Kediri-MenaraMadinah.com — Senin Pon, 24 Agustus 2026. Muktamar NU sudah semakin dekat. Sebagai bentuk kecintaannya kepada Nahdlatul Ulama (NU), Syukur Zinal Abidin, warga Nahdliyin, kembali menyampaikan pemikiran dan perhatiannya melalui sejumlah ungkapan yang cukup “menggigit”.
Kali ini, ia mengangkat empat pokok pemikiran, yaitu:
1. Khidmah atau Khianat?
2. NU adalah Ladang untuk Berkhidmah, Bukan Ladang untuk Berkebun
3. NU, Santri dan Demokrasi
4. Muktamar dan Partai Politik
Berikut penjelasannya:
1. KHIDMAH ATAU KHIANAT?
Membaca Muktamar NU dari AD/ART
NU adalah ladang untuk berkhidmah, bukan ladang untuk berkebun.
NU didirikan untuk kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, serta kesejahteraan umat. Karena itu, jabatan dalam NU semestinya dipahami sebagai amanah dan kesempatan untuk mengabdi, bukan sebagai sarana memperoleh kepentingan pribadi atau kelompok.
AD NU Pasal 8 menegaskan tujuan NU. AD Pasal 16 menggunakan istilah “masa khidmat kepengurusan”. ART Pasal 6 menegaskan kewajiban anggota untuk setia, bersungguh-sungguh mendukung langkah perkumpulan, dan bertanggung jawab atas amanah yang diterima. ART Pasal 7 memberikan hak anggota untuk berpartisipasi dalam musyawarah, memilih, dan dipilih.
Muktamar dan konferensi merupakan forum permusyawaratan organisasi. Karena itu, ukuran utama kepemimpinan semestinya adalah kapasitas, integritas, rekam jejak khidmah, kemampuan menjaga persaudaraan, serta komitmen terhadap kemaslahatan.
AD/ART juga memberikan pagar terhadap keterlibatan jabatan organisasi dengan jabatan pengurus harian partai politik serta jabatan politik tertentu. Ini menunjukkan pentingnya menjaga kemandirian jam’iyah.
AD Pasal 33 menegaskan bahwa Khittah NU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar. Ruh Khittah menekankan keikhlasan, khidmah, perjuangan, persaudaraan, akhlakul karimah, dan mendahulukan kepentingan bersama.
Maka, pertanyaannya bukan hanya siapa yang memimpin NU, tetapi dengan ruh apa NU akan dipimpin.
Jika jabatan digunakan untuk memperbesar pelayanan kepada umat, itulah khidmah. Jika jabatan dijadikan alat memperbesar kepentingan pribadi atau kelompok, kita patut melakukan introspeksi.
NU bukan ladang untuk berkebun. Yang ditanam di NU seharusnya keikhlasan, ilmu, kaderisasi, persaudaraan, dan kemaslahatan. Yang dipanen adalah manfaat bagi umat.
2. NU ADALAH LADANG UNTUK BERKHIDMAH, BUKAN LADANG UNTUK BERKEBUN
Refleksi tentang Khidmah, Amanah dan AD/ART
Ketika seseorang masuk ke dalam jam’iyah NU, pertanyaan pertama seharusnya bukan, “Apa yang saya dapatkan dari NU?”, tetapi, “Apa yang dapat saya berikan untuk NU?”
Orang yang berkhidmah membawa tenaga, pikiran, waktu, ilmu, dan pengabdiannya untuk kepentingan umat. Sebaliknya, jika NU dipandang sebagai tempat menanam pengaruh, mencari posisi, atau memanen keuntungan, ruh pengabdian akan bergeser.
Jabatan dalam NU bukan hadiah. Jabatan adalah amanah. Semakin tinggi kedudukan, semakin besar tanggung jawab kepada Allah, jam’iyah, dan warga NU.
Muktamar jangan hanya menjadi arena menentukan siapa yang memimpin. Muktamar harus membicarakan bagaimana NU memperkuat kaderisasi, pendidikan, ekonomi umat, pesantren, pelayanan sosial, dan kemandirian organisasi.
