Prof. Mahmud Mustain, Modified AI, 2026
(Teknik Kelautan ITS, Waketum PP Serikat Nelayan NU)
Pendahuluan
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama telah berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang. Muktamar merupakan forum musyawarah tertinggi NU untuk merumuskan arah perjuangan organisasi dan kepengurusan lima tahun ke depan.
Dalam dinamika suksesi tersebut muncul pembicaraan mengenai bashiroh, bisyaroh, dan riswah, terutama berkaitan dengan dugaan pemberian uang dalam proses pemilihan. Namun, dugaan tidak boleh langsung diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti. NU Online Jabar juga membedakan antara isu atau dugaan riswah dengan pembuktian melalui mekanisme yang adil.
Tulisan ini karena itu bukanlah tuduhan kepada pihak tertentu. Tulisan ini merupakan muhasabah dan pencarian jalan keluar terhadap sebuah persoalan hipotetis:
«Bagaimana apabila dalam suatu sistem suksesi seseorang merasa sulit menolak pemberian, sementara pemberian tersebut kemudian disebut sebagai bisyaroh karena adanya kesesuaian pilihan?»
Pertanyaan ini penting karena persoalannya bukan hanya mengenai menerima atau menolak uang, tetapi juga mengenai bagaimana menjaga amanah, fiqih, transparansi, dan kemaslahatan NU.
—
1. Dilema: Menolak atau Menerima?
Bayangkan sebuah keadaan hipotetis.
Sistem suksesi telah berjalan sedemikian rupa sehingga seseorang merasa bahwa apabila ia menerima pemberian akan dianggap biasa, sedangkan apabila ia menolak pun belum tentu mengubah sistem yang sudah terbentuk.
Dalam keadaan demikian muncul dilema:
«Kalau diterima, khawatir disebut riswah. Kalau ditolak, sistem tetap berjalan. Lalu apa yang harus dilakukan?»
Dilema seperti ini perlu dibahas secara jernih.
Jangan sampai orang yang berada di dalam sistem justru merasa:
«“Saya tidak punya pilihan lain.”»
Padahal dalam perspektif moral Islam, amanah tetap membutuhkan kejernihan sikap, sekalipun lingkungan atau sistem memberikan tekanan.
Karena itu, solusi tidak cukup hanya menyuruh individu:
«“Tolak uangnya!”»
Tetapi juga harus memperbaiki sistem yang memungkinkan pemberian tersebut muncul.
—
2. PWNU dan PCNU Juga Memiliki Pertimbangan Fiqih
Dalam struktur NU terdapat PWNU dan PCNU, baik unsur Syuriyah maupun Tanfidziyah, yang memiliki latar belakang tradisi keilmuan dan pertimbangan keagamaan.
Karena itu, sangat mungkin setiap tindakan tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan politik organisasi, tetapi juga dipertimbangkan melalui fiqih, tradisi pesantren, dan kemaslahatan.
Namun justru karena fiqih menjadi pedoman, diperlukan kehati-hatian.
Fiqih jangan digunakan untuk mencari:
«“Dalil yang membolehkan apa yang sudah ingin dilakukan.”»
Tetapi digunakan untuk mencari:
«“Apa sebenarnya hukum dari apa yang sedang dilakukan?”»
Perbedaannya sangat mendasar.
—
3. Mungkinkah Ada Dalil Fiqih yang Membolehkan Menerima?
Secara metodologis, sangat mungkin suatu persoalan mempunyai rincian hukum yang berbeda tergantung konteksnya.
Sebuah pemberian dapat menjadi:
– hadiah,
– hibah,
– sedekah,
– bisyaroh,
– biaya perjalanan,
– bantuan,
– atau bentuk pemberian lain.
Tetapi ketika penerima memiliki kewenangan menentukan pilihan, maka konteks tersebut harus diperhatikan.
