*JAKARTA -* Prinsip keselamatan jiwa jemaah haji harus menjadi pertimbangan utama dan tidak boleh dijadikan bahan percobaan dalam setiap pengambilan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji. Penegasan tersebut disampaikan saksi ahli dalam sidang kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan.
Saksi tersebut adalah KH. Dr. Miftah Faqih Tasman, dosen UIN Raden Mas Said Surakarta yang juga salah satu mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia dihadirkan sebagai saksi meringankan (a de charge) untuk terdakwa Iswah Abidal Aziz atau Gus Alex dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2026).
Dalam persidangan, penasihat hukum terdakwa bertanya tentang prinsip keselamatan. “Nyawa itu kan tidak boleh dicoba-coba, soal urusan nyawa,” tanya penasihat hukum.
“Iya, basisnya itu pada haji yang sebelumnya (kasus jemaah banyak meninggal),” jawab Miftah menegaskan.
Menurut Miftah, prinsip tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam muzakarah haji yang diikutinya. Ia menjelaskan bahwa pembahasan haji tidak hanya menyangkut aspek ibadah ritual, tetapi juga menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar manusia atau ad-dharuriyatul khams. Prinsip tersebut mencakup perlindungan terhadap lima hal: jiwa (an-nafs), akal (al-aql), harta (al-mal), keturunan (an-nasl), dan kehormatan (al-irdh).
“Karena itu, pelayanan haji tidak boleh mengabaikan kehormatan jemaah. Harus memperhatikan kehormatan jemaah sebagai tamu Allah,” kata Miftah di hadapan majelis hakim.
Miftah yang tercatat pernah bertugas sebagai konsultan ibadah haji pada tahun 2022, 2023, dan 2024 ini kemudian menjelaskan secara rinci tentang urgensi perlindungan bagi jemaah lanjut usia (lansia). Menurut dia, selama ini keringanan atau rukhsah dalam pelaksanaan ibadah haji umumnya baru diberikan ketika jemaah mengalami kepadatan atau zahmah, atau ketika sakit atau maradh.
Padahal, menurut kajian fikih yang didalaminya, lansia seharusnya mendapatkan perlakuan khusus tanpa harus menunggu mengalami sakit terlebih dahulu.
“Kalau ini hanya dua ini saja, maka lansia tidak mendapatkan privilege apa pun,” ujar dia.
Ia menjelaskan, dalam khazanah fikih terdapat istilah khusus untuk lansia, yakni ‘ajuz untuk perempuan renta dan syuyukh untuk laki-laki renta. Kondisi kerentaan itu sendiri, menurut dia, sudah cukup menjadi alasan syar’i untuk memberikan kemudahan atau rukhsah dalam pelaksanaan ibadah haji. Ia mencontohkan dalam ibadah puasa, orang yang sudah masuk kategori renta bahkan diperbolehkan untuk tidak berpuasa, bahkan wajib meninggalkannya jika mengancam keselamatan jiwa.
“Jadi, lansia pada dirinya mendapatkan kemudahan-kemudahan, mendapatkan rukhsah, keringanan tanpa harus menunggu sakit dulu,” kata dia.
Selain perlindungan lansia, Miftah juga mengungkap aspek krusial lainnya, yakni istithaah kesehatan. Ia menyebut bahwa pada penyelenggaraan haji tahun 2022, banyak ditemukan kasus di mana jemaah baru diketahui memiliki penyakit penyerta atau komorbid setelah tiba di Arab Saudi.
“Pada 2022 itu banyak sekali komorbid yang muncul didapatkan ketika sudah sampai di Tanah Suci. Menumpuk di KKHI itu dan di klinik sektor-sektor,” ungkap dia.
Kondisi tersebut membuat Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Arab Saudi mengalami overload dan pelayanan menjadi tidak optimal. Belajar dari pengalaman tersebut, pada tahun 2023, muzakarah haji merekomendasikan agar istithaah kesehatan menjadi syarat utama.
“Pada 2023, istithaah kesehatan itu masuk dalam rekomendasi yang akhirnya menjadi putusan bahwa istithaah kesehatan harus lebih dahulu sebelum kemampuan maliyah atau kemampuan untuk membayar pelunasan,” tutur dia.
Hasil muzakarah yang diikuti Miftah pada tahun 2022 di Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo, dan pada tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tersebut kemudian diserahkan kepada Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan haji berikutnya.
Keterangan Miftah ini diharapkan menjadi pertimbangan majelis hakim bahwa setiap kebijakan terkait kuota haji tambahan harus tetap berlandaskan pada prinsip utama keselamatan dan kehormatan jemaah sebagai tamu Allah.
*ANALISA KRITIS:*
1. *Inti Saksi:* KH. Dr. Miftah Faqih Tasman dihadirkan sebagai saksi _a de charge_ (meringankan) untuk terdakwa Gus Alex di kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Kredibilitasnya tinggi: Dosen UIN Surakarta, Ketua PBNU, dan Konsultan Ibadah PPIH Arab Saudi 2022-2024.
2. *Poin Hukum Paling Kuat:* Pernyataan “Nyawa Jemaah Tak Boleh Jadi Percobaan” adalah prinsip Fikih Ad-Dharuriyatul Khams, khususnya _Hifzhun Nafs_ (perlindungan jiwa). Ini menjadi landasan bahwa kebijakan haji yang mengabaikan keselamatan adalah cacat secara syar’i dan manajemen.
3. *Terobosan Fikih:* Miftah mengkritik praktik rukhsah yang hanya diberikan saat _zahmah_ (padat) dan _maradh_ (sakit). Ia mendorong kategori ‘ajuz (perempuan renta) dan syuyukh (laki-laki renta) harus dapat rukhsah otomatis tanpa harus sakit dulu. Ini progresif.
4. *Kebijakan Istithaah Kesehatan:* Kesaksiannya mengungkap pelajaran berdarah tahun 2022 di mana banyak komorbid baru terdeteksi di Tanah Suci hingga KKHI overload. Maka 2023 lahir kebijakan istithaah kesehatan wajib SEBELUM istithaah maliyah (pelunasan). Ini bukti bahwa muzakarah ulama di Sukorejo dan UMY berdampak langsung pada kebijakan negara.*Imam Kusnin Ahmad*
