(Penguatan Kultur, Pembenahan Moral, dan Penataan Struktur Organisasi)
Prof. Mahmud Mustain, Modified AI, 2026
(Teknik Kelautan ITS, Waketum PP Serikat Nelayan NU)
Pendahuluan
Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi keagamaan besar yang memiliki kekuatan historis, kultural, dan spiritual. Kekuatan tersebut tumbuh dari pesantren, ulama, santri, jamaah, tradisi keilmuan, serta pengabdian kepada masyarakat. NU bukan sekadar organisasi struktural, melainkan juga jaringan tradisi keagamaan yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan bangsa Indonesia.
Namun, organisasi sebesar NU tidak terlepas dari persoalan internal. Persoalan integritas dalam suksesi kepemimpinan, perbedaan pandangan mengenai otoritas keagamaan, pengelompokan sosial, serta ketegangan antara kepentingan kultural dan struktural merupakan hal-hal yang perlu dievaluasi secara serius.
Dalam konteks tersebut, dua isu yang dapat menjadi bahan refleksi adalah riswah dan perdebatan mengenai Ba‘alawi. Riswah berkaitan dengan persoalan moral dan hukum mengenai pemberian yang bertujuan memengaruhi keputusan secara tidak patut. Sementara itu, Ba‘alawi merupakan identitas genealogis dan komunitas sosial-keagamaan yang mempunyai sejarah serta tradisi tersendiri.
Keduanya tidak berada dalam kategori yang sama. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa komunitas Ba‘alawi secara keseluruhan merupakan sumber masalah NU. Demikian pula, dugaan riswah dalam suatu proses organisasi tidak boleh dinyatakan sebagai fakta sebelum dibuktikan.
Akan tetapi, kedua isu tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi persoalan yang lebih mendasar: mengapa nilai amanah, adab, persaudaraan, dan keadilan terkadang tidak cukup kuat dalam kehidupan organisasi keagamaan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak cukup dicari pada gejala di hilir. Pembenahannya harus dimulai dari hulu.
1. Memisahkan Gejala dan Akar Permasalahan
Dalam menyelesaikan persoalan NU, penting membedakan antara gejala, penyebab langsung, dan akar permasalahan.
Riswah, apabila terbukti terjadi, merupakan tindakan yang dapat merusak integritas pengambilan keputusan. Perdebatan mengenai Ba‘alawi dapat berkembang menjadi persoalan sosial apabila identitas genealogis digunakan untuk membangun pengelompokan yang eksklusif, atau apabila kritik terhadapnya berubah menjadi penghinaan dan diskriminasi.
Namun, keduanya belum tentu merupakan akar dari seluruh persoalan organisasi.
Akar persoalan yang lebih mendasar dapat ditemukan pada beberapa kemungkinan:
1. Melemahnya pendidikan amanah dan kejujuran.
2. Kurangnya keteladanan moral dalam kepemimpinan.
3. Penghormatan yang tidak diimbangi sikap kritis dan tanggung jawab.
4. Lemahnya literasi sejarah, fikih, dan metode berpikir ilmiah.
5. Kepentingan jabatan yang menggeser orientasi khidmah.
6. Tata kelola organisasi yang belum cukup transparan.
7. Kurangnya kemampuan mengelola perbedaan secara beradab.
Dengan demikian, penyelesaian tidak boleh berhenti pada penanganan orang atau kelompok yang sedang menjadi perhatian. Yang lebih penting adalah memperbaiki sistem pembinaan manusia dan budaya organisasi.
2. Riswah sebagai Gejala Melemahnya Amanah
Riswah merupakan persoalan serius karena menyentuh hubungan antara moralitas pribadi dan keadilan organisasi.
Dalam kehidupan NU, pemilihan pemimpin seharusnya menjadi proses menentukan orang yang paling mampu memikul amanah, bukan kesempatan untuk memperjualbelikan dukungan.
Apabila pemberian digunakan untuk memperoleh suara atau memengaruhi keputusan secara tidak patut, beberapa kerusakan dapat terjadi.
Pertama, kerusakan orientasi kepemimpinan. Jabatan yang semestinya menjadi sarana khidmah dapat berubah menjadi tujuan yang dikejar melalui transaksi.
