka. Dan diam bukan lagi pilihan yang bisa dipertahankan.
Yang menjadi pusat’ keprihatinan adalah dugaan praktik risywah dan pengkondisian dalam pemilihan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) pada Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang. Kiai Asep menyampaikan dengan lugas: “Banyak informasi risywah dan pengkondisian dalam AHWA, dan siapa pelakunya, masyarakat se-Indonesia, terutama warga NU, sudah tahu semua.” Kalimat ini sederhana namun berat. Bukan rahasia lagi. Bukan kabar burung yang tak berdasar. Ini adalah hal yang sudah terlihat, dirasakan, dan diketahui luas oleh warga NU di seluruh pelosok negeri.
Yang lebih mengkhawatirkan, ini bukan fenomena baru. “Pelakunya orang itu-itu saja sejak Muktamar ke-32 Makassar, Muktamar# ke-33 NU di Jombang, Muktamar ke-34 di Lampung, sampai Muktamar ke-35 di Tambakberas Jombang,” tegas Kiai Asep. Ini adalah pernyataan yang sungguh menyayat hati. Jika hal yang sama terus berulang dari satu muktamar ke muktamar berikutnya, maka ini bukan lagi kebetulan. Ini sudah menjadi pola. Sebuah sistem yang merayap perlahan, menggerogoti sendi-sendi kemurnian proses tertinggi di NU. Jika dibiarkan, maka Muktamar ke-36, ke-37, dan seterusnya akan dirusak dengan cara yang sama pula. Itulah bahaya terbesarnya.
Kiai Asep memperingatkan dengan nada yang tegas namun penuh keprihatinan: “Kalau mereka dibiarkan, kita tidak bersikap, mereka akan terus merusak NU dari muktamar ke muktamar.” Kata-kata ini bukan bermaksud memecah belah. Justru sebaliknya. Ia diucapkan karena cinta yang begitu besar kepada NU. Sama seperti seorang dokter yang harus menyampaikan berita pahit agar pasiennya segera diobati. Diam saja berarti membiarkan penyakit menyebar. Menegur justru adalah wujud kasih sayang yang sesungguhnya.
Pertanyaan besar yang juga mengemuka adalah dugaan intervensi pihak luar. Presiden Prabowo Subianto membantah ikut campur mengatur muktamar NU. Namun di lapangan, diduga kuat para menteri dan pejabat tinggi justru berperan sebagai operator langsung, terlibat dalam proses-proses yang seharusnya murni kultural dan keagamaan. Jika benar demikian, maka ini adalah preseden yang sangat buruk. NU adalah rumah rakyat, bukan ladang kekuasaan. Muktamar adalah musyawarah ulama, bukan arena politik praktis. Jika kekuasaan negara masuk ke ruang-ruang itu, maka kemandirian organisasi ini sedang dipertaruhkan.
Para kiai yang berkumpul malam itu tidak membawa senjata. Mereka tidak membawa kekuasaan. Mereka hanya membawa sajadah, air mata, dan doa. Itulah kekuatan sejati yang dimiliki NU sepanjang sejarahnya. Ketika menghadapi penjajahan, mereka berdoa dan berjuang. Ketika menghadapi kesewenang-wenangan, mereka berdoa dan menegur. Kini pun, di saat yang sulit ini, mereka kembali ke sumber kekuatan yang sama. Shalat malam dan istighatsah bukan berarti menyerah pada keadaan. Justru sebaliknya — itu adalah langkah awal sebelum bangkit berbenah.
NU selamanya, PBNU secukupnya. Prinsip ini harus selalu kita pegang. Kepemimpinan boleh berganti. Pengurus boleh diganti. Tapi kemurnian proses, kehormatan lembaga, dan kepercayaan umat — itulah yang tidak boleh dikorbankan dengan alasan apa pun. Jika prosesnya ternoda, maka hasil apa pun yang lahir darinya akan selalu diragukan. Dan keraguan adalah awal dari kehancuran kebersamaan.
Kepada para pihak yang disebut-sebut terus mengulang praktik buruk dari muktamar ke muktamar, kiranya ada kesadaran yang datang. Berhentilah. NU terlalu besar untuk dimiliki oleh segelintir orang. NU adalah milik seluruh warga, dari Sabang sampai Merauke, dari pesantren kecil hingga kota besar. Tidak ada seorang pun yang berhak memonopoli arah perjalanan organisasi ini dengan cara-cara yang tidak terpuji.
Dan kepada kita semua, warga NU di mana pun berada: jangan takut bersuara ketika kebenaran terancam. Diam di hadapan kemungkaran adalah membiarkan kemungkaran itu tumbuh. Para kiai di Surabaya malam itu telah menunjukkan jalan — berdoa dulu, lalu berani bersikap. Itulah teladan yang harus kita ikuti.
Muktamar telah usai. Namun perjuangan menjaga kemurnian NU belum selesai. Justru di sinilah peran kita dimulai. Mengawasi, mengingatkan, dan jika perlu — menegur dengan santun namun tegas.
Karena menyelamatkan NU dari dalam adalah tugas kita semua. Bukan tugas segelintir pemimpin saja. Bukan tugas satu kelompok saja. Ini adalah amanah Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari yang dititipkan ke pundak kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga Nahdlatul Ulama, membebaskannya dari mereka yang ingin merusaknya, dan menempatkannya kembali di jalan yang lurus.*Imam Kusnin Ahmad*
