Oleh: Imam Kusnin Ahmad SH. Jurnalis Senior dan PW ISNU Jawa Timur.
MENJELANG Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Tambakberas, isu mekanisme dan status kelembagaan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) menjadi salah satu bahasan paling krusial dan strategis. Usulan yang disampaikan Pengurus Wilayah NU Jawa Tengah untuk menempatkan pemilihan AHWA dalam sidang pleno bukan sekadar perubahan prosedur, melainkan upaya mendasar untuk menyeimbangkan kewibawaan struktur organisasi dan menjamin kemandirian lembaga pemilih pimpinan tertinggi.
*Keadilan Struktural. Menempatkan Syuriyah di Tempat Sebenarnya*
Dalam pandangan yang disampaikan Katib PWNU Jawa Tengah, H. Mohamad Muzamil, terdapat ketajaman analisis yang perlu kita renungkan bersama. Selama ini, kita terbiasa dengan pola di mana pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah dilakukan secara terbuka dalam sidang pleno. Padahal, secara hierarki organisasi, Tanfidziyah hanyalah pelaksana kebijakan yang digariskan oleh Syuriyah. Ironisnya, lembaga yang menentukan arah kebijakan dan memegang kewenangan tertinggi—yang diwakili oleh AHWA—justru terkesan kurang memiliki landasan prosedural yang setara.
Logikanya sederhana namun tajam: jika pelaksana kebijakan dipilih dalam forum terbuka dan sah, maka lembaga yang menentukan pemimpin Syuriyah harus mendapatkan legitimasi yang sama atau bahkan lebih kuat. Mengingat AHWA memegang peran vital memilih Rais Aam PBNU, maka menyangkut aspek kerahasiaan dan kewibawaan personalia, prosesnya pun harus dijamin integritasnya melalui forum tertinggi. Usulan ini menegaskan bahwa Syuriyah tidak boleh terlihat lebih lemah posisinya dibandingkan Tanfidziyah.
*Visi Masa Depan! AHWA Sebagai Majelis Tahkim Permanen*
Gagasan yang dikemukakan bukan berhenti pada teknis pemilihan. Langkah jauh ke depan, AHWA diharapkan dapat dilembagakan menjadi Majelis Tahkim. Ini adalah terobosan yang sangat relevan. Selama ini AHWA bersifat sementara atau ad hoc, hanya hadir saat Muktamar lalu menghilang. Padahal, potensinya sangat besar untuk menjadi benteng penyelesaian konflik internal. Jika terjadi perselisihan kepengurusan di masa datang, NU tidak perlu lagi panik atau terjebak pada rekayasa sesaat, karena sudah memiliki wadah permanen yang disiapkan dari awal.
Pemikiran ini sejalan dengan arah yang dibawa Komisi Organisasi Muktamar. KH. Miftah Faqih menegaskan perlunya mengubah aturan dasar (ART) agar AHWA memiliki aturan main yang jelas, terlepas dari kepentingan pimpinan sesaat. Bahkan, usulan agar anggota AHWA di Majelis Tahkim tidak berasal dari unsur Syuriyah maupun Tanfidziyah menunjukkan semangat kemandirian yang tinggi. Dengan melibatkan praktisi hukum dan tokoh independen, putusan yang dihasilkan akan lebih adil dan jauh dari kepentingan kelompok.
*Konsensus Wilayah! Bukti Kematangan Berpikir*
Semangat membenahi AHWA ini bukan datang dari satu pihak saja. Jawa Timur, sebagai salah satu basis terbesar NU, telah merespons dengan menyusun daftar usulan nama yang matang. Melalui rapat gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah, PWNU Jatim mengajukan 16 nama masyayikh yang dianggap memenuhi syarat kewibawaan. Nama-nama ini merentang lintas wilayah: mulai dari KH. Anwar Manshur, KH. Ma’ruf Amin, KH. Mustofa Bisri, hingga KH. Said Aqil Siroj. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan figur yang berintegritas, teruji, dan netral menjadi harapan bersama.
Namun, di balik usulan nama, yang paling esensial adalah kerangka aturannya. Seperti disampaikan Muzamil, pedoman keanggotaan yang beredar perlu ditinjau kembali. Jangan sampai aturan dibuat hanya untuk memuluskan keinginan segelintir pihak. Pedoman harus melindungi proses agar tetap berjalan di atas prinsip musyawarah mufakat.
*Menuju NU yang Terstruktur dan Aman*
Perdebatan soal AHWA mengajarkan kita bahwa kemajuan organisasi tidak hanya dilihat dari banyaknya anggota, melainkan dari seberapa kokoh fondasi aturannya. Menempatkan AHWA di bawah pengawasan sidang pleno, mengubah statusnya menjadi lembaga permanen, dan menjamin kemandirian anggotanya adalah langkah besar agar NU terhindar dari praktik-praktik transaksional atau rekayasa kekuasaan.
Kita berharap Muktamar ke-35 kelak tidak hanya melahirkan pimpinan, tetapi juga sistem yang dewasa. Sistem yang memastikan bahwa pemimpin terpilih karena kehendak Allah dan musyawarah yang lurus, bukan karena permainan kursi di ruang tertutup. Mari kita dukung perbaikan ini demi menjaga marwah ulama dan keutuhan rumah besar Nahdlatul Ulama.*Wallahu A’lam Bisshawab*