Kedua, kerusakan kepercayaan. Jamaah dapat kehilangan keyakinan terhadap proses pemilihan apabila terdapat pelanggaran yang terbukti dan tidak ditangani secara adil.
Ketiga, kerusakan kaderisasi. Generasi muda dapat memperoleh teladan yang keliru apabila keberhasilan organisasi lebih ditentukan oleh kekuatan transaksi daripada integritas dan pengabdian.
Keempat, kerusakan kultur. Apabila praktik tidak patut dibiarkan, perilaku tersebut berpotensi dianggap sebagai kebiasaan yang dapat diterima.
Namun, penyelesaian riswah tidak cukup dengan mengubah istilah menjadi hadiah, bantuan, atau bisyaroh. Penilaian harus melihat maksud, konteks, hubungan pemberian dengan keputusan, serta bukti yang tersedia.
Di sinilah pentingnya pembinaan moral dari hulu: membangun manusia yang tidak mudah dibeli karena memahami bahwa amanah bukan komoditas.
3. Ba‘alawi dan Persoalan Otoritas Keagamaan
Pembahasan mengenai Ba‘alawi perlu ditempatkan dalam kerangka sejarah, genealogis, dan sosial-keagamaan.
Dalam masyarakat Muslim, nasab dapat mempunyai nilai penghormatan dan hubungan historis. Namun, nasab bukan satu-satunya ukuran kemampuan keilmuan, kelayakan kepemimpinan, atau tanggung jawab sosial.
Persoalan dapat muncul apabila penghormatan terhadap garis keturunan dipahami sebagai kewenangan yang tidak boleh dievaluasi, atau apabila perbedaan pandangan mengenai sejarah dan otoritas berubah menjadi perselisihan identitas.
Sebaliknya, kritik terhadap klaim genealogis atau pemikiran tokoh tertentu juga tidak boleh digunakan untuk merendahkan seluruh komunitas Ba‘alawi.
Ada tiga prinsip yang perlu dijaga.
1. Nasab perlu dihormati sesuai kedudukannya, tetapi tidak menggantikan ilmu dan akhlak.
2. Klaim sejarah dapat dikaji secara ilmiah, tetapi kajian harus disertai adab dan bukti.
3. Perbedaan pandangan terhadap individu tidak boleh digeneralisasi menjadi penilaian terhadap seluruh keturunan atau komunitas.
Dalam tradisi pesantren, penghormatan kepada guru dan ulama berjalan bersama pengkajian ilmu. Penghormatan tidak menghapus kewajiban memahami dalil, dan perbedaan pendapat tidak menghilangkan kewajiban menjaga akhlak.
Karena itu, yang perlu dievaluasi bukan keberadaan komunitas Ba‘alawi, melainkan setiap praktik pengelompokan, klaim kewenangan, atau tindakan individual yang terbukti bertentangan dengan prinsip keadilan dan persaudaraan.
4. Muara Persoalan: Ketika Kultur dan Struktur Tidak Seimbang
Salah satu persoalan mendasar organisasi keagamaan adalah kemungkinan terjadinya jarak antara kekuatan kultural dan kekuatan struktural.
NU kultural hidup dalam pesantren, keluarga, jamaah, pengajian, tradisi keilmuan, dan keteladanan ulama. NU struktural bekerja melalui kepengurusan, kebijakan, program, serta mekanisme organisasi.
Keduanya seharusnya saling menguatkan.
Namun, apabila struktur berkembang tanpa fondasi kultur yang kuat, organisasi berisiko lebih sibuk mengurus jabatan daripada memperkuat pengabdian. Sebaliknya, apabila kultur tidak memperoleh dukungan struktur, kekayaan tradisi dapat kehilangan daya pengembangan dan koordinasi.
Dalam konteks ini, persoalan riswah dapat menjadi tanda perlunya penguatan kultur amanah. Perdebatan mengenai otoritas keagamaan dapat menjadi tanda perlunya penguatan literasi, adab, dan kemampuan berdialog.
Maka, prinsip yang perlu dikembangkan adalah:
Kultur membentuk manusia, struktur menjaga mekanisme, dan keduanya harus diarahkan kepada khidmah.
5. Menyelesaikan dari Hulu yang Generik dan Mendasar
Penyelesaian persoalan NU perlu dimulai dari akar yang berlaku bagi seluruh warga dan kelompok, tanpa membedakan nasab, kedudukan, atau afiliasi.
