Prof. Mahmud Mustain, Modified AI, 2026
(Teknik Kelautan ITS, Waketum PP Serikat Nelayan NU)
Pendahuluan
Perdebatan mengenai riswah, bisyaroh, dan bashiroh kembali mendapatkan perhatian dalam konteks Muktamar NU ke-35. Muktamar merupakan forum musyawarah tertinggi NU yang berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang. Di tengah dinamika tersebut muncul pembicaraan mengenai pemberian uang dan dugaan politik uang. Namun, dugaan tersebut harus tetap dibedakan dari fakta yang telah terbukti melalui mekanisme yang adil.
Tulisan ini tidak bermaksud menetapkan bahwa pihak tertentu telah melakukan riswah. Persoalannya adalah bagaimana fiqih seharusnya digunakan ketika suatu pemberian yang secara substansi dipersoalkan sebagai riswah kemudian diberi nama “bisyaroh” untuk memperoleh pembenaran hukum.
Di sinilah diperlukan kehati-hatian:
«Fiqih bukan alat untuk mencari pembenaran terhadap perbuatan yang telah ditentukan terlebih dahulu, tetapi pedoman untuk mencari kebenaran hukum berdasarkan hakikat perbuatan.»
—
1. Nama Tidak Selalu Mengubah Hakikat
Dalam kehidupan sehari-hari, sebuah pemberian dapat disebut:
– hadiah,
– bisyaroh,
– tanda terima kasih,
– sedekah,
– uang transportasi,
– bantuan,
– pesangon,
– atau istilah lainnya.
Akan tetapi, nama tidak selalu menentukan hakikat hukum.
Apabila sebuah pemberian benar-benar merupakan hadiah tanpa hubungan dengan keputusan seseorang, tentu berbeda dengan pemberian yang diberikan karena seseorang memiliki kewenangan menentukan pilihan tertentu.
Karena itu, pertanyaan fiqih bukan hanya:
«“Apa nama pemberian tersebut?”»
Tetapi:
«“Untuk apa pemberian itu diberikan dan apa hubungan pemberian tersebut dengan keputusan penerimanya?”»
Inilah titik penting dalam membedakan bisyaroh dengan riswah.
—
2. Bisyaroh Tidak Boleh Menjadi Selubung Riswah
Bisyaroh dalam tradisi keagamaan dapat mempunyai makna yang baik, misalnya pemberian sebagai bentuk penghargaan, ungkapan terima kasih, atau kegembiraan.
Tetapi persoalannya menjadi berbeda apabila istilah bisyaroh digunakan untuk menyamarkan hubungan antara pemberian dengan suatu pilihan.
Misalnya secara hipotetis:
«“Saya memberikan ini sebagai bisyaroh, tetapi saya berharap Anda memilih sesuai dengan aspirasi saya.”»
Maka yang harus diperiksa bukan sekadar kata “bisyaroh”, melainkan hubungan antara pemberian dan hak memilih.
Apabila pemberian tersebut tidak mempunyai hubungan dengan pilihan, persoalannya berbeda.
Namun apabila pemberian diberikan karena penerima memiliki hak suara dan pemberian tersebut dimaksudkan untuk memengaruhi suara tersebut, maka penggunaan istilah “bisyaroh” tidak dengan sendirinya menghilangkan persoalan fiqihnya.
—
3. Fiqih Melihat Hakikat dan Tujuan
Fatwa MUI tentang risywah mendefinisikan risywah sebagai pemberian kepada pihak lain dengan maksud meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan sesuatu yang hak. Fatwa tersebut juga membahas uang pelicin dan money politic dalam kategori risywah apabila tujuannya memenuhi kriteria tersebut.
Dengan demikian, terdapat unsur penting yang perlu diperhatikan:
pemberian → tujuan → kewenangan penerima → keputusan yang diharapkan.
Maka dalam persoalan Muktamar, yang perlu ditanyakan secara objektif bukan semata:
«“Apakah uang itu milik pribadi?”»
atau:
«“Apakah uang itu diperoleh secara halal?”»
atau:
«“Apakah penerima menerimanya dengan ikhlas?”»