Ukuran khidmah juga tidak identik dengan jabatan. Guru yang mendidik santri, kader yang mengurus kegiatan di kampung, pengusaha yang memberdayakan warga, dan siapa pun yang bekerja untuk kemaslahatan dapat berkhidmah.
Karena itu, orang yang benar-benar berkhidmah tidak sibuk menghitung apa yang diperoleh dari NU. Ia lebih sibuk menghitung apa yang telah diberikan kepada NU.
3. NU, SANTRI DAN DEMOKRASI
Antara Takzim kepada Kiai, Kebebasan Berpendapat dan Perdebatan di Muktamar
Pesantren mengajarkan dua hal yang tampaknya berlawanan, tetapi sebenarnya saling melengkapi: takzim kepada kiai dan kebebasan berpikir.
Santri menjaga sopan santun kepada guru. Namun, dalam syawir dan bahtsul masail, santri dilatih menyampaikan pendapat, mengemukakan argumentasi, bahkan menyanggah guru, dengan catatan memiliki dasar dan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sinilah pesantren mengajarkan demokrasi yang beradab. Bebas berpendapat bukan berarti bebas menghina. Berbeda pendapat bukan berarti bermusuhan. Menyanggah bukan berarti merendahkan.
Budaya ini dapat menjadi modal besar NU. Namun, ketika tradisi debat keilmuan dibawa ke ruang politik organisasi dan bercampur dengan kepentingan jabatan, pengaruh, atau kelompok, perdebatan dapat menjadi semakin tajam.
Dalam bahtsul masail yang dipertarungkan adalah argumentasi. Dalam politik organisasi, yang dipertarungkan bisa berubah menjadi kepentingan. Karena itu, Muktamar harus menjadi syawir terbesar NU: kuat dalam argumentasi, tetapi tetap menjaga adab.
Takzim tidak boleh berubah menjadi ketaatan buta. Kebebasan berpendapat juga tidak boleh berubah menjadi kebebasan tanpa adab.
Demokrasi NU yang ideal adalah: bebas berpikir, kuat dalam dalil, santun dalam perbedaan, dan tetap menjaga persaudaraan.
4. MUKTAMAR DAN PARTAI POLITIK
Ketika Kepentingan Politik Masuk ke Ruang Khidmah
NU bukan organisasi yang anti-politik. Warga NU memiliki hak politik, boleh menjadi anggota partai, dan boleh memiliki pilihan politik. Namun, harus dibedakan antara warga NU yang berpolitik dan politik yang mengendalikan NU.
Muktamar, Konferensi Wilayah, dan Konferensi Cabang semestinya menjadi forum untuk membicarakan pelayanan umat, kaderisasi, pendidikan, pesantren, ekonomi, dan arah jam’iyah.
Jika kepentingan eksternal terlalu jauh masuk, pertanyaannya berubah: apakah kita memilih pemimpin NU atau memilih orang yang dikehendaki kekuatan di luar NU?
Partai politik adalah bagian dari demokrasi. Yang harus dijaga adalah kemandirian jam’iyah. NU boleh berhubungan dengan semua kekuatan politik, tetapi keputusan organisasi harus tetap lahir dari mekanisme NU.
AD/ART sendiri memberikan pagar terhadap rangkap jabatan Pengurus Harian NU dengan Pengurus Harian Partai Politik dan mengatur pembatasan bagi sejumlah pimpinan NU untuk mencalonkan diri atau dicalonkan dalam jabatan politik.
Karena itu, ukuran calon pemimpin seharusnya bukan siapa pendukungnya, tetapi kapasitas dan integritasnya; bukan siapa yang berada di belakangnya, tetapi rekam jejak khidmahnya; bukan kepentingan kelompok, tetapi kemaslahatan jam’iyah.
NU bukan kendaraan menuju kekuasaan. NU adalah ladang khidmah.
Pertanyaan pentingnya: ketika kita masuk Muktamar, apakah kita membawa amanah NU atau membawa titipan kepentingan dari luar NU?
NU boleh berhubungan dengan semua kekuatan politik, tetapi kedaulatan NU harus tetap berada di tangan jam’iyah.
Semoga ada yang menyambut dan memberikan respons terhadap pemikiran-pemikiran tersebut.
Nur Habib, mengabarkan.