Hulu yang mendasar tersebut dapat dirumuskan dalam lima bidang.
A. Penguatan iman
Iman harus menjadi sumber kesadaran bahwa jabatan, harta, pengaruh, dan ilmu merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan.
Kesadaran ini menjadi dasar untuk menolak riswah, menghindari kesombongan, serta menghormati sesama manusia.
B. Penguatan adab
Adab harus menjadi fondasi hubungan antara kiai, santri, pengurus, jamaah, dan masyarakat.
Adab tidak berarti membenarkan segala sesuatu tanpa pemeriksaan. Adab berarti menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar, menghormati manusia, dan menghindari penghinaan.
C. Penguatan ilmu
Warga NU perlu diperkuat dalam penguasaan fikih, usul fikih, sejarah, ilmu sosial, dan metode penelitian.
Dengan ilmu, warga dapat membedakan:
– Hadiah dan riswah.
– Bisyaroh dan transaksi yang mengikat keputusan.
– Nasab dan kompetensi keilmuan.
– Penghormatan dan pengkultusan.
– Kritik ilmiah dan penghinaan.
– Dugaan dan fakta yang telah terbukti.
D. Penguatan akhlak dan khidmah
Orientasi kader harus dikembalikan kepada pengabdian. Jabatan bukan hadiah, melainkan tanggung jawab. Pengaruh bukan alat untuk menguasai, melainkan kesempatan untuk memberi manfaat.
E. Penguatan tata kelola
Struktur organisasi harus mempunyai aturan yang jelas, transparansi pembiayaan, mekanisme pemeriksaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban.
Pendidikan moral tanpa sistem yang baik dapat menjadi lemah. Sebaliknya, sistem yang baik tanpa manusia berintegritas juga tidak akan berjalan optimal.
6. Model Pembenahan: Dari Hulu ke Hilir
Secara konseptual, proses pembenahan NU dapat digambarkan melalui urutan berikut:
Iman → Adab → Akhlak → Amanah → Kultur Organisasi → Tata Kelola → Peradaban Damai.
Rangkaian ini merupakan kerangka pemikiran untuk menjelaskan hubungan pembinaan manusia dengan kualitas organisasi, bukan persamaan ilmiah yang telah teruji secara empiris.
Dari kerangka tersebut, pembenahan dapat dilaksanakan melalui tiga tingkat.
Tingkat pertama: pembinaan individu.
Memperkuat iman, kejujuran, tanggung jawab, pengendalian diri, dan kesediaan menerima koreksi.
Tingkat kedua: pembinaan komunitas kultural.
Memperkuat pesantren, keteladanan ulama, pendidikan adab, musyawarah, serta tradisi saling menghormati.
Tingkat ketiga: pembenahan struktural.
Memperbaiki aturan organisasi, proses pemilihan, pengawasan, transparansi, dan mekanisme penyelesaian konflik.
Ketiga tingkat ini harus berjalan bersama. Tidak cukup hanya menyelesaikan konflik yang sedang terjadi tanpa membangun kemampuan mencegah konflik serupa.
7. Langkah Operasional bagi NU
Agar gagasan pembenahan dari hulu tidak berhenti sebagai wacana, beberapa langkah strategis dapat dilakukan.
Pertama, evaluasi moral organisasi.
Menyusun evaluasi berkala terhadap budaya amanah, transparansi, keteladanan, dan kualitas pelayanan kepada jamaah.
Kedua, pedoman integritas dalam suksesi.
Memperjelas batas pemberian yang diperbolehkan, konflik kepentingan, pembiayaan kegiatan, serta larangan transaksi yang memengaruhi keputusan.
Ketiga, forum kajian otoritas keagamaan.
Mengembangkan ruang dialog yang mempertemukan ulama pesantren, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk membahas sejarah, nasab, keilmuan, serta etika penghormatan secara ilmiah dan santun.
Keempat, penguatan pesantren sebagai pusat pembinaan.
Menjadikan pesantren sebagai tempat pendidikan iman, adab, literasi, kejujuran, dan khidmah bagi generasi penerus.
Kelima, penguatan mekanisme penyelesaian konflik.
