JAKARTA — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menggelar sidang perkara nomor 255/G/2026/PTUN.JKT pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Perkara ini menyengketakan Surat Keputusan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (dahulu Kemendikbud) untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam sidang tersebut, Muhammad Rullyandi, Kuasa Hukum Gibran Rakabuming Raka, memperlihatkan dokumen berupa salinan atau pindaian riwayat pendidikan lengkap mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi kepada majelis hakim dan awak media.
Dokumen yang ditampilkan mencakup Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Sertifikat Kehadiran dari UTS Insearch, Diploma dari The Management Development Institute of Singapore (MDIS), serta Ijazah Sarjana dari University of Bradford, Inggris.
“Kami sudah siap untuk membacakan dan memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dan juga kepada rekan-rekan media sebagai bentuk keterbukaan kami kepada seluruh rakyat Indonesia. Bahwa riwayat pendidikan dari Bapak Gibran Rakabuming kami sudah lampirkan dalam jawaban kami setebal 69 halaman,” ungkap Rullyandi seusai sidang.
Ia menjelaskan bahwa dokumen tersebut telah diserahkan kepada pengadilan melalui berbagai jalur.
“Jadi jawaban ini sudah kami serahkan kepada Majelis, sudah kami unggah di sistem e-court, dan kami sampaikan fisiknya juga kepada Penggugat, juga Tergugat,” jelasnya.
Terkait dokumen asli, Rullyandi menyampaikan akan melampirkannya pada tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
“Nanti akan kita hadirkan aslinya semua. Karena dalam hukum acara, semua yang asli itu harus dilampirkan. Wajib dilampirkan. Dan itu berkaitan dengan ijazah-ijazah, kami akan lampirkan semua aslinya. Nanti ada momennya kami akan tunjukkan semua aslinya,” tegasnya.
Penggugat dalam perkara ini adalah PT Mercy Toga Kirana, sedangkan pihak Tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di lingkungan Kemendikdasmen.
Dalam gugatannya, Penggugat memajukan enam tuntutan utama, yakni: mengabulkan gugatan seluruhnya; menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan penyetaraan ijazah tersebut; menyatakan keputusan itu mengandung cacat substansi maupun prosedur; mewajibkan Tergugat mencabut keputusan tersebut secara permanen dalam waktu 60 hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap; mewajibkan Tergugat memberikan jawaban atas permohonan klarifikasi administratif dalam 30 hari kerja; serta menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara.
Dasar argumen Penggugat menyebutkan bahwa keputusan tersebut dianggap tidak berdasar dokumen primer, diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang, tidak melalui format elektronik yang disyaratkan, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, meliputi asas kecermatan, keterbukaan, kepastian hukum, dan persamaan perlakuan.
Hingga saat ini, proses peradilan masih berjalan. Masyarakat diimbau mengikuti perkembangan proses hukum secara objektif dan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai penentu kebenaran hukum dalam perkara ini.
*Analisis Kritis*
Poin-poin penting:
– Transparansi parsial — Menunjukkan dokumen scan ke publik adalah langkah maju dalam keterbukaan informasi, namun publik masih menantikan penunjukan dokumen asli.
– Pembuktian bertahap — Penjelasan bahwa asli akan ditampilkan sesuai hukum acara adalah posisi yang sah dan wajar dalam proses peradilan.
– Perbedaan substansi gugatan vs pembuktian — Penggugat mempermasalahkan cacat prosedur dan substansi penerbitan keputusan, bukan secara langsung menyatakan dokumen pendidikan itu palsu. Ini perbedaan penting yang perlu dipahami publik
– Beban pembuktian berganda — Penggugat harus membuktikan cacat prosedur/substansi, sementara pihak terkait harus memverifikasi keaslian dokumen asli di muka sidang.
– Kepastian hukum masih menunggu putusan — Seluruh argumen dan bukti belum diuji secara utuh; putusan hakim adalah penentu kebenaran hukum dalam perkara ini.
Kesimpulan: Proses hukum berjalan sesuai jalur formal. Penunjukan dokumen scan adalah langkah awal yang positif, namun verifikasi keaslian dokumen asli dan pemeriksaan mendalam terhadap prosedur penyetaraan masih menjadi inti perkara yang akan diputus pengadilan. Publik diimbau menunggu proses hukum tuntas sebelum menarik kesimpulan akhir.*Imam Kusnin Ahmad*
