Oleh Ulil Albab
Proses pemilihan pemimpin, termasuk dalam forum muktamar Nahdlatul Ulama (NU), idealnya melahirkan sosok yang dipilih berdasarkan kapasitas, integritas, dan visi, bukan karena kekuatan finansial. Praktik politik uang (money politics) sangat mencederai nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan transparansi yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam memikul amanah besar demi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, Islam memberikan rambu-rambu etika yang sangat tegas untuk mencegah harta digunakan sebagai alat manipulasi kekuasaan.
Secara normatif, Al-Qur’an menyoroti bahaya suap (risywah) melalui Surat Al-Baqarah ayat 188. Ayat ini melarang keras memakan harta dengan jalan yang batil serta menyodorkannya kepada pemegang wewenang untuk memanipulasi kebenaran. Praktik suap bukanlah kejahatan biasa, melainkan sebuah tindakan yang dapat melegalkan kezaliman dan menormalisasi keburukan di tengah masyarakat. Dalam konstelasi pemilihan pemimpin, kehadiran politik uang akan menggeser penilaian objektif mengenai kompetensi seorang calon menjadi sekadar kepentingan transaksional, yang pada akhirnya sangat membahayakan nasib komunitas dan organisasi ke depannya.
Lebih jauh, Surat An-Nisa ayat 58 mempertegas prinsip kepemimpinan sebagai sebuah amanah yang mutlak harus diserahkan kepada pihak yang benar-benar berhak dan kompeten. Sebagaimana sejarah turunnya ayat ini yang memerintahkan pengembalian kunci Ka’bah kepada juru kuncinya yang sah, umat Islam diajarkan bahwa penentuan posisi strategis harus murni didasarkan pada objektivitas, bukan karena intervensi materi. Ketika proses suksesi kepemimpinan tegak dan bersih dari politik uang, pemimpin yang terpilih akan mampu memikul tanggung jawabnya dengan penuh keadilan, berorientasi pada kesejahteraan, dan terhindar dari perilaku koruptif yang merusak tatanan moral.
#politikUang #moneyPolitics #kepemimpinanIslam #muktamarNU #tafsirAlquran #risywah #amanahkepemimpinan #nahdlatululama
