*JAKARTA –* Lanjutan sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (4/11/2026) malam, menghadirkan kesaksian yang mengaitkan kebijakan haji 2024 dengan prinsip keselamatan jemaah dan asal-usul alokasi kuota tambahan.
Dua saksi, KH Miftah Faqih, petugas PPIH bidang konsultan ibadah 2022-2024, dan Mariana Aristyawati (Anna Hasbie), mantan Jubir Kemenag 2022-2024, memberikan keterangan yang saling melengkapi tentang latar belakang kebijakan murur dan pembagian kuota tambahan 8.000 jemaah.
Miftah Faqih, yang dihadirkan sebagai saksi ahli penyelenggaraan haji, menegaskan negara harus hadir memberikan layanan konkret dan menjamin keselamatan jemaah, tidak hanya berorientasi administratif dan ritual.
“Negara harus hadir memberikan layanan yang konkret,” katanya menjawab pertanyaan kuasa hukum Gus Yaqut, Melissa Anggraini.
Ia menggambarkan kondisi ekstrem di Muzdalifah pada haji 2024. Area Muzdalifah mengalami pengurangan sekitar dua hektar karena pembangunan toilet. Dampaknya, ruang per jemaah menyusut dari 0,8 meter persegi menjadi tidak lebih dari 0,5 meter persegi.
“Kepadatan Muzdalifah luar biasa. Kalau sebelumnya space untuk jemaah 0,8 meter, ketika ada pengurangan lahan itu space tidak lebih dari 0,5 meter. Bahkan, konkret dengan ukuran sepatu saya saja lebih luas. Hanya bisa berdiri, tidak bisa duduk,” beber Miftah.
Menurutnya, kondisi itu harus menjadi pertimbangan utama pemerintah. Regulasi harus menghadirkan kemaslahatan, bukan membahayakan. “Jangan sampai negara, kementerian menjadi mesin pembunuhan bagi warganya, dalam hal ini jemaah haji,” tegasnya.
Miftah menjelaskan, Kemenag konsisten melakukan evaluasi melalui forum mudzakarah, bukan sekadar seminar, melainkan forum kajian mendalam dari persoalan faktual. Pengalaman 2022 dan 2023 dengan tingginya lansia menjadi pijakan munculnya tagline Haji Ramah Lansia.
Mudzakarah 2023 digelar di Yogyakarta selama tiga hari siang-malam, melibatkan ahli agama, kesehatan, gizi, ormas Islam, dan kementerian terkait. Latar belakangnya adalah merumuskan kebijakan istitaah kesehatan 2024.
“Harus melibatkan semua pihak. Tidak cukup ahli agama, karena ada faktor-faktor di luar agama. Maka ada ahli kesehatan, ahli gizi, ahli agama dari ormas, termasuk dari kementerian terkait,” jelasnya.
Prinsip yang dipegang adalah _taisir_, yaitu memberikan kemudahan dan keringanan, bukan meremehkan. “Prinsip regulasi yang diambil adalah taisir, mempermudah agar jemaah tetap terjaga dirinya, terjaga nyawanya, tidak mengalami kesulitan,” paparnya.
Dari prinsip itu lahir kebijakan murur, yaitu melintas di Muzdalifah tanpa turun dan bermalam seperti pola umum, serta tanazul untuk lansia, risiko tinggi, dan disabilitas. Kedua skema ini untuk mengantisipasi kepadatan ekstrem dan mengurangi risiko keselamatan.
Miftah menilai kebijakan haji 2024 tidak lahir tanpa pertimbangan, melainkan ada proses evaluasi, kajian lintas disiplin, dan mitigasi risiko.
Dalam persidangan, Gus Yaqut juga memberikan pernyataan bahwa sejak awal telah mengingatkan jajarannya agar tidak bermain dalam penyelenggaraan haji. “Dari awal saya sudah peringatkan, jangan ada permainan apa pun dalam proses haji ini. Ini yang selalu saya sampaikan,” ujarnya.
Gus Yaqut menegaskan kebijakan yang diambil untuk kepentingan jemaah. “Saya tegaskan, tidak ada salah kebijakan, tidak ada korupsi, tidak ada rente. Semua demi keselamatan jiwa jemaah,” tegasnya.