MUI dalam fatwa tentang risywah membedakan pemberian biasa dengan pemberian yang dimaksudkan untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan yang hak. MUI juga menyebut suap, uang pelicin, dan politik uang dapat masuk kategori risywah apabila memenuhi tujuan tersebut.
Karena itu, mungkin saja terdapat pendapat fiqih yang membolehkan menerima pemberian dalam keadaan tertentu, tetapi hal tersebut tidak berarti setiap pemberian kepada orang yang mempunyai hak pilih otomatis menjadi halal.
Kuncinya tetap:
«Apa hakikat pemberian itu dan apa hubungannya dengan keputusan?»
—
4. Analogi Nglarung: Nama dan Niat Harus Dilihat dengan Hati-Hati
Dalam masyarakat terdapat berbagai tradisi yang secara lahiriah dapat dipersepsikan berbeda-beda.
Misalnya tradisi nglarung di laut.
Sebagian orang dapat memandangnya sebagai sesuatu yang bermasalah secara akidah apabila dimaknai sebagai persembahan kepada penguasa gaib laut.
Namun seseorang dapat memberikan penafsiran berbeda:
«“Saya tidak mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Saya hanya berniat berbagi makanan dengan ikan dan makhluk Allah di laut.”»
Di sini terlihat bahwa niat dan makna suatu perbuatan perlu diperiksa.
Tetapi analogi ini juga memberikan pelajaran penting:
«Niat baik tidak selalu cukup apabila bentuk dan substansi perbuatan mengandung unsur yang berbeda dari niat yang diklaim.»
Karena itu, dalam persoalan pemberian pada suksesi, tidak cukup hanya mengatakan:
«“Niat saya baik.”»
Tetapi perlu ditanyakan:
«“Apa substansi hubungan pemberian itu dengan hak pilih?”»
—
5. Persoalan Utama: Dana Itu Berasal dari Mana?
Jika memang ada pemberian dalam jumlah besar yang dikaitkan dengan suksesi, maka salah satu pertanyaan penting adalah:
«Dana tersebut berasal dari mana?»
Ini merupakan pertanyaan yang sangat mendasar.
Apabila dana berasal dari sumber yang tidak jelas, maka persoalannya semakin kompleks.
Sebaliknya, apabila sumber dana dapat dijelaskan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan berasal dari sumber yang sah, maka setidaknya satu dimensi persoalan dapat menjadi lebih terang.
Namun perlu ditegaskan:
«Sumber dana yang halal bukan satu-satunya ukuran halal-tidaknya suatu pemberian.»
Jika dana pribadi yang halal diberikan untuk membeli suara, maka sumber dananya boleh jadi halal, tetapi tujuan transaksinya tetap harus diperiksa.
Dengan demikian:
Sumber dana jelas
≠ otomatis
transaksi pilihan menjadi halal.
—
6. Betapa Indahnya Jika Aghniya’ NU Berkorban untuk Kemaslahatan NU
Ada sisi lain yang sangat positif dan patut dikembangkan.
NU memiliki banyak warga dan simpatisan yang secara ekonomi berkecukupan—aghniya’ NU—yang memiliki kemampuan untuk berkhidmah melalui harta.
Alangkah indahnya apabila para aghniya’ tersebut berkata:
«“Saya ingin berkorban untuk NU. Saya ingin membantu para ulama, muktamirin, pesantren, kader, dan program organisasi. Saya tidak membeli suara siapa pun.”»
Ini merupakan bentuk sedekah dan khidmah yang sangat mulia apabila dilakukan dengan benar, transparan, dan sesuai ketentuan.
Namun di sinilah batasnya harus dijaga.
Jangan sampai:
«sedekah untuk NU → diarahkan kepada pemegang hak pilih → kemudian diharapkan menghasilkan pilihan tertentu.»
Karena pada titik itu, fungsi sosial pemberian dapat berubah menjadi hubungan transaksional.