Tetapi juga:
«“Apakah pemberian tersebut mempunyai tujuan atau konsekuensi untuk memengaruhi amanah pilihan penerima?”»
—
4. Dana Halal Tidak Otomatis Membuat Tujuan Menjadi Halal
Ini merupakan salah satu titik yang sering tercampur.
Sumber uang yang halal merupakan sesuatu yang penting. Tetapi halalnya sumber dana tidak otomatis menjadikan semua penggunaan dana tersebut halal.
Uang pribadi yang diperoleh secara halal tetap dapat digunakan untuk tujuan yang salah.
Sebaliknya, seseorang dapat memberikan sesuatu dengan perasaan ikhlas, tetapi keikhlasan perasaan tersebut belum tentu menyelesaikan persoalan hukum apabila terdapat transaksi yang mengikat hak orang lain.
Karena itu:
«Halal sumber dana ≠ otomatis halal tujuan penggunaan.»
Demikian pula:
«Ikhlas memberi ≠ otomatis bebas dari persoalan riswah.»
—
5. Keikhlasan Penerima Juga Bukan Satu-Satunya Ukuran
Ada argumentasi yang mungkin muncul:
«“Penerima menerima dengan ikhlas.”»
Kemudian:
«“Penerima juga dengan ikhlas mengikuti aspirasi pemberi.”»
Di sini harus dibedakan antara kesamaan aspirasi dan transaksi pilihan.
Jika seseorang menerima sebuah pemberian dan secara independen memang memiliki pandangan yang sama dengan pemberi, maka kesamaan pilihan itu sendiri tidak dapat dijadikan bukti riswah.
Namun apabila terdapat hubungan:
«pemberian diberikan karena hak pilih → penerima mengetahui maksud tersebut → pemberian dimaksudkan untuk memperoleh pilihan → pilihan diberikan sebagai imbal balik,»
maka persoalannya menjadi berbeda.
Dengan demikian:
«Ikhlas mengikuti aspirasi seseorang tidak otomatis berarti riswah.»
Tetapi juga:
«Ikhlas menerima pemberian dan ikhlas mengikuti pemberi tidak otomatis menghapus kemungkinan adanya transaksi riswah.»
Yang menentukan adalah hakikat hubungan antara pemberian dan keputusan.
—
6. Jangan Mencari Dalil Setelah Keputusan Ditentukan
Di sinilah judul tulisan ini menjadi penting.
Ada bahaya ketika seseorang terlebih dahulu menentukan:
«“Saya ingin memberikan uang.”»
Kemudian mencari istilah:
«“Kita sebut saja bisyaroh.”»
Lalu mencari dalil:
«“Ada ulama yang membolehkan hadiah.”»
Cara berpikir seperti ini berpotensi membalik fungsi fiqih.
Seharusnya:
Perbuatan → Identifikasi hakikat → Analisis unsur → Dalil → Hukum.
Bukan:
Keinginan → Cari istilah → Cari dalil pembenar → Beri legitimasi.
Perbedaan ini sangat penting.
«Fiqih seharusnya menjadi kompas, bukan stempel pembenaran.»
—
7. Mencari Dalil Pembenaran Berbeda dengan Mencari Kebenaran Hukum
Mencari pendapat fiqih yang paling ringan untuk membenarkan suatu kepentingan dapat menimbulkan persoalan moral.
Sebaliknya, seorang Muslim dituntut bertanya:
«“Apa sebenarnya hakikat perbuatan ini di hadapan Allah?”»
Dalam konteks pilihan kepemimpinan, pertanyaan tersebut menjadi lebih penting karena hak suara bukan semata milik pribadi.
Hak suara dalam forum organisasi merupakan amanah.
Maka apabila seseorang memiliki hak memilih, keputusan tersebut idealnya didasarkan pada:
– ilmu,
– bashiroh,
– akhlak,
– kapasitas,
– kemaslahatan organisasi,
– dan pertimbangan amanah.
Bukan semata karena memperoleh keuntungan pribadi.
—
8. Bashiroh, Bukan Sekadar Bisyaroh
Dalam konteks Muktamar, istilah bashiroh memiliki relevansi moral yang sangat kuat.
