Oleh: Diar Mandala
Banten — Penegakan hukum tidak hanya dinilai dari adanya peraturan, tetapi juga dari bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan yang disampaikan masyarakat mengenai dugaan pengambilan kendaraan milik seorang ibu patut dibahas secara jernih, karena menyentuh hak milik, prosedur penagihan, dan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan pelapor, seorang ibu pemilik kendaraan diduga diminta untuk menyerahkan kendaraannya dengan alasan adanya tunggakan pembayaran. Penyerahan tersebut diduga terjadi dalam situasi yang tidak setara, di hadapan sejumlah pihak yang mengaku sebagai petugas penagih dan pihak lain yang mengaku sebagai aparat. Dalam keterangan tersebut, pelapor merasa tidak memiliki pilihan yang bebas karena adanya tekanan situasi dan penggunaan simbol kewenangan.
Setelah peristiwa tersebut, pelapor telah menempuh jalur yang benar dengan menyampaikan laporan kepada pihak yang berwenang. Namun hingga tulisan ini dibuat, pelapor menyatakan belum memperoleh titik terang mengenai perkembangan laporannya.
Perlu ditegaskan bahwa keterangan ini merupakan versi pelapor dan masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum yang objektif. Redaksi tidak menyimpulkan kebenaran peristiwa secara sepihak dan tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Redaksi juga membuka ruang bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi, dan akan memuatnya secara proporsional apabila ada klarifikasi yang disampaikan.
Secara normatif, tunggakan pembayaran dalam perjanjian pembiayaan merupakan persoalan keperdataan. Keterlambatan pembayaran tidak memberikan kewenangan kepada pihak mana pun untuk melakukan pengambilan secara paksa. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai cedera janji dan penyerahan dilakukan secara sukarela. Apabila tidak terdapat kesepakatan, penyelesaiannya harus melalui mekanisme pengadilan.
Dalam konteks ini, aparat penegak hukum diharapkan dapat menjalankan fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat secara proporsional, netral, dan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Masyarakat berharap aparat dapat bersikap adil dan jujur, serta tidak berada dalam posisi yang menimbulkan dugaan keberpihakan kepada pihak penagih.
Masyarakat juga berharap agar proses penagihan dikembalikan pada prosedur yang berlaku, dilakukan dengan cara yang sopan, manusiawi, dan tidak menimbulkan tekanan di ruang publik. Laporan pelapor diharapkan dapat segera diproses secara tegas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
Penyelesaian persoalan ini diharapkan dapat dilakukan melalui jalur hukum yang beradab. Apabila seluruh pihak menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan hukum, maka keadilan dapat terwujud dan kepercayaan masyarakat dapat terjaga dengan baik.
