Inspektur Jenderal Kementerian Agama (Irjen Kemenag) RI, H. Khairunnas, S.H., M.H., hadir dan mengawal langsung proses mediasi dalam rapat koordinasi pimpinan yang digelar UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya pada Jumat, 25 September 2026. Bagaimana pengawalannya. Berikut ini :
Kehadiran tim Itjen Kemenag RI ini dalam rangka memberikan pengawasan penuh serta pendampingan regulasi terkait proses pemilihan dan pengangkatan Rektor di lingkungan UINSA Surabaya. Langkah strategis ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan payung hukum yang berlaku.
Dalam pengarahan resmi yang dihadiri Plt. Rektor, jajaran pimpinan Senat, para Wakil Rektor, Dekan, serta pimpinan lembaga di lingkungan UINSA, Irjen Kemenag RI menegaskan bahwa kehadiran tim Itjen murni dalam rangka pendampingan (escorting) dan pengawalan prosedur, bukan dalam koridor audit.
“Kehadiran kami di sini adalah untuk mengawal dan mendampingi proses agar seluruhnya berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Konstruksi permasalahan biasanya timbul akibat adanya kondisi yang tidak sesuai dan regulasi yang dilanggar. Oleh karena itu, pencegahan melalui pengawalan regulasi menjadi hal yang sangat krusial,” tegas H. Khairunnas.
Memaparkan landasan hukum pengisian kekosongan jabatan rektor akibat pengunduran diri, Irjen menjelaskan rujukan PMA No. 68 Tahun 2015 yang telah diubah melalui PMA No. 17 Tahun 2021 dan PMA No. 4 Tahun 2024.
Prosedur pengangkatan rektor yang mengalami kekosongan atau berhalangan tetap lebih dari satu tahun wajib melalui empat tahapan resmi, yaitu: Penjaringan bakal calon oleh Panitia Penjaringan; Pemberian pertimbangan kualifikasi oleh Senat Universitas; Penyeleksian oleh Komisi Seleksi (Komsel); dan Penetapan dan pengangkatan resmi oleh Menteri Agama RI.
Selain PMA, Irjen menggarisbawahi kepatuhan terhadap UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Pasal 52 dan Pasal 56). Ditegaskan, bahwa Surat Keputusan (SK) pejabat yang diterbitkan tanpa melalui prosedur baku atau melampaui kewenangan berisiko batal demi hukum. “Menteri Agama berkomitmen penuh untuk menjalankan proses ini secara taat asas demi mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari,” imbuh H. Khairunnas.
Menjawab aspirasi mengenai durasi tahapan, Irjen menjelaskan bahwa ketentuan dalam regulasi mengatur batas waktu maksimal (plafon), bukan batas waktu minimal. Hal ini memberikan ruang fleksibilitas untuk percepatan proses tanpa menabrak aturan hukum.
“Regulasi mengatur batas waktu paling lama, bukan paling singkat. Jika seluruh elemen—mulai dari panitia penjaringan, Senat, hingga Komisi Seleksi—bergerak cepat dan solid, proses pemilihan ini dapat diselesaikan secara efektif dan efisien dalam waktu yang relatif singkat, bahkan bisa tuntas dalam kurun waktu sekitar 20 hari,” tambahnya.
Mengakhiri pengarahannya, Irjen mengajak seluruh Sivitas Akademika UINSA untuk menyamakan persepsi, menjunjung tinggi kemaslahatan lembaga, serta mendukung penuh kelancaran seluruh tahapan pengangkatan pimpinan. Hal ini agar iklim akademik dan tata kelola universitas tetap kondusif, transparan, dan akuntabel. (Nur/Humas)
Redaktur: Nur Hayati
Foto: Rian
Highlight: Mualam
