JAKARTA — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026–2031 resmi dikukuhkan dalam upacara pelantikan yang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Sabtu (24/10/2026). Sebanyak 210 pengurus baru berseragam putih berikrar setia pada amanah organisasi, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, serta mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
Sejak pukul 08.00 WIB, aula pesantren mulai dipenuhi kehadiran para pengurus. Laki-laki tampak dengan baju putih, sarung, dan peci. Pengurus perempuan hadir dengan busana berwarna putih. Keseragaman penampilan ini menjadi simbol kebersamaan, kesetaraan, dan kesucian niat dalam memikul tanggung jawab organisasi Islam terbesar di Indonesia. Acara dimulai tepat pukul 10.00 WIB dengan pembacaan sholawat dan dzikir yang dipandu Habib Achmad Edrus Al-Habsyi, berlangsung dengan suasana yang khidmat dan tertib.
Dalam sesi pertama, Ketua Umum PBNU KH. Abdul Hakim Mahfudz — yang akrab disapa Gus Kikin — membacakan Surat Keputusan tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2026–2031. Gus Kikin menyatakan bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan tersebut secara resmi disahkan sebagai pengurus baru. Ia juga mengingatkan agar seluruh pengurus menjalankan tugas berpedoman pada Mukadimah Qanun Asasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan yang ditetapkan dalam permusyawaratan pengurus.
“Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan dan/atau kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya,” ujar Gus Kikin dalam pembacaan ketentuan penutup surat keputusan tersebut.
Puncak acara berlangsung saat Rais Aam PBNU, KH. Miftachul Akhyar, memimpin prosesi baiat — ikrar kesetiaan dan penguatan komitmen para pengurus. Ketua, Sekretaris Jenderal, dan pengurus inti naik ke panggung, sementara pengurus lainnya tetap di tempat duduknya untuk mengikuti ikrar secara bersama-sama.
“Baiat adalah inisiasi spiritual, janji setia. Baiat merupakan pembaruan penguatan terhadap janji setia tersebut, re-channcing atas apa yang telah terjadi, kesungguhan dalam pengabdian,” jelas Kiai Miftachul Akhyar sebelum memimpin ikrar.
Selanjutnya, seluruh pengurus mengikuti pembacaan tiga poin ikrar secara lantang dan bersatu. Pertama, menyatakan kesiapan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila serta UUD 1945, menegakkan akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dan patuh pada peraturan jam’iyah NU. Kedua, siap melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus besar selama lima tahun ke depan demi kepentingan Nahdlatul Ulama, umat Islam, dan masyarakat Indonesia. Ketiga, bertekad menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka ikhtiar menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, serta ketinggian harkat dan martabat manusia yang diridai Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Turut hadir menyaksikan upacara tersebut perwakilan Pemerintah Kota Jakarta Timur, para tamu undangan dari lembaga dan badan otonom NU di tingkat pusat maupun wilayah Jabodetabek. Rangkaian pelantikan ini didahului oleh Rapat Koordinasi Perdana yang digelar sehari sebelumnya, Jumat (23/10/2026), di Depok, Jawa Barat, sebagai langkah awal menyamakan visi dan prioritas kerja kepengurusan baru.
Dengan selesainya prosesi pelantikan ini, 210 pengurus PBNU resmi memegang amanah organisasi untuk masa lima tahun ke depan, dengan kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada Muktamar ke-36 Nahdlatul Ulama yang akan datang.
*ANALISIS KRITIS*
Kekuatan:
– Prosesi baiat menegaskan dimensi spiritual kepengurusan NU — bukan sekadar jabatan, tetapi amanah ilahi.
– Ikrar yang memuat komitmen pada Pancasila dan UUD 1945 mempertegas posisi NU sebagai pilar kebangsaan yang konsisten.
– Keseragaman pakaian putih melambangkan kebersihan niat, kesetaraan, dan kesatuan tanpa sekat.
*CATATAN KRITIS:*
– Komitmen tertulis dalam ikrar harus diimbangi dengan mekanisme evaluasi kinerja yang transparan dan terukur selama lima tahun ke depan.
– Pengurus bertambah menjadi 210 orang; tantangannya adalah memastikan tidak ada yang “hanya nama”, tetapi semua memiliki peran dan program yang jelas.
– Laporan pertanggungjawaban di Muktamar ke-36 menjadi tolok ukur keberhasilan lima tahun ke depan — perlu dipersiapkan sejak hari pertama.*Imam Kusnin Ahmad*
