BANYUWANGI :MenaraMadinah.com– Isbat Nikah Terpadu resmi dibuka di Kantor PCNU Kabupaten Banyuwangi, Jumat (14/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi ikhtiar bersama untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang pernikahannya belum tercatat secara resmi sekaligus memastikan terpenuhinya hak administrasi kependudukan keluarga.
Sebanyak 40 pasangan mengikuti kegiatan tersebut. Persidangan dilaksanakan di luar gedung Pengadilan Agama dan dibagi dalam tiga majelis. Seluruh permohonan yang diajukan telah diterima dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Kegiatan ini menjadi bentuk kolaborasi sejumlah lembaga, meliputi Pengadilan Agama Banyuwangi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, PCNU dan LKKNU Banyuwangi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BAZNAS, serta unsur kepolisian.
Pencatatan Pernikahan Memberikan Kepastian Hukum
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Dr. Chaironi Hidayat, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Isbat Nikah Terpadu yang dimotori NU melalui kolaborasi lintas lembaga.
H. Chaironi menjelaskan bahwa kutipan akta nikah merupakan bukti autentik bahwa sebuah perkawinan telah tercatat secara resmi.
“Bagi masyarakat yang pernikahannya tidak diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah, pencatatannya harus melalui proses persidangan di Pengadilan Agama. Setelah memperoleh putusan pengadilan, barulah pernikahan tersebut dapat dicatatkan,” jelasnya.
Menurutnya, pencatatan pernikahan bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi bagian dari upaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pasangan suami istri serta keluarga.
Karena itu, masyarakat diimbau melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan dan memastikan pernikahan tersebut tercatat secara resmi. Dengan demikian, pasangan tidak perlu menghadapi proses pengesahan perkawinan di kemudian hari.
H. Chaironi juga menyampaikan amanah dari Majelis Keluarga Sidogiri mengenai persoalan nikah siri. Apabila pasangan yang sebelumnya melaksanakan nikah siri kemudian mengajukan legalitas ke KUA dan berdasarkan ketentuan harus melaksanakan akad nikah kembali, maka proses tersebut harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.
Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat.
“Setiap kegiatan yang telah selesai tentu akan terlihat kekurangannya. Hal itu hendaknya menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk kegiatan berikutnya,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kolaborasi Pengadilan Agama, Polresta, BAZNAS, PCNU, serta seluruh pihak yang terlibat.
Semua
Perkara Diproses melalui Tiga Majelis
Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, Dr. Rizky Hasanah, S.Ag., M.H., menyampaikan bahwa terdapat 40 pasangan yang mengikuti Isbat Nikah Terpadu.
Seluruh permohonan telah diterima dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Persidangan dilakukan secara cermat agar setiap pasangan memperoleh kepastian hukum atas perkawinan yang telah dilaksanakan.
Dalam pemeriksaan, majelis hakim meneliti berbagai aspek perkawinan, termasuk rukun dan syarat nikah, keberadaan wali dan saksi, serta kesesuaiannya dengan ketentuan syariat Islam.
“Dalam persidangan ini semuanya akan diteliti. Pengadilan Agama memiliki tugas untuk memeriksa apakah perkawinan tersebut memenuhi ketentuan syariat Islam atau tidak, termasuk pemeriksaan terhadap wali dan saksi,” ungkapnya.
Ia berharap seluruh pasangan memperoleh kepastian hukum dan dapat melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan lebih tenang karena status perkawinannya telah mendapatkan pengesahan.
Rizky juga menekankan pentingnya sinergi lima pilar, yakni Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Polresta, BAZNAS, serta LKKNU/PCNU. Menurutnya, kerja sama lintas lembaga tersebut perlu terus dijaga dan dikembangkan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan.
LKKNU: Mendampingi Masyarakat Memperoleh Hak Administrasi
Ketua LKKNU Banyuwangi, Dalilatus Saadah, menyampaikan bahwa LKKNU mengambil peran dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam administrasi perkawinan dan kependudukan.
Pendampingan tersebut menjadi bentuk kepedulian agar masyarakat dapat memperoleh hak administrasinya secara lebih mudah, tertib, dan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Dewan Pakar LKKNU Banyuwangi, Syafaat, S.H., M.H.I., menilai Isbat Nikah Terpadu merupakan bukti nyata bahwa pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan melalui sinergi berbagai lembaga.
“Dengan adanya pengesahan nikah yang dilaksanakan bersama Pengadilan Agama Banyuwangi, Kementerian Agama Banyuwangi, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ini menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah hadir untuk melindungi administrasi kependudukan, hak-hak privat penduduk, hak individu, serta hak kependudukan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Syafaat, persoalan pencatatan perkawinan tidak berhenti pada kepemilikan buku nikah. Status perkawinan memiliki hubungan dengan berbagai hak sipil, termasuk administrasi kependudukan, kepastian hubungan suami istri, serta perlindungan terhadap hak-hak anak.
PCNU: Semoga Menjadi Keluarga Sakinah
Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Banyuwangi, Akhmad Turmudzi, menyampaikan doa dan harapan agar seluruh pasangan yang mengikuti Isbat Nikah Terpadu senantiasa diberikan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Ia berharap kepastian hukum yang diperoleh para pasangan menjadi bagian dari perjalanan membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan bertanggung jawab.
Akhmad juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan. Ia mengajak seluruh unsur untuk terus menjaga sinergi dan kebersamaan dalam memberikan pelayanan serta kemanfaatan bagi masyarakat.
Pemerintah Hadir melalui Kolaborasi
Isbat Nikah Terpadu memperlihatkan bahwa persoalan administrasi perkawinan membutuhkan kerja bersama. Pengadilan Agama memberikan kepastian melalui proses hukum, Kementerian Agama memastikan aspek pencatatan perkawinan, Dukcapil menindaklanjuti administrasi kependudukan, sementara PCNU dan LKKNU mendampingi masyarakat.
Dukungan BAZNAS juga menjadi bagian penting, khususnya dalam membantu masyarakat kurang mampu agar keterbatasan biaya tidak menjadi penghalang memperoleh kepastian hukum.
Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak selalu harus berjalan sendiri-sendiri. Ketika lembaga bergerak dalam satu tujuan, persoalan yang selama ini terasa rumit dapat didekatkan dan diselesaikan bersama.
Pada akhirnya, pencatatan perkawinan bukan hanya tentang selembar dokumen. Di dalamnya terdapat identitas, kepastian status keluarga, perlindungan terhadap pasangan dan anak, serta hak setiap warga negara untuk memperoleh administrasi kependudukan yang tertib.
Isbat Nikah Terpadu menjadi ikhtiar bersama: menghadirkan kepastian hukum, mendekatkan pelayanan, dan memastikan negara hadir di tengah keluarga.
(Aguk Wahyu Nuryadi)
