_Oleh: Arik S. Wartono_ *)
Ada masa dalam sejarah sebuah bangsa ketika ia tidak lagi mengenali wajahnya sendiri di cermin konstitusi. Wajah itu masih ada, namanya masih Republik Indonesia, benderanya masih Merah Putih, lagunya masih Indonesia Raya. Tetapi ruh yang menghidupkannya, yang dulu ditiupkan oleh para pendiri dengan konsep Negara Hukum, perlahan memudar, menjadi sekadar formalitas administratif.
Inilah yang sedang kita saksikan hari ini. Stabilitas yang dipamerkan di layar-layar televisi adalah stabilitas yang pura-pura. Kita stabil secara statistik, tetapi rapuh secara substansi. Kita tertib secara prosedural, tetapi gaduh secara nurani keadilan.
Tulisan ini adalah upaya untuk menakar kembali pudarnya ruh itu, bukan dengan kebencian, tetapi dengan cinta yang tajam kepada republik.
*Konstitusi Berwajah Ganda: Antara Teks dan Praktik*
Dalam perspektif Nusantara Worldview yang selama ini saya tekankan dalam berbagai tulisan, negara tidak pernah boleh dipahami hanya sebagai mesin kekuasaan. Negara dalam pandangan Nusantara adalah amanah, ia adalah perahu besar yang memikul titah rakyat.
Apa yang terjadi ketika konstitusi kita memiliki wajah ganda? Di dalam teks, kita adalah negara hukum, rechtsstaat. Pasal demi pasal menjamin kebebasan, keadilan, dan perlindungan hak. Namun dalam praktik, hukum seringkali bergeser fungsi. Ia bukan lagi panglima yang independen, ia berubah menjadi alat legitimasi. Ia dipakai untuk membenarkan yang sudah diputuskan oleh kekuasaan, bukan untuk memutuskan mana yang benar.
Inilah yang saya sebut sebagai _Hukum Sebagai Stempel, Bukan Sebagai Pedang_. Ketika hukum kehilangan taringnya untuk menegakkan keadilan normatif, maka yang hilang bukan hanya satu pasal, tetapi identitas seluruh bangsa. Kita menjadi bangsa yang sah secara administratif, tetapi goyah secara moral.
Ruh dari negara hukum itu telah hilang. Ini bukan sekadar kalimat retoris. Ini adalah diagnosa kebangsaan.
*Pudarnya Parlemen: Ketika Senayan Kehilangan Suara Rakyat*
Nusantara Worldview mengajarkan prinsip _Musyawarah sebagai Kekuatan, Bukan Sebagai Hiasan_. Parlemen seharusnya adalah ruang musyawarah tertinggi, tempat rakyat menitipkan suaranya.
Hari ini kita menyaksikan fenomena yang mengkhawatirkan: fungsi DPR mengalami pendangkalan yang serius. Lembaga yang seharusnya menjadi _check and balances_ terhadap eksekutif, yang seharusnya menjadi tempat mengadu paling legitim bagi rakyat jelata, telah kehilangan daya gigitnya.
Mengapa ini terjadi? Karena kooptasi kepentingan politik partisan telah jauh lebih kuat daripada mandat konstitusional. Ketika hampir semua kekuatan politik berada di dalam satu gerbong kekuasaan yang besar, siapa yang akan mengawasi? Siapa yang akan bertanya? Demokrasi tanpa oposisi yang fungsional, tanpa parlemen yang kritis, adalah demokrasi yang berjalan dengan satu kaki.
Kita hari ini tidak lagi melihat pertarungan ideologi, pertarungan gagasan tentang bagaimana memakmurkan rakyat. Yang ada adalah kalkulasi kursi, kalkulasi proyek, dan kalkulasi akses terhadap sumber daya. Politik bangsa Indonesia hari ini sepenuhnya telah berubah menjadi transaksional level paling rendah.
*Pasal 33 yang Terlupakan: Ekonomi untuk Siapa?*
Jika politik dan hukum adalah atap dan tiangnya, maka ekonomi adalah pondasinya. Dan di sinilah rapor merah kita yang paling menyakitkan.
Pasal 33 UUD 1945 dengan sangat jelas, sangat eksplisit, tanpa multitafsir, mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Kalimat itu bukan puisi. Itu adalah kontrak sosial.
Namun mari kita jujur menakar: apakah kekayaan nikel kita, batu bara kita, hutan kita, laut kita, telah benar-benar dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat jelata? Atau justru kemakmuran itu tersedot ke atas, dinikmati oleh segelintir oligarki, sementara rakyat di bawah hanya mendapatkan remah-remah dalam bentuk bantuan sosial yang bersifat karikatif, bukan struktural?
