*JOMBANG* — AH. Hamdah, Presidium KMNJ, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Gus Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Ketua Umum PBNU, dalam menertibkan kader dan pengurus PWNU maupun PCNU yang dinilai tidak sejalan dengan kebijakan dan garis koordinasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Menurut Hamid, panggilan akrab aktivis NU ini, dinamika pasca-Muktamar NU harus segera diredam agar organisasi dapat kembali fokus menjalankan agenda strategis dan program-program PBNU. Konsolidasi internal menjadi kebutuhan mendesak supaya energi jam’iyah tidak terus terkuras oleh polemik dan konflik yang berkepanjangan.
“Dinamika pasca-Muktamar harus segera diredam. Jangan sampai perbedaan sikap dan persoalan internal terus berlarut-larut hingga menghambat jalannya organisasi. PBNU harus segera bekerja, menjalankan program-programnya, dan memastikan seluruh jajaran NU kembali fokus pada khidmah kepada umat,” tegas AH. Hamdah.
Ia menilai, Muktamar merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan organisasi yang hasilnya harus dihormati dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku. Setelah Muktamar selesai, seluruh elemen NU semestinya mengakhiri kompetisi dan perbedaan yang tidak produktif, kemudian kembali merapatkan barisan untuk membesarkan jam’iyah.
Menurutnya, penertiban organisasi bukan semata-mata persoalan ketegasan terhadap kader atau pengurus di daerah, melainkan bagian dari upaya membangun disiplin struktural, memperjelas koordinasi, dan memastikan kebijakan organisasi dapat dijalankan secara efektif dari tingkat pusat hingga daerah.
“Tidak boleh ada energi organisasi yang terus habis untuk mempertahankan konflik. Issue liar diluaran sana sama sekali tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Muktamar. Kalaupun ada issue bahwa ada aliran dana pada peserta Muktamar mestinya mereka cukup mengembalikan kepada siapa yang memberi bukan ke KPK, karena para penerima bukan pejabat negara dan lagi waktu pengembalian sudah lebih dari 30 hari saat menerima. Biarkan aparat hukum yang bekerja dalam menentukan hukum bagi personal NU yang kebetulan ditengarai ada masalah hukum, jangan sangkut pautkan dengan Muktamar, tegas Hamid.
NU memiliki pekerjaan besar: menguatkan pesantren, meningkatkan kualitas pendidikan, memberdayakan ekonomi umat, memperluas pelayanan sosial, serta menjaga kontribusi NU bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua itu membutuhkan organisasi yang solid dan kepemimpinan yang efektif,” ujarnya.
AH. Hamdah menegaskan, ketegasan pimpinan PBNU perlu didukung dengan langkah yang terukur, konstitusional, dan adil. Setiap persoalan organisasi harus diselesaikan berdasarkan AD/ART, peraturan perkumpulan, serta mekanisme yang sah. Kritik dan perbedaan pendapat tetap harus diberi ruang, tetapi disampaikan melalui saluran yang bertanggung jawab dan tidak menghambat kerja organisasi.
Ia juga mengingatkan bahwa persatuan NU tidak cukup dibangun melalui seruan, melainkan harus diwujudkan melalui kepatuhan terhadap keputusan yang sah, komunikasi yang terbuka, serta kesediaan seluruh pihak untuk menempatkan kepentingan jam’iyah di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
*“Saatnya mengakhiri polemik dan kembali bekerja. PBNU harus bisa menjalankan program-programnya, PWNU dan PCNU harus bergerak dalam koordinasi yang baik, dan seluruh kader harus kembali pada tugas utama: berkhidmah kepada umat. Kebesaran NU jauh lebih penting daripada ego dan kepentingan kelompok,”** tegasnya.
AH. Hamdah berharap momentum pasca-Muktamar menjadi titik balik bagi konsolidasi dan percepatan kerja organisasi. Dengan dinamika internal yang terkendali, NU diharapkan mampu menghadirkan program-program yang konkret, menjawab kebutuhan masyarakat, dan memperkuat peran Nahdlatul Ulama sebagai kekuatan keagamaan, sosial, dan kebangsaan.
