*BULELENG* – Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur, memilih Kabupaten Buleleng, Bali, sebagai lokasi studi tiru pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP). Kabupaten di ujung utara Pulau Bali itu dinilai berhasil mengelola MPP, mulai dari tahap perencanaan, penataan, hingga operasional.
Rombongan Pemkab Blitar tiba di Kantor Bupati Buleleng, Selasa (3/11/2026) siang. Kedatangan mereka disambut langsung Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, di Ruang Rapat Lobby Kantor Bupati. Rombongan dipimpin langsung Bupati Blitar, H. Rijanto.
Bupati Rijanto tidak datang sendiri. Ia membawa jajaran lengkap, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Blitar, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, hingga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Blitar. Komposisi rombongan yang lengkap ini menunjukkan keseriusan Blitar untuk segera memiliki MPP.
“Kami datang ke Buleleng untuk belajar. MPP Buleleng ini sudah bagus, kami ingin meniru bagaimana perencanaan sampai operasionalnya, agar tahun depan kami bisa membangun MPP di Blitar,” ungkap Bupati Rijanto di sela-sela pertemuan.
Menurut Rijanto, Kabupaten Buleleng dipilih setelah melalui kajian. MPP Buleleng dinilai menjadi salah satu yang paling efektif pengelolaannya di Bali. Modelnya yang memanfaatkan gedung eksisting, yakni Lantai 3 Gedung Pasar Banyuasri, dianggap efisien dan bisa direplikasi di Blitar tanpa harus membangun gedung baru yang mahal.
Saat ini Kabupaten Blitar belum memiliki MPP yang terpusat dan representatif. Pelayanan masih tersebar di masing-masing dinas. Kondisi ini sering dikeluhkan warga karena harus berpindah-pindah lokasi untuk mengurus perizinan, administrasi kependudukan, hingga layanan pajak.
Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia memaparkan bahwa MPP Buleleng telah beroperasi selama kurang lebih tiga tahun. Sejak diresmikan, MPP ini menjadi pusat pelayanan terpadu bagi masyarakat Buleleng.
“MPP Buleleng ini sudah berjalan sekitar tiga tahun. Saat ini ada sekitar 152 jenis layanan dari OPD dan juga instansi vertikal lainnya yang terlayani di sini,” kata Wabup Supriatna.
Ratusan layanan tersebut meliputi layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pendapatan Daerah, hingga instansi vertikal seperti Kantor Pertanahan, Imigrasi, Samsat, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Semua terintegrasi dalam satu lantai dengan sistem antrean terpadu.
Supriatna berharap pengalaman Buleleng bisa menjadi referensi yang aplikatif bagi Blitar. Menurutnya, kunci keberhasilan MPP bukan pada megahnya gedung, melainkan pada komitmen pimpinan daerah dan kemauan OPD untuk berkolaborasi dan menempatkan personel terbaik di MPP.
Selain agenda teknis tentang MPP, kunjungan ini juga memiliki dimensi historis dan sosial. Dalam sambutannya, kedua kepala daerah menyinggung adanya kedekatan historis antara Buleleng dan Blitar. Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum untuk mempererat hubungan tersebut.
Lebih jauh, kehadiran FKUB Blitar dalam rombongan menjadi poin penting. Kedua daerah sepakat untuk saling bertukar pengalaman dalam merawat toleransi antarumat beragama. Buleleng yang dikenal heterogen dan Blitar yang juga majemuk dinilai memiliki tantangan yang sama dalam menjaga kerukunan.
“Melalui FKUB, kita bisa saling belajar bagaimana merawat toleransi. Ini penting untuk menjaga stabilitas dan pembangunan,” imbuh Rijanto.
Usai pertemuan resmi di Kantor Bupati, rombongan Pemkab Blitar dijadwalkan melanjutkan agenda utama, yakni meninjau langsung operasional MPP Buleleng di Gedung Pasar Banyuasri. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara riil alur pelayanan, sistem antrean, pengelolaan loket, hingga interaksi petugas dengan masyarakat.
Hasil dari studi tiru ini akan dibawa pulang ke Blitar sebagai bahan kajian untuk penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan perencanaan anggaran pembangunan MPP Kabupaten Blitar pada tahun anggaran 2027 mendatang.*Imam Kusnin Ahmad*