—
7. Bisyaroh Sebagai Penghargaan, Bukan Harga Suara
Jika istilah bisyaroh hendak digunakan, sebaiknya maknanya dijaga.
Bisyaroh dapat dipahami sebagai bentuk penghargaan atau pemberian yang tidak menjadikan hak pilih sebagai objek transaksi.
Misalnya:
«“Ini bisyaroh untuk khidmah Anda.”»
Berbeda dengan:
«“Ini bisyaroh karena Anda memilih sebagaimana aspirasi saya.”»
Kalimat kedua membutuhkan pemeriksaan lebih serius.
Karena yang menjadi persoalan bukan lagi sekadar pemberian, tetapi hubungan pemberian dengan keputusan.
Maka prinsipnya:
«Bisyaroh boleh menjadi penghargaan atas khidmah; jangan sampai berubah menjadi harga atas amanah.»
—
8. Gagasan Transparansi: Jika Dana Pemerintah, Nyatakan Secara Terbuka
Ada pula gagasan lain yang perlu dibahas secara hati-hati.
Apabila suatu pembiayaan memang benar-benar berasal dari pemerintah atau kementerian, maka sumbernya seharusnya dapat dijelaskan secara terbuka berdasarkan dokumen dan mekanisme anggaran yang sah.
Bukan sekadar mengatakan:
«“Ini dana pemerintah.”»
Tetapi harus jelas:
– sumber anggaran;
– dasar hukum;
– programnya;
– siapa penerimanya;
– mekanisme pencairannya;
– pertanggungjawabannya;
– dan tujuan penggunaannya.
Apabila memang ada dukungan pemerintah untuk kegiatan Muktamar, hal tersebut dapat menjadi lebih sehat apabila dilakukan secara transparan melalui mekanisme resmi, bukan melalui pemberian informal kepada pemegang hak pilih.
Dengan demikian, dukungan pemerintah untuk kegiatan organisasi tidak bercampur dengan transaksi suksesi.
—
9. Jangan Menutup Persoalan dengan Label “Dari Pemerintah”
Perlu pula ditegaskan bahwa menyebut suatu dana berasal dari pemerintah tidak otomatis menyelesaikan persoalan.
Jika dana publik digunakan untuk memengaruhi hak pilih organisasi, maka persoalannya justru dapat menjadi lebih serius dan membutuhkan pemeriksaan berdasarkan aturan yang berlaku.
Karena itu, jalan keluarnya bukan sekadar:
«“Dana ini dari pemerintah.”»
Melainkan:
«“Dana ini berasal dari sumber yang sah, memiliki dasar hukum yang jelas, digunakan untuk tujuan yang jelas, disalurkan melalui mekanisme yang transparan, dan tidak diperuntukkan untuk membeli atau memengaruhi hak pilih.”»
Inilah transparansi yang sesungguhnya.
—
10. Dari Uang yang Dipersoalkan Menjadi Dana Khidmah yang Transparan
Jika masyarakat ingin mengurangi kecurigaan mengenai pemberian dalam suksesi, maka pendekatan yang lebih sehat adalah mengubah budaya:
dana informal → dana transparan
pemberian personal → dukungan kelembagaan
transaksi pilihan → pembiayaan khidmah
kepentingan pribadi → kemaslahatan organisasi
Dengan demikian, para aghniya’ dapat tetap berkontribusi secara besar kepada NU, tetapi kontribusi tersebut masuk ke dalam program yang jelas, misalnya:
– penguatan pesantren;
– beasiswa santri;
– literasi kitab;
– pemberdayaan ekonomi umat;
– pelayanan kesehatan;
– bantuan sosial;
– kaderisasi ulama;
– digitalisasi pendidikan;
– pengembangan riset NU;
– dan program perdamaian.
Ini jauh lebih produktif daripada dana besar berputar di sekitar kontestasi suksesi.
