Oleh: Imam Kusnin Ahmad SH. Jurnalis Senior Jawa Timur.
*PEMBANGUNAN* infrastruktur di wilayah pesisir Kabupaten Blitar selama ini menghadapi tantangan tersendiri: lokasi yang relatif terpencil, kondisi geografis yang menantang, dan kebutuhan konektivitas yang mendesak namun belum sepenuhnya terlayani.
Pada Kamis, 15 Oktober 2026, lusa Bupati Blitar Rijanto melakukan peninjauan langsung ke dua lokasi Proyek Strategis Daerah (PSD): perbaikan jalan di Dusun Kepek, Desa Ngeni, Kecamatan Wonotirto, serta rencana pembangunan Jembatan Bakung–Bululawang.
Langkah ini menegaskan perubahan pendekatan perencanaan pembangunan di lingkungan Pemkab Blitar — dari yang berbasis dokumen administratif menjadi berbasis verifikasi langsung kondisi di lapangan.
*Uraian dan Penjelasan*
A. Urgensi Dua Proyek Strategis
Kawasan pesisir selatan Blitar memiliki potensi ekonomi yang signifikan, terutama dari sektor pertanian dan perikanan. Namun, kendala utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut adalah aksesibilitas. Jalan yang kurang baik meningkatkan biaya logistik, memperlambat distribusi hasil produksi, dan pada akhirnya menurunkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.
Jembatan Bakung–Bululawang, yang akan menghubungkan dua kawasan yang selama ini terpisah, diharapkan memangkas jarak tempuh dan membuka peluang perdagangan baru antarwilayah.
B. Filosofi Perencanaan: Turun ke Lapangan
Bupati Rijanto menegaskan bahwa kehadirannya langsung di lokasi bukan sekadar kunjungan rutin, melainkan bentuk kontrol kualitas tahap awal. “Saya datang sendiri untuk melihat kondisinya,” ujarnya.
Prinsip ini penting karena sering kali terjadi kesenjangan antara data di atas kertas dengan realitas di lapangan. Perencanaan yang tidak mempertimbangkan kondisi nyata berisiko menghasilkan solusi yang tidak menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta bekerja secara detail dan jujur di lapangan sebelum menyusun desain dan anggaran.
C. Penguatan Pengawasan: Sinergi Pemerintah dan Penegak Hukum
Salah satu aspek paling signifikan dari langkah ini adalah keterlibatan Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar dalam mengawal aspek hukum pelaksanaan proyek.
Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Lie Putra Setiawan, bersama timnya dilibatkan sejak tahap perencanaan, bukan hanya saat pelaksanaan atau setelah selesai. Model pengawasan dini ini bertujuan mencegah penyimpangan sejak awal, memastikan proses pengadaan sesuai regulasi, dan menjamin kualitas hasil pekerjaan dapat bertahan dalam jangka panjang.
*Analisis Kritis*
A. Perencanaan Partisipatif sebagai Fondasi Pembangunan
Perubahan pendekatan dari “dari atas ke bawah” menjadi “dari lapangan ke meja perencanaan” adalah langkah yang tepat secara manajemen pembangunan. Dengan melihat langsung kondisi, kebutuhan masyarakat dapat dipetakan secara akurat, sehingga alokasi anggaran menjadi lebih efisien dan efektif. Kesalahan perencanaan yang sering terjadi selama ini dapat diminimalisir jika kepala daerah dan jajarannya terbiasa turun langsung memverifikasi data.
B. Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Pilar Kepercayaan Publik
Keterlibatan pihak kejaksaan dalam mengawal proyek strategis memberikan sinyal kuat tentang komitmen Pemkab Blitar terhadap tata kelola yang bersih. Sinergi ini menjawab keraguan publik yang sering kali meragukan integritas proses pembangunan. Dengan adanya pengawasan eksternal yang kredibel, diharapkan setiap tahapan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan masyarakat dapat memantau kemajuan pelaksanaan secara transparan.
C. Infrastruktur sebagai Pemicu Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Jalan dan jembatan bukan sekadar fasilitas fisik. Konektivitas yang baik menurunkan biaya transportasi, memperluas jangkauan pasar, dan mendorong investasi masuk ke daerah yang sebelumnya terisolasi. Dampak jangka panjangnya terasa pada peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan, dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Namun, manfaat ini hanya dapat diraih jika infrastruktur dibangun dengan kualitas yang baik dan pemeliharaan yang berkelanjutan.
Jadi, peninjauan langsung Bupati Blitar ke dua lokasi proyek strategis di pesisir selatan bukan sekadar kegiatan rutin kepala daerah. Ini adalah penegasan arah kebijakan: pembangunan dimulai dari apa yang benar-benar dibutuhkan rakyat, bukan apa yang tertulis di atas kertas.
Didukung pengawasan hukum yang ketat sejak awal dan komitmen terhadap kualitas hasil, Pemkab Blitar menetapkan standar baru bagaimana pembangunan seharusnya direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan. Jika konsisten dijalankan, manfaatnya tidak hanya terlihat di jalan yang mulus atau jembatan yang kokoh — tetapi terasa dalam kesejahteraan masyarakat yang semakin terhubung dan maju.*Wallahu A’lam Bisshawab*
