Redaksi Menaramadinahnews.com
Pandeglang, 28/10/2026
Setiap tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Sumpah Pemuda. Sumpah itu adalah ikrar generasi muda pada tahun 1928 yang menjadi fondasi persatuan nasional.
Ikrar itu adalah penolakan terhadap feodalisme, kolonialisme, dan segala bentuk primordialisme yang memecah belah. Sumpah Pemuda lahir dari rasionalitas dan nasionalisme, bukan dari fanatisme kelompok.
Panggung Ceramah yang Mengkhianati Sumpah
Hari ini muncul fenomena yang dinilai bertentangan dengan semangat tersebut. Sebagian penceramah menjadikan mimbar sebagai arena provokasi, dengan bahasa yang terkesan arogan, ujaran yang dinilai redaksi merendahkan pemerintah yang sah dan aparat negara, hingga tantangan bernada perang yang beredar di ruang digital.
Tulisan ini adalah opini redaksi, bukan tuduhan hukum. Segala penilaian dalam tulisan ini adalah hasil telaah redaksi atas tayangan yang beredar di ruang publik dan terbuka untuk dibuktikan melalui proses verifikasi dan proses hukum yang berlaku.
Secara akademik, ceramah seperti itu berpotensi mengalami degradasi menjadi agitasi politik. Ceramah yang seharusnya mendidik dan mempersatukan berubah menjadi instrumen intimidasi dan delegitimasi negara, apabila benar terjadi sebagaimana yang beredar di ruang publik.
Fenomena ini menguat ketika muncul oknum yang mengklaim keunggulan garis keturunan, menampilkan perilaku yang dinilai jauh dari keteladanan, dinilai merendahkan tokoh masyarakat, dan mengklaim monopoli kebenaran. Apabila yang beredar itu benar, maka yang muncul bukan lagi pendidikan moral, melainkan pola pikir yang menyerupai kolonialisme mental gaya baru.
Redaksi menegaskan, kritik ini tidak ditujukan kepada seluruh keturunan mana pun. Banyak di antara mereka adalah tokoh yang alim, rendah hati, dan nasionalis. Yang dikritik adalah perilaku oknum yang dinilai merongrong ikrar Sumpah Pemuda.
Pemuda Harus Cerdas dan Kritis
Sumpah Pemuda menuntut pemuda yang cerdas, bukan pemuda yang mudah dimobilisasi.
Pemuda yang cerdas mampu melakukan literasi kritis, membedakan antara otoritas keilmuan dan otoritas keturunan, antara ceramah yang mendidik dan doktrin kebencian. Pemuda yang kritis tidak bertanya siapa yang berceramah, tetapi apa isi ceramahnya. Apakah ia memperkuat Pancasila atau merusaknya. Apakah ia menumbuhkan cinta tanah air atau permusuhan.
Inilah nasionalisme yang berakal dan moralitas yang mencerahkan.
Negara Tidak Boleh Diam
Netral dalam arti tidak memihak kelompok mana pun adalah kewajiban negara. Tetapi netral dalam arti diam ketika hukum dilanggar adalah pengabaian terhadap konstitusi.
Persatuan adalah hasil dari penegakan hukum yang konsisten. Karena itu, redaksi berpendapat agar pemerintah dan aparat penegak hukum menindaklanjuti secara profesional dan proporsional setiap penceramah yang diduga menyampaikan ujaran kebencian, provokasi kekerasan, dan ajakan melawan pemerintah yang sah, apabila terbukti melalui proses hukum. Menurut redaksi, kebebasan berceramah bukan kebebasan untuk menghina dan menghasut.
Redaksi juga berpendapat agar ormas yang telah dinyatakan terlarang berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap tidak dibiarkan hidup kembali dengan nama dan baju baru. Pembiaran merupakan pengabaian terhadap konstitusi. Pada saat yang sama, negara perlu melindungi tokoh masyarakat yang santun, moderat, dan nasionalis dari intimidasi dan persekusi.
Bersumpah Kembali
Tanggal 28 Oktober adalah hari pengingat moral. Apakah kita akan mewarisi Sumpah Pemuda, atau membiarkan sumpah itu dikhianati di atas panggung provokasi.
Kami memilih untuk bersumpah kembali. Kami tidak akan tunduk pada provokasi. Kami tidak akan takut pada intimidasi keturunan. Kami tidak akan membiarkan Indonesia dirusak oleh ceramah yang dinilai arogan dan provokatif.
Jika Sumpah Pemuda adalah ikrar, maka ketegasan negara yang sesuai hukum adalah konsekuensinya.
Saatnya negara tegas sesuai hukum. Saatnya pemuda bangkit.
(DM)