—
11. Dari Hulu: Perbaiki Sistem Suksesinya
Kalau benar terdapat kondisi di mana seseorang merasa:
«“Saya tidak mungkin menolak karena sistem sudah dikuasai,”»
maka persoalan sesungguhnya bukan hanya pada penerima.
Sistemnya juga harus diperbaiki.
Suksesi idealnya memberikan ruang bagi:
– kebebasan memilih;
– musyawarah;
– bashiroh;
– tabayyun;
– integritas;
– transparansi;
– akuntabilitas;
– dan penghormatan terhadap amanah muktamirin.
Maka formula perbaikannya:
«Perbaikan sistem + penguatan moral + transparansi dana + pendidikan fiqih = suksesi yang lebih sehat.»
—
12. Jangan Sampai Fiqih Menjadi Alat Pembenaran
Persoalan paling sensitif adalah ketika seseorang mengatakan:
«“Sudah ada dalilnya.”»
Pertanyaan berikutnya harus:
«“Dalil untuk apa?”»
Apakah dalil untuk menerima hadiah?
Ataukah dalil untuk menerima pemberian yang berkaitan dengan kewenangan memilih?
Apakah pemberian tersebut benar-benar hadiah?
Ataukah hadiah tersebut merupakan sarana mendapatkan keputusan tertentu?
Inilah pentingnya takyif fiqhi—menentukan kategori hukum berdasarkan gambaran masalah yang sebenarnya.
Jangan sampai:
«riswah secara substansi → diganti nama menjadi bisyaroh → kemudian dicari dalil untuk membolehkannya.»
Sebaliknya:
«fakta → takyif fiqhi → dalil → hukum → solusi.»
—
13. Membangun Jalan Keluar yang Maslahah
Dari seluruh persoalan tersebut, setidaknya terdapat beberapa jalan keluar.
Pertama, transparansi sumber dana
Setiap dana yang digunakan dalam kegiatan organisasi harus jelas asal-usul dan penggunaannya.
Kedua, pemisahan dana organisasi dan dana suksesi
Pembiayaan kegiatan NU jangan bercampur dengan kepentingan memperoleh suara.
Ketiga, penguatan adab muktamirin
Hak pilih dipahami sebagai amanah, bukan kesempatan memperoleh keuntungan pribadi.
Keempat, penguatan fiqih organisasi
PWNU dan PCNU dapat memperkuat kajian fiqih mengenai hadiah, bisyaroh, amanah, riswah, dan konflik kepentingan.
Kelima, memperkuat peran aghniya’ NU
Para aghniya’ diarahkan menjadi donatur peradaban NU, bukan donatur kontestasi.
Keenam, membuka mekanisme audit
Dana besar yang berkaitan dengan organisasi sebaiknya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan moral.
—
14. Dari “Riswah” Menuju “Sedekah Khidmah”
Ada gagasan moral yang sangat indah:
«Jangan uang besar habis untuk membeli kesesuaian pilihan. Jadikan uang besar sebagai sedekah untuk membangun NU.»
Jika seorang aghniya’ mempunyai kemampuan memberikan sejumlah dana, betapa besar manfaatnya apabila dana tersebut dialihkan untuk:
pesantren → santri → ulama → kader → masyarakat → bangsa → perdamaian.
Dengan demikian, uang yang sebelumnya berada di sekitar persoalan suksesi dapat berubah menjadi energi peradaban.
Tetapi sekali lagi, perubahan tersebut harus nyata secara substansi, bukan sekadar mengganti nama.
—
15. Prinsip Penting: Jangan Menghalalkan dengan Mengganti Istilah
Ada prinsip sederhana yang perlu dipegang:
«Nama tidak boleh mengalahkan hakikat.»
Riswah tidak otomatis menjadi halal hanya karena disebut bisyaroh.
Hadiah tidak otomatis menjadi riswah hanya karena diberikan menjelang pemilihan.
Sedekah tidak otomatis menjadi riswah.