Bashiroh mengarahkan seseorang untuk melihat persoalan dengan kejernihan hati dan pertimbangan yang benar.
Sedangkan bisyaroh, apabila dipahami sebagai pemberian, harus ditempatkan secara proporsional agar tidak menggeser kebebasan menentukan pilihan.
Karena itu dapat dirumuskan:
«Bashiroh menentukan pilihan; bisyaroh tidak boleh membeli pilihan.»
Jika pemberian berubah fungsi menjadi alat untuk memperoleh suara, maka persoalannya tidak lagi sekadar soal nama pemberian.
—
9. Kaidah Sederhana: Lihat Hubungan Pemberian dengan Pilihan
Untuk menghindari perdebatan istilah, dapat digunakan beberapa pertanyaan sederhana:
Pertama
Apakah pemberian diberikan karena penerima memiliki hak memilih?
Kedua
Apakah pemberian diberikan sebelum keputusan dibuat?
Ketiga
Apakah ada pesan, syarat, harapan, atau kesepakatan mengenai pilihan?
Keempat
Apakah pemberi mengharapkan keputusan tertentu sebagai konsekuensi pemberian?
Kelima
Apakah penerima merasa mempunyai kewajiban moral untuk membalas pemberian melalui pilihannya?
Keenam
Apakah pemberian tetap akan diberikan apabila penerima ternyata memilih berbeda?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu membedakan hadiah yang bebas dengan pemberian yang bersifat transaksional.
—
10. Jangan Semua Pemberian Dituduh Riswah
Kehati-hatian harus berjalan dua arah.
Jangan sampai setiap pemberian otomatis disebut riswah.
Demikian pula jangan sampai setiap pemberian otomatis disebut bisyaroh.
Keduanya membutuhkan tabayyun terhadap fakta.
Dalam konteks Muktamar ke-35, sumber NU Online Jabar sendiri menekankan bahwa dugaan riswah perlu dibedakan dari fakta yang telah terbukti.
Karena itu, tulisan tentang riswah harus menghindari tuduhan kepada individu tanpa bukti.
Yang perlu dikritisi adalah mekanisme, potensi konflik kepentingan, budaya transaksional, dan standar etikanya.
—
11. Fatwa MUI Memberikan Pelajaran Penting
Fatwa MUI tentang risywah, ghulul, dan hadiah kepada pejabat menunjukkan bahwa persoalan tidak berhenti pada nama pemberian. Fatwa tersebut membedakan pemberian biasa dengan pemberian yang bertujuan memengaruhi atau meluluskan sesuatu yang batil.
MUI juga menyatakan bahwa imbalan dalam proses pencalonan atau pemilihan jabatan, ketika diberikan dalam konteks kewenangan yang semestinya dijalankan secara amanah, dapat masuk kategori risywah.
Pelajaran yang dapat diambil adalah:
«Substansi hubungan pemberian dengan kewenangan harus diperiksa, bukan sekadar label pemberiannya.»
—
12. Bahaya “Fiqih Pembenaran”
Ada perbedaan antara:
Fiqih pencarian kebenaran
dengan
fiqih pencarian pembenaran.
Fiqih pencarian kebenaran bertanya:
«“Apa hukum perbuatan ini?”»
Fiqih pencarian pembenaran bertanya:
«“Dalil apa yang dapat saya gunakan agar perbuatan yang saya inginkan terlihat halal?”»
Yang kedua harus diwaspadai.
Sebab jika budaya seperti itu berkembang, hampir semua tindakan dapat dicarikan istilah:
– riswah menjadi bisyaroh,
– transaksi menjadi hadiah,
– imbalan menjadi penghargaan,
– kepentingan menjadi aspirasi,
– membeli dukungan menjadi silaturahmi,
– dan kewajiban membalas menjadi “keikhlasan”.
Pada titik itulah bahasa agama berpotensi digunakan untuk menutupi substansi masalah.
—
13. Menjaga Marwah NU dengan Kejernihan Fiqih
NU mempunyai tradisi keilmuan yang panjang melalui pesantren, madrasah, ulama, kitab kuning, bahtsul masail, dan tradisi musyawarah.
