JAKARTA — Dewan Pers secara resmi menyatakan tayangan siniar Forum Keadilan TV yang memuat tuduhan Khalilur R. Abdullah Sahlawiy (Lilur) terkait dugaan suap dalam Muktamar Nahdlatul Ulama melanggar Kode Etik Jurnalistik. Penilaian ini tertuang dalam Risalah Penyelesaian Nomor 25/Risalah-DP/X/2026 yang diterbitkan pada Kamis, 15 Oktober 2026, menyusul pengaduan yang diajukan oleh Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melalui kuasa hukumnya.
Dalam putusannya, Dewan Pers menegaskan bahwa tayangan tersebut mengandung unsur fitnah karena menyiarkan tuduhan negatif tanpa didukung bukti-bukti yang memadai. Tayangan yang diadukan adalah edisi 12 dan 22 September 2026, di mana Lilur menyampaikan tuduhan adanya praktik suap serta aliran dana korupsi di dalam pelaksanaan Muktamar NU ke-35.
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menandatangani risalah yang merinci tiga pelanggaran sekaligus. Pertama, melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik karena pemberitaan tidak akurat dan tidak berimbang — pihak yang dituduh tidak diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi sebelum tuduhan disiarkan. Kedua, melanggar Pasal 3 karena tidak melakukan uji informasi dan mengabaikan asas praduga tak bersalah. Ketiga, melanggar Pasal 4 karena memuat tuduhan tanpa dasar yang dapat dibuktikan.
Atas pelanggaran tersebut, Dewan Pers mewajibkan Forum Keadilan TV untuk menghapus sebagian konten yang dipersoalkan, memberikan pemuatan hak jawab secara proporsional, serta menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada Gus Ipul dan masyarakat luas.
Kuasa hukum pengadu, Anom Surya Putra, menyambut putusan ini sebagai penegasan penting terhadap prinsip keadilan di ruang publik. “Putusan Dewan Pers ini sangat jelas. Tuduhan yang disampaikan melalui siniar tersebut tidak didukung bukti memadai. Bahkan Dewan Pers secara tegas menilai tayangan itu sebagai fitnah karena menyiarkan tuduhan tanpa dasar,” ujar Anom di Jakarta, Kamis 15/10 2026.
Anom menekankan bahwa tuduhan serius yang menyangkut nama baik seseorang, apalagi tokoh agama dan pimpinan organisasi, tidak boleh disebarluaskan tanpa proses pembuktian yang memadai. “Jangan menjadikan tuduhan sebagai kebenaran hanya karena disampaikan berulang-ulang. Siapa pun yang membuat tuduhan harus mampu mempertanggungjawabkannya dengan bukti, bukan sekadar membangun opini,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator tim kuasa hukum Gus Ipul, Syamsul Huda Yudha, menegaskan bahwa kebebasan pers tidak boleh dijadikan alasan untuk menabrak prinsip kebenaran dan keadilan. “Ini harus menjadi pelajaran bahwa kebebasan pers tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab. Kritik tentu boleh, tetapi fitnah tidak boleh mendapatkan tempat dalam kerja jurnalistik,” ungkapnya.
Hingga saat ini, kewajiban yang ditetapkan Dewan Pers sedang dalam proses pelaksanaan. Putusan ini menjadi salah satu rujukan penting tentang batas-batas kebebasan menyampaikan pendapat di ruang media digital yang kian terbuka namun kerap minim verifikasi fakta.*Imam Kusnin Ahmad*
