BLITAR — Pemerintah Kabupaten Blitar mengajukan dana hibah APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp4,7 miliar untuk mendukung pembangunan wisata religi berupa replika Masjidil Haram dan Ka’bah di lingkungan Pondok Pesantren Sabilu Taubah, Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat.
Namun, pada pembahasan awal, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar menyepakati pemangkasan alokasi tersebut menjadi Rp2,3 miliar. Keputusan ini diambil dalam rapat yang berlangsung pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah, secara terbuka mengonfirmasi angka tersebut kepada awak media. Di samping dukungan dari pemerintah kabupaten, Yayasan Sabilu Taubah selaku pengelola juga telah mengajukan permohonan dana hibah terpisah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur senilai Rp25 miliar. Hingga saat ini, usulan tersebut telah disetujui secara prinsip, meskipun nominal yang akan direalisasikan belum dapat dipastikan secara rinci.
Beky menjelaskan alasan strategis di balik dukungan pemerintah daerah. Kegiatan pengajian Majelis Ta’lim Sabilu Taubah yang diasuh oleh Gus Iqdam telah terbukti memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar. Kehadiran ribuan jamaah secara langsung maupun tidak langsung menggerakkan roda perekonomian warga desa.
“Kami melihat manfaatnya sudah dirasakan warga. Makanya, sebagai pemerintah daerah, rasanya kurang tepat jika kami tidak hadir mendukung kemajuan di wilayah kami,” ujar Beky.
Wisata religi yang direncanakan bukan sekadar bangunan ikonik. Akan dibangun replika Masjidil Haram, Ka’bah, serta fasilitas pendukung yang dirancang mirip dengan kondisi aslinya di Kota Mekkah — termasuk jalur dan penanda untuk pelaksanaan ritual sa’i. Ke depannya, fasilitas ini akan menjadi pusat pelatihan manasik haji dan umrah yang representatif, karena sarana serupa belum ada di wilayah Jawa Timur.
“Nantinya ada lampu hijau penanda jalur, persis seperti di Mekkah, untuk tempat beribadah dan latihan,” jelas Beky. Fasilitas ini juga terbuka untuk kegiatan edukasi keagamaan bagi pelajar dan masyarakat umum.
Di sisi lain, anggota DPRD Kabupaten Blitar menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan pemerataan dalam alokasi anggaran. Anggota Fraksi Partai Golkar, Anik Wahjuningsih, menyatakan tidak menolak pemberian dukungan, namun menilai besaran usulan perlu dikaji ulang dengan cermat.
“Kami menyambut baik rencana ini. Namun perlu diingat, tidak hanya satu lembaga di Kabupaten Blitar yang membutuhkan perhatian dan dukungan anggaran,” ungkap Anik.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PKB, Lutfi Aziz. “Pondok pesantren dan lembaga keagamaan di Blitar itu jumlahnya banyak. Pemerintah harus mampu hadir secara berkeadilan,” katanya. Meski demikian, Lutfi menegaskan bahwa pembahasan rancangan APBD 2027 belum memasuki tahap akhir. Artinya, angka-angka yang disepakati saat ini masih terbuka untuk ditinjau kembali berdasarkan data dan prioritas yang lebih matang.
Proses pembahasan rancangan APBD 2027 Kabupaten Blitar masih berjalan. Angka final akan ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD setelah seluruh aspirasi dan kepentingan masyarakat dapat diakomodasi secara seimbang.
*Uraian, Penjelasan dan Analisis Kritis*
Uraian dan Penjelasan
Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah, mengonfirmasi bahwa pemerintah kabupaten mengajukan dana hibah APBD 2027 sebesar Rp4,7 miliar untuk mendukung pembangunan wisata religi di kompleks Pondok Pesantren Sabilu Taubah yang diasuh Gus Iqdam. Badan Anggaran DPRD kemudian menyepakati pemangkasan sementara menjadi Rp2,3 miliar. Secara terpisah, yayasan pengelola juga mengajukan dana hibah Rp25 miliar ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah disetujui secara prinsip, namun nominal pasti belum ditetapkan.
Wisata religi ini dirancang sebagai replika kawasan Masjidil Haram dan Ka’bah, lengkap dengan fasilitas pelatihan ritual sa’i. Ke depannya, fasilitas ini akan berfungsi sebagai pusat manasik haji dan umrah se-Jawa Timur, karena sarana serupa belum tersedia di wilayah ini. Pemerintah daerah memandang dukungan ini wajar mengingat dampak ekonomi positif yang telah dirasakan masyarakat sekitar dari kegiatan pengajian yang digelar.
Anggota DPRD menekankan asas pemerataan: Anik Wahjuningsih meminta evaluasi ulang besaran anggaran karena banyak lembaga lain juga membutuhkan dukungan. Lutfi Aziz menyampaikan hal serupa, namun membuka ruang revisi karena pembahasan APBD belum selesai. Perlu diketahui bahwa dalam Pilkada 2024, Gus Iqdam memberikan dukungan terbuka kepada pasangan Rijanto–Beky Herdihansah yang kemudian menang dalam pemilihan tersebut.
*Analisis Kritis*
Sisi Positif:
-Proyek ini memiliki nilai strategis dan multifungsi — menggabungkan destinasi wisata edukasi, sarana pelatihan ibadah haji-umrah, serta penggerak ekonomi masyarakat. Kehadiran fasilitas serupa belum ada di Jawa Timur, sehingga potensinya cukup besar.
-Dampak ekonomi yang sudah terasa saat ini menunjukkan bahwa keberadaan Majelis Ta’lim Sabilu Taubah membawa manfaat nyata bagi warga sekitar, sehingga dukungan pemerintah memiliki dasar yang kuat.
-Pemangkasan anggaran oleh DPRD merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penyeimbang yang sehat dalam sistem demokrasi anggaran, guna menjamin pemerataan pembangunan.
*Catatan Penting*:
-Penggunaan dana publik harus senantiasa didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Meskipun tujuannya mulia, masyarakat berhak mengetahui rincian peruntukan, tahapan pembangunan, serta pengawasan pemanfaatannya.
-Keterkaitan dukungan tokoh masyarakat dalam proses politik perlu dikelola secara profesional agar tidak menimbulkan persepsi publik yang keliru. Semua pihak harus menjaga jarak etis antara dukungan sosial dan alokasi anggaran negara.
-Pembahasan yang masih berjalan memberikan ruang konstruktif untuk mencari angka yang lebih proporsional — yang tetap mendukung kemajuan di Srengat, namun tidak mengabaikan kebutuhan lembaga-lembaga lain di seluruh Kabupaten Blitar. Semoga dari perbedaan pandangan ini lahir kebijakan yang paling bijaksana untuk semua pihak.*Imam Kusnin Ahmad*