Karena itu, persoalan seperti riswah tidak semestinya diselesaikan dengan permainan istilah.
Justru tradisi keilmuan NU dapat digunakan untuk melakukan:
Tabayyun → Taswirul Mas’alah → Takyif Fiqhi → Istinbath → Taujih → Islah.
Artinya:
1. Tabayyun — memastikan fakta.
2. Taswirul Mas’alah — menggambarkan persoalan secara tepat.
3. Takyif Fiqhi — menentukan kategori hukum yang tepat.
4. Istinbath — mencari dasar hukum.
5. Taujih — memberikan penjelasan yang bertanggung jawab.
6. Islah — memperbaiki keadaan.
Dengan cara demikian, fiqih menjadi instrumen penjaga moral organisasi.
—
14. Dari “Apa Namanya?” Menjadi “Apa Hakikatnya?”
Pertanyaan yang sering muncul:
«“Ini bisyaroh atau riswah?”»
Sebaiknya pertanyaan tersebut didahului oleh:
«“Apa sebenarnya hakikat pemberian ini?”»
Jika memang pemberian bebas, tidak terkait pilihan, tidak menjadi kompensasi, dan tidak mengikat penerima, maka analisis hukumnya berbeda.
Tetapi apabila pemberian mempunyai hubungan langsung dengan keputusan yang menjadi amanah penerima, maka substansi hubungan tersebut harus diperiksa dengan serius.
Maka prinsip sederhananya:
«Jangan mulai dari nama. Mulailah dari hakikat.»
—
15. Rumusan Moral
Dari seluruh pembahasan tersebut dapat dirumuskan:
«Bisyaroh adalah pemberian yang tidak boleh dijadikan kendaraan untuk membeli amanah.»
Dan:
«Riswah tidak menjadi halal hanya karena diberi nama bisyaroh.»
Demikian pula:
«Kesamaan pilihan tidak otomatis membuktikan riswah.»
Tetapi:
«Keikhlasan penerima juga tidak otomatis menghapus persoalan riswah apabila pemberian memang dimaksudkan sebagai imbalan atas pilihan.»
—
Penutup
Persoalan riswah dan bisyaroh pada akhirnya bukan hanya persoalan uang, tetapi persoalan amanah.
Bukan hanya persoalan fiqih, tetapi juga persoalan adab.
Bukan hanya persoalan Muktamar, tetapi juga persoalan karakter manusia yang menjalankan amanah organisasi.
Karena itu, jangan sampai kita melakukan “pencarian dalil untuk pembenaran”, sementara yang seharusnya dilakukan adalah “pencarian kebenaran berdasarkan dalil.”
Jika memang sebuah pemberian adalah bisyaroh, marilah dijaga agar tetap menjadi bisyaroh.
Jika sebuah pemberian ternyata mempunyai unsur transaksi terhadap hak pilih, janganlah substansi tersebut ditutup hanya dengan pergantian istilah.
Dan jika baru berupa dugaan, marilah kita lakukan tabayyun dengan adil serta tidak melakukan tuduhan tanpa bukti.
Pada akhirnya:
«Bashiroh menjaga kejernihan pilihan.
Fiqih menjaga batas hukum.
Adab menjaga kehormatan.
Kultur membentuk karakter.
Struktur menjaga mekanisme.
Khidmah menjaga tujuan.»
Semoga NU senantiasa menjadi organisasi yang semakin teduh, beradab, amanah, dan jauh dari budaya transaksional, sehingga jabatan benar-benar menjadi jalan khidmah kepada umat, bangsa, dan kemaslahatan.
اللهم أصلح علماءنا ومشايخنا وقادتنا، وأصلح بنا ولا تفسدنا، واجعلنا من أهل الأمانة والصدق والإخلاص، واحفظ نهضة العلماء وأهلها من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
اللهم آمين يا رب العالمين.
Semoga kita semua bisa memahami demikian aamiin. Wa Allahu a’lam bish -showaab.
Semoga manfaat barokah selamat dunia sampai akhirat aamiin.
Surabaya,
15 Robiul Akhir 1448
atau
27 September 2026
m.mustain