Dalam kerangka Nusantara Worldview, alam bukanlah komoditas yang bisa dieksploitasi semaunya. Alam adalah ibu. Ibu harus dijaga, dirawat, dan hasilnya harus dibagi secara adil kepada semua anaknya. Ketika tata kelola sumber daya alam kita lebih tunduk pada logika pasar global dan logika rente domestik daripada logika Pasal 33, maka kita sedang mengkhianati amanat ibu pertiwi itu sendiri.
Ketimpangan yang melebar, sulitnya lapangan kerja yang bermartabat, dan beban hidup rakyat kecil yang semakin berat adalah bukti empiris bahwa ekonomi kita tumbuh, tetapi tidak memakmurkan secara berkeadilan.
*Ujian Integritas di Puncak: Legitimasi dan Marwah Peradilan*
Persoalan paling puncak dari krisis kepercayaan ini adalah persoalan legitimasi.
Ketika sebuah bangsa mulai mempertanyakan keabsahan dokumen, keabsahan prosedur, dan keabsahan putusan yang melandasi kekuasaan di tingkat tertinggi, maka itu adalah alarm keras.
Persoalan Surat Keterangan terkait kebsahan Wapres Gibran pasca putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah contoh paling telanjang. Ketika dua lembaga yudisial tertinggi telah memberikan putusan, tetapi realitas politik memaksa sebuah formalitas untuk tetap berjalan di luar koridor aturan yang sah, maka apa yang sedang kita pertaruhkan?
Yang dipertaruhkan adalah marwah peradilan itu sendiri. Jika putusan MK dan MA bisa diabaikan atau disiasati dengan manuver administratif, maka kepada siapa lagi rakyat akan mencari keadilan? Hukum akan menjadi barang mewah yang hanya berlaku bagi yang lemah, dan tumpul bagi yang berkuasa.
Ini adalah titik nadir dari hilangnya integritas. Negara kehilangan identitas hukumnya. Dan ketika identitas hukum hilang, yang tersisa hanyalah kekuasaan telanjang.
*Jalan Pulang: Restorasi Marwah di Bawah Kepemimpinan Baru*
Pada semua carut-marut ini sesungguhnya bermuara pada satu kata kunci: RESTORASI.
Restorasi tidak seperti membakar rumah kita sendiri. Kita perlu memulihkan fondasi, memperbaiki atap yang bocor, dan merombak semua kebobrokan dengan nilai-nilai asli kita.
Semua mata kini tertuju pada Presiden Prabowo Subianto. Sejarah telah memberinya mandat yang besar, dan sejarah pula yang akan mencatat apa yang ia lakukan dengan mandat itu.
Tanggung jawab sejarah itu adalah tiga hal:
Pertama, *Memulihkan Supremasi Hukum Tanpa Tebang Pilih.* Hukum harus kembali menjadi panglima. Tidak boleh ada intervensi, tidak boleh ada mata yang terpejam ketika yang melanggar adalah lingkar kekuasaan sendiri. Tegakkan Pasal 33 dengan keberanian, kembalikan fungsi anti-korupsi dan peradilan yang independen.
Kedua, *Mengembalikan Fungsi Parlemen dan Demokrasi Musyawarah.* Berikan ruang bagi kritik. Dalam tradisi Nusantara, seorang pemimpin besar bukanlah yang dikelilingi oleh penjilat, tetapi yang dikelilingi oleh penasihat yang berani berkata tidak. Parlemen harus didorong untuk kembali menjadi pengawas, bukan sekadar penyetuju.
Ketiga, *Membangun Kesadaran Hukum Nasional dari Bawah.* Restorasi tidak bisa hanya dari Istana. Ia harus menjadi gerakan kebudayaan. Rakyat harus kembali percaya bahwa hukum adalah pelindungnya, bukan alat untuk menindasnya. Pendidikan kewarganegaraan, penguatan masyarakat adat dengan kearifan lokalnya, dan ekonomi kerakyatan harus menjadi pilar.
Indonesia tidak sedang kiamat. Indonesia sedang sakit, dan sakitnya adalah sakit kehilangan jati diri. Obatnya bukan dari luar, obatnya ada di dalam diri kita sendiri, di dalam UUD 1945 yang murni, di dalam Pancasila yang dijalankan, dan di dalam semangat Nusantara yang mengutamakan keadilan substantif di atas keadilan prosedural.
Jika restorasi itu dilakukan, maka perahu besar bernama Republik Indonesia ini akan kembali menemukan kompasnya. [*]
Gresik, 3 November 2026
*) _Seniman dan penulis kritik sosial budaya, tinggal di Gresik_
