Jombang menaramadinah News.com’-Gus Kikin atau KH. Abdul Hakim akhirnya terpilih menjadi Ketum Tanfiziah PBNU 2026-2031 pada Senin. 31Agustus 2026 pagi di Gedung Muktamar atas restu KH. Miftahul Akhyar Rois Am terpilih.
Kemudian setelah dipilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026–2031, KH Abdul Hakim menandatangani Kontrak Jamiyah NU.
Usai menandatangani Kontrak Jamiyah dan menyampaikan isi Kontrak Jamiyah di hadapan peserta Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang hadir di PPBU (Pondok Pesantren Bahrul Ulum) Tambakberas, Jombang dekat Media Center Wartawan.
Dalam pernyataan Kontrak Jamiyah beliau mencantumkan identitas dirinya sebagai KH. Kikin Abdul Hakim Mahfudz, yang lahir di Jombang, 17 Agustus 1958. Ia juga menyatakan kesiapannya menjalankan tugas sebagai Ketua Umum PBNU sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam organisasi Nahdlatul Ulama.
Beliau menyatakan bahwa dirinya telah memenuhi persyaratan organisasi untuk menjadi Ketua Umum PBNU. Yaitu menjadi pengurus harian di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Syuriyah atau Tanfidziyah, pengurus harian lembaga PBNU, pengurus wilayah harian Syuriyah atau Tanfidziyah, maupun pengurus harian badan otonom tingkat pusat sekurang-kurangnya satu masa khidmah kepengurusan.
Selain itu, juga telah lulus kaderisasi yang dibuktikan dengan syahadah atau surat keterangan lulus dari Badan Kaderisasi Nahdlatul Ulama. Ia juga menegaskan tidak sedang menduduki jabatan politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 52 ayat (5).
Selanjutnya Gus Kikin menyatakan tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dalam waktu satu tahun terakhir. Ia turut menegaskan tidak pernah memperoleh sanksi jam’iyyah berupa pembekuan kepengurusan yang dipimpinnya.
Setelah menyampaikan pemenuhan persyaratan tersebut, Gus Kikin menyatakan kesediaannya untuk menjalankan amanah sebagai Ketua Umum PBNU dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
“Bersedia dan akan menjalankan tugas Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 72, yaitu,” tegasnya.
Selanjutnya, akan dijalankan, yakni melembagakan dan menjalankan amanat serta ketentuan-ketentuan jam’iyyah, menjaga keutuhan jam’iyyah ke dalam maupun ke luar, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis dalam permusyawaratan sesuai dengan tingkat kepengurusannya.
Juga menyatakan kesediaannya untuk menjalankan seluruh hasil keputusan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, kebijakan, dan keputusan organisasi dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.
Selain menjalankan keputusan organisasi, Gus Kikin menegaskan komitmennya untuk mematuhi kebijakan dan keputusan Rais ‘Aam serta Pengurus Besar Syuriyah sebagai pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama.
Diakhir peryataannya, menyatakan kesediaannya menerima sanksi apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam kontrak tersebut.
“Apabila saya melanggar hal-hal yang saya menyatakan dalam Kontrak Jam’iyyah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, dan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,” urainya.
Kontrak Jam’iyyah tersebut kemudian ditandatangani Gus Kikin di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada 31 Agustus 2026 sebagai bentuk komitmen awal setelah terpilih menjadi Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026–2031.
Dengan pembacaan Kontrak Jam’iyyah tersebut, Gus Kikin menandai awal kepemimpinannya di PBNU dengan komitmen menjalankan amanah organisasi, menjaga persatuan jam’iyyah, serta melaksanakan keputusan hasil Muktamar NU Ke 35.
husnu mufid