Semuanya membutuhkan konteks, niat, tujuan, hubungan dengan kewenangan, dan fakta yang dapat diperiksa.
Karena itu, diperlukan keseimbangan:
«Jangan mudah menuduh, tetapi jangan mudah pula membenarkan.»
—
16. Menuju Suksesi yang Lebih Teduh
Pada akhirnya, persoalan ini hendaknya tidak memperpanjang kegaduhan pasca-Muktamar.
Muktamar ke-35 telah selesai. Struktur kepemimpinan baru telah ditetapkan. Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana NU bergerak ke depan dengan suasana:
«semakin teduh, bukan semakin gaduh.»
Apabila ada persoalan yang perlu diklarifikasi, selesaikan dengan:
tabayyun → dialog → musyawarah → rekonsiliasi → konsolidasi → kolaborasi → khidmah.
Jangan sampai persoalan dana dan suksesi menjadi sumber perpecahan baru.
—
Penutup: Dana yang Jelas, Amanah yang Jelas
Perdebatan tentang riswah dan bisyaroh pada akhirnya membawa kita kepada persoalan yang lebih mendasar:
«Dari mana dana itu berasal, untuk apa diberikan, kepada siapa diberikan, dan apa hubungannya dengan hak pilih?»
Jika ada aghniya’ NU yang benar-benar ikhlas berkorban demi kemaslahatan NU, sungguh itu merupakan potensi besar bagi kebangkitan organisasi.
Tetapi pengorbanan tersebut hendaknya diarahkan kepada khidmah yang transparan, bukan transaksi hak pilih.
Demikian pula apabila ada dukungan pemerintah, maka hendaknya dilakukan secara terbuka, sah, terdokumentasi, dan sesuai mekanisme anggaran, bukan sekadar menjadi label untuk membenarkan pemberian tertentu.
Dengan demikian:
«Dana jelas sumbernya.
Tujuan jelas penggunaannya.
Mekanisme jelas pertanggungjawabannya.
Hak pilih jelas amanahnya.
Fiqih jelas batasnya.
Adab jelas penjaganya.»
Maka insyaAllah suasana NU akan semakin baik.
Bukan karena persoalan disembunyikan,
tetapi karena persoalan dijelaskan.
Bukan karena istilah riswah diganti menjadi bisyaroh,
tetapi karena substansi transaksional benar-benar dihilangkan.
Bukan karena orang dipaksa menerima atau menolak,
tetapi karena sistem dibuat sedemikian rupa sehingga amanah dapat dijalankan dengan bebas, jujur, dan bermartabat.
Akhirnya, mari kita kembalikan seluruh dinamika suksesi kepada tujuan awal:
«NU bukan tempat mencari keuntungan pribadi, tetapi tempat berkhidmah kepada agama, umat, bangsa, dan kemanusiaan.»
Semoga Allah SWT memberikan kepada para ulama, pengurus, muktamirin, aghniya’, dan seluruh warga NU kejernihan bashiroh, keluasan hati, kejujuran, amanah, dan keikhlasan dalam berkhidmah.
Semoga seluruh potensi dana, ilmu, jabatan, dan kekuasaan yang ada di lingkungan NU dapat dikembalikan menjadi energi kemaslahatan, sehingga membawa keselamatan dunia dan akhirat.
اللهم أصلح علماءنا ومشايخنا وقادتنا، وأصلح نهضة العلماء، واجعل أموالنا وأعمالنا وسيلة للخير والبركة، واحفظنا من الرشوة والفتنة والظلم، واجعلنا من أهل الأمانة والإخلاص وخدمة الأمة والوطن.
اللهم آمين يا رب العالمين.
Semoga kita semua bisa memahami demikian aamiin. Wa Allahu a’lam bish -showaab.
Semoga manfaat barokah selamat dunia sampai akhirat aamiin.
Surabaya,
14 Robiul Akhir 1448
atau
25 September 2026
m.mustain
