Oleh : Yahya Aziz, warga
Nahdiyyin, Pengajar Pesantren Aljihad dan Penulis Buku Haji Bahagia-Haji Taubat.
Dulu, di Muktamar Cipasung Tasikmalaya, beduq muktamar sudah dipukul. Panggung sudah siap. Tapi ada satu nama yang ditahan untuk tidak naik: Gus Dur.
Beliau masih Ketua Umum PBNU. Tapi yang dikehendaki istana waktu itu lain. Pak Harto, Golkar, dan Orde Baru berdiri di belakang Abu Hasan. Uang, kursi, dan kekuasaan terasa sekali baunya di arena.
Di seberang sana, para kyai sepuh dari seluruh Indonesia tetap berdiri bersama Gus Dur. Bukan karena jabatan. Tapi karena nurani.
Itulah pertarungan pertama yang kita ingat: antara restu penguasa dan restu umat.
Ternyata restu ulama sepuh yang mengetuk pintu langit, restu ummat dikehendaki Allah Swt. Terpilihlah Gus Dur walaupun menang tipis dari Abu Hasan yang dikendaki istana negara.
Tahun-tahun berlalu. Gus Dur sudah jadi Presiden. Giliran NU memilih penerusnya di muktanar Lirboyo Kediri.
Muncul dua nama besar: KH Said Aqil Siroj, alumni Lirboyo. Dan KH Hasyim Muzadi, alumni Gontor.
Tim sukses Said Aqil berteriak lantang: “Ini muktamar di Lirboyo. Masa alumni Lirboyo tidak dipilih?”
Tapi tuan rumah marah. Almarhum Gus Maksum berdiri dan berkata tegas: Lirboyo tidak mendukung siapa-siapa. Jangan adu domba Lirboyo dan Gontor. Kami masih bersaudara, masih satu nasab.
Pemerintah juga diam. Tidak cawe-cawe.
Akhirnya muktamirin memilih sendiri. Terpilihlah KH Hasyim Muzadi dari alumni Gontor.
Di situlah kita belajar: kalau tuan rumah jujur dan negara tidak ikut menekan, hasilnya bisa jujur, adil, dan demokratis.
Lalu di Lampung. Nama KH Said Aqil kembali muncul sebagai kandidat terkuat. Banyak muktamirin menginginkan beliau. Tapi kali ini beliau dianggap terlalu kritis pada pemerintah. Dan lagi-lagi, beliau kalah.
Tiga panggung, tiga cerita. Tiga kali NU diuji: diuji oleh uang, diuji oleh kekuasaan, diuji oleh keberanian tuan rumah untuk netral.
Sekarang kita sampai di pertanyaan hari ini: *Muktamar ke-35 di Tambakberas Jombang.*
Tempatnya sudah ditetapkan di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas. Pesantren tua yang punya sejarah panjang dan melahirkan banyak ulama bangsa. Rencananya digelar akhir agustus 2026, dan panitia sudah mulai mematangkan teknis serta materi.
Lalu, bagaimana dengan “campur tangan istana”?
Menjelang muktamar ini isu itu kembali muncul. Tapi pernyataan resmi dari Sekjen PBNU Gus Ipul menegaskan: Presiden Prabowo memahami tradisi NU dan tidak akan cawe-cawe. Kepercayaan penuh diberikan kepada muktamirin untuk bermusyawarah sesuai tradisi NU.
Tapi di lapangan, dinamika tetap ada. Para pengamat menyebut Muktamar ke-35 akan sangat ditentukan oleh dua kekuatan besar: jaringan PKB–IKA PMII dan jaringan Kementerian Agama. Ada juga peringatan keras: “Muktamar ke-35 tidak boleh mengulang pengalaman buruk ketika intervensi kekuasaan masuk dan merusak kemandirian organisasi”. Bahkan ada suara dari kiai yang mengingatkan agar tidak ada “pemilihan yang memilih bukan orangnya” seperti yang pernah terjadi di Jombang dulu, dan agar tidak ada bisyaroh/imbalan dalam menentukan pemimpin.
Paket Syuriah dan Tanfidziyah? Belum ada pengumuman resmi dari PBNU tentang paket yang “dikehendaki istana”. Yang ada saat ini adalah dorongan dari PBNU sendiri agar muktamar berlangsung sebagai ruang musyawarah murni, tanpa embel-embel luar biasa, dan diselesaikan melalui musyawarah mufakat para kiai sepuh dan mustasyar.
*Jadi pelajarannya apa?*
Dari Cipasung kita belajar: kekuasaan bisa menekan, tapi tidak bisa mematikan suara kyai.
Dari Lirboyo kita belajar: kalau tuan rumah netral dan negara tidak ikut campur, NU bisa memilih dengan jujur.
Dari Lampung kita belajar: kritik pada negara punya konsekuensi politik.
Dan dari Tambakberas kita berharap: semoga sejarah tidak mengulang. Semoga muktamar benar-benar jadi milik muktamirin. Semoga NU tetap berdiri sebagai kekuatan moral bangsa, bukan alat politik praktis.
Wallahu a’lam bisshowab. Yang jelas, mata kita semua tertuju ke Jombang. Bukan untuk mencari siapa yang menang, tapi untuk memastikan NU tetap NU.