Kesaksian berikutnya dari Anna Hasbie mengungkap asal-usul kebijakan alokasi kuota tambahan ke haji khusus. Menurutnya, pertimbangan itu bukan inisiatif sepihak internal Kemenag, melainkan berawal dari peringatan KPK dan masukan Komisi VIII DPR.
Anna menyebut KPK mengingatkan Kemenag soal keberlanjutan dana haji kelolaan BPKH dalam pertemuan 27 Januari 2023 di Kuningan, Jakarta. Saat itu Deputi KPK Pahala Nainggolan hadir.
“KPK mengingatkan bahwa dana haji itu bukan hanya untuk mereka yang berangkat. Pak Pahala bilang bahwa dana BPKH itu bukan hanya untuk mereka yang berangkat tapi mereka juga yang menunggu,” kata Anna menirukan pesan KPK.
KPK, kata Anna, saat itu mengapresiasi perbaikan prosedur petugas haji dan pengadaan barang-jasa, tapi memberi dua PR: harmonisasi UU No 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta menjaga keberlanjutan dana haji.
Peringatan itu menjadi pertimbangan saat Indonesia mendapat tambahan 8.000 kuota awal Mei 2023. Semula Kemenag mengusulkan semua untuk reguler. Namun dalam pembahasan bersama Komisi VIII DPR dan BPKH, muncul pertanyaan kemampuan serap dan dampak dana.
“Komisi VIII bilang, apakah yakin kalau kita meminta supaya 8.000 itu ke reguler semua,” tutur Anna.
Saat itu masih ada sekitar 1.000 kuota reguler belum terserap. Anggota DPR lintas fraksi mengingatkan agar tidak memaksakan. Anna menyebut anggota Fraksi Golkar berkata: “Kalau memang kita tidak sanggup, kuota reguler tidak terserap, jangan malu-malu serahkan ke haji khusus.” Sementara Fraksi PKB mengingatkan Pasal 9 UU No 8/2019 memberi kewenangan Menteri mengatur kuota tambahan via peraturan menteri.
“Kalau memang kita tidak sanggup, kuota reguler tidak terserap, jangan malu-malu serahkan ke haji khusus. Itu dari Fraksi Golkar ada yang ngomong. Lalu ada juga dari Fraksi PKB sendiri bilang, Pak Menteri, kita sudah kasih Pasal 9 itu untuk kuota tambahan,” kata Anna.
Pandangan itu disampaikan terbuka dalam Raker Komisi VIII DPR 22 Mei 2023 yang diliput media. Fraksi Golkar, PKB, PKS, PAN sependapat pentingnya memaksimalkan penyerapan dan menjaga dana haji. Kuasa hukum Melissa Anggraini bahkan memutar rekaman pernyataan anggota DPR dalam Raker tersebut.
Anna juga mengingatkan problem kuota hangus bukan hal baru. Pada 2019, Indonesia dapat tambahan 10.000 kuota tapi 524 tidak terserap dan hangus, tidak bisa dialihkan ke tahun berikutnya. “Indonesia itu sering dapat kuota, tapi sering banyak yang tidak terserap. Contohnya di 2019 itu ada 524 kuota yang tidak terserap. Padahal kita waktu 2019 dapat tambahan 10 ribu. Itu juga buat reguler tapi tidak terserap,” katanya.
Ia menjelaskan kuota dasar 221.000 diterima akhir 2022/awal Januari 2023, sementara tambahan 8.000 baru diterima awal Mei 2023 ketika persiapan operasional sudah berjalan dan pemerintah Arab Saudi mensyaratkan 60% layanan dasar selesai. Kondisi itu membuat Kemenag dan Komisi VIII meminta pembahasan khusus 22 Mei 2023.
Anna menyebut Menteri Agama Yaqut sebelumnya telah membicarakan kemungkinan tambahan kuota dengan Menteri Haji Arab Saudi, yang menjawab dimungkinkan selama layanan dasar sudah 60% selesai.
Rangkaian kesaksian Miftah dan Anna ini melengkapi kesaksian Dendi dan Suparman pada sesi sebelumnya, yang menekankan pelayanan lansia dan integritas. Keempatnya mengarah pada narasi bahwa kebijakan haji 2024 diambil dengan pertimbangan keselamatan, ada dasar kajian, dan alokasi kuota tambahan melalui mekanisme terbuka bersama KPK dan DPR.
Majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan auditor BPK yang disebut tidak menemukan aliran dana ke Gus Yaqut.*Imam Kusnin Ahmad*