Setiap persoalan harus memiliki jalur klarifikasi, tabayyun, mediasi, dan pemeriksaan yang adil.
Keenam, pembagian peran kelembagaan.
– Syuriyah menjaga prinsip keagamaan dan etika.
– Tanfidziyah menjalankan kebijakan dan program.
– Pesantren memperkuat pembinaan kultural.
– Lembaga pendidikan dan perguruan tinggi mendukung kajian serta evaluasi.
– PWNU dan PCNU mengoordinasikan pelaksanaan di daerah.
– Badan otonom memperkuat kaderisasi dan pendidikan generasi muda.
Ketujuh, evaluasi dampak.
Keberhasilan tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan atau perubahan kepengurusan. Perlu dilihat apakah kepercayaan meningkat, keputusan lebih transparan, konflik lebih mudah diselesaikan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
8. Mengembalikan NU kepada Orientasi Khidmah
Pada akhirnya, pembenahan NU harus mengembalikan orientasi organisasi kepada khidmah.
NU bukan milik satu garis keturunan, satu keluarga, satu kelompok, atau satu kepentingan. NU adalah organisasi yang tumbuh dari tradisi keagamaan dan pengabdian masyarakat dengan landasan keilmuan, persaudaraan, serta nilai-nilai Islam.
Setiap orang, baik dari kalangan Ba‘alawi maupun bukan Ba‘alawi, memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga amanah sesuai peran dan kewenangannya.
Setiap dugaan riswah harus diperiksa secara adil. Setiap klaim keagamaan dapat dikaji dengan ilmu. Setiap penghormatan harus disertai akhlak. Setiap kritik harus menjaga martabat manusia.
Dengan cara demikian, NU tidak terjebak dalam konflik identitas, tetapi mampu menyelesaikan persoalan berdasarkan prinsip dan bukti.
Penutup
Persoalan riswah dan perdebatan mengenai Ba‘alawi dapat menjadi bahan introspeksi penting bagi NU. Namun, keduanya tidak boleh diperlakukan sebagai satu kategori atau dijadikan dasar untuk menyalahkan suatu komunitas keturunan.
Riswah adalah persoalan tindakan dan integritas yang harus diperiksa berdasarkan bukti. Ba‘alawi adalah identitas genealogis yang harus dibahas dengan penghormatan, keterbukaan ilmiah, dan tanpa generalisasi.
Muara persoalan organisasi yang lebih mendasar perlu dicari pada kemungkinan melemahnya iman, adab, amanah, literasi, dan tata kelola. Itulah hulu yang harus diperkuat secara bersama-sama.
Maka, penyelesaian NU tidak cukup dengan mengganti pengurus, mengubah aturan, atau memperdebatkan identitas kelompok. Pembenahan harus dimulai dari pembentukan manusia yang beriman, berilmu, berakhlak, dan amanah; dilanjutkan dengan penguatan kultur pesantren dan jamaah; kemudian diwujudkan dalam struktur organisasi yang transparan dan bertanggung jawab.
Jangan hanya menyelesaikan gejala di hilir, tetapi perkuat akar masalah di hulu. Jangan hanya memperbaiki struktur, tetapi bangun kultur. Jangan hanya mempertahankan simbol, tetapi hidupkan substansi.
Dengan demikian, NU dapat kembali meneguhkan dirinya sebagai kekuatan keagamaan yang teduh, amanah, dan menjadi sumber perdamaian bagi bangsa serta dunia.
اللَّهُمَّ أَصْلِحْ قُلُوبَنَا وَأَعْمَالَنَا، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَارْزُقْنَا الْأَمَانَةَ وَالْعَدْلَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ، وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ الْإِصْلَاحِ وَالسَّلَامِ.
Ya Allah, perbaikilah hati dan amal kami, satukanlah hati kami, anugerahkan kepada kami amanah, keadilan, dan akhlak yang baik, serta jadikanlah kami bagian dari orang-orang yang membawa perbaikan dan kedamaian. Amin.
Semoga kita semua bisa memahami demikian aamiin. Wa Allahu a’lam bish -showaab.
Semoga manfaat barokah selamat dunia sampai akhirat aamiin.
Surabaya,
26 Jumadil Ula 1448
atau
06 Nopember 2026
m.mustain
